Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Belajar Dari Tsunami Jepang, Moratorium Kawasan Pesisir Bali

2011-04-19T13:58:00.001-07:00

Denpasar - Jepang diterjang gempa yang disusul dengan tsunami beberapa saat lalu. Kejadian tersebut seharusnya menjadi bahwan refleksi bagi masyarakat Bali terutama para pengambil kebijakan dan maupun investor.

Bali yang merupakan provinsi yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil sangatlah rentan terhadap bencana. Maka disinilah letak relevansi Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Provinsi Bali. Demikian dikatakan oleh Agung Wardana, peneliti hukum lingkungan dari WALHI Bali Institute.

Penegakan Perda RTRW Bali menjadi upaya pertama dalam mitigasi kebencanaan. Karena peraturan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk mempersiapkan Bali dari segala kemungkinan bencana.

Agung memberikan contoh tentang sempadan pantai yang dipatok 100 meter salah satunya. Menurutnya, meski jauh dari sempurna, aturan sempadan pantai ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi gelombang pasang maupun tsunami agar tidak menimbulkan kerusakan dan ancaman keselamatan manusia.

“Aturan sempadan tidak lahir begitu saja, karena ia meletakkan keselamatan manusia sebagai prioritas. Karena Bali pulau kecil maka sangat rentan terhadap ancaman badai, naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim hingga tsunami,” ungkapnya.

Jika terjadi tsunami yang menimbulkan korban jiwa atau harta benda, maka pemerintah dapat digugat oleh masyarakat korban. Pemerintah dapat dianggap gagal melindungi keselamatan warga karena kelalaiannya dalam melakukan mitigasi saat masih ada cukup waktu untuk melakukannya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, “melindungi keselamatan manusia adalah jauh lebih penting dari pada terus menerus melakukan pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan pesisir yang hanya menguntungkan para investor.”

Dalam kesempatan yang sama, Gendo Suardana selaku kordinator Forum Peduli Gumi Bali mendesak para Bupati/Walikota untuk melakukan moratorium pembangunan pariwisata di kawasan pesisir. Hal ini konsisten dengan perjuangan forum dan mengikuti ketentuan dalam Perda RTRW Bali dan peraturan Gubernur.

“Kejadian di Jepang menunjukkan bahwa alam berpihak pada perjuangan masyarakat Bali dalam mendukung penegakan perda. Saatnya masyarakat Bali bangkit dan menyatakan bahwa kita tidak ingin jadi korban tsunami akibat salah urus pembangunan pesisir oleh pemerintah kabupaten/kota,” ungkap aktivis yang pernah dipenjara karena membakar gambar Presiden SBY tersebut. (yga)

Menegakkan Kedaulatan Pangan, Solusi Mengatasi Krisis Pangan

2010-02-25T06:13:00.001-08:00

Permasalahan pangan adalah sesuatu yang menjadi permasalahan Negara – Negara di dunia dalam memenuhi pasokan pangan dalam negerinya. Disaat produksi dan tingkat konsumsi pangan mencapai tingkat tertinggi yang tercatat dalam sejarah kehidupan manusia, namun disaat yang sama juga dunia mengalami bencana kelaparan terparah di sepanjang sejarah manusia. Ini sangat ironi sekali disaat produksi pangan mencapai puncak tertinggi kenapa kelaparan masih terjadi. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya yang menghabiskan pangan tersebut???
Krisis pangan adalah masalah klasik bangsa ini, sebuah ironi bagi negara agraris yang tanahnya subur dan gemah ripah loh jinawi. Krisis pangan saat ini terjadi dimana kebutuhan pangan Indonesia telah tergantung kepada impor, dan harganya naik tak terkendali. Namun harus diperhatikan, bahwa krisis pangan yang terjadi di Indonesia bukanlah sebab yang akan berdampak pada hal lain (kemiskinan, pengangguran). Fenomena ini adalah sebuah akibat dari kebijakan dan praktek privatisasi, liberalisasi pertanian dan ekonomi. Dengan adanya praktek privatisasi Negara dan rakyat tidak memiliki kedaulatan untuk mengatur produksi, konsumsi dan distribusi disektor pangan, saat ini sector pangan kita dikuasai oleh segelintir korporasi raksasa. Pada intinya petanilah yang menjadi korban, dengan biaya produksi yang tinggi dan hasil panen yang tidak seberapa.
Krisis pangan juga disebabkan oleh Liberalisasi kebijakan dan praktek yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar (1998, Letter of Intent IMF), serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO). Akibatnya negara dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas. Negara ini pun melakukan upaya liberalisasi terhadap hal yang harusnya merupakan state obligation terhadap rakyat. Market access Indonesia dibuka lebar-lebar, bahkan hingga 0 persen seperti kedelai (1998, 2008) dan beras (1998). Sementara domestic subsidy untuk petani kita terus berkurang (tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan insentif harga). Di sisi lain, export subsidy dari negara-negara overproduksi pangan seperti AS dan Uni Eropa—beserta perusahaan-perusahaannya—malah meningkat. Indonesia pun dibanjiri barang pangan murah, sehingga pasar dan harga domestik kita hancur (1995 hingga kini). Hal ini jelas membunuh petani kita
Deregulasi; beberapa kebijakan sangat dipermudah untuk perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 Tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka. Hal ini semakin parah dengan tidak diupayakannya secara serius pembangunan koperasi-koperasi dan UKM dalam produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan.
Pemerintah terkesan masih setengah hati untuk menyelamatkan pertanian dalam negeri, hal ini terlihat dari kebijakan – kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada petani, jika pemerintah serius untuk memajukan perekonomian dalam negeri maka pembenahan yang pertama harus dilakukan adalah disektor pertanian sebab sebagian besar penduduk Indonesia bergantung dari sector ini. Biaya produksi yang terlalu tinggi dan hasil panen yang tidak memadai, pajak yang terlalu tinggi, masalah air menjadi kendala petani kebanyakan, lebih – lebih sekarang pemerintah Indonesia sudah menandatangani perdagagangan AFTA yang sangat berpeluang untuk menghancurkan sector pertanian sebagai secktor penghasil pangan kita dikarenakan masuknya barang2 luar yang harganya pasti lebih murah.
Bali sendiri sudah mengalami kerawana panganan yang disebabkan meningkatnya kebutuhan beras tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi beras. Pada 2004, jumlah produksi beras yang dihasilkan oleh seluruh petani Bali mencapai 498.224 ton atau mengalami penurunan sebesar minus 0,62 persen dari tahun 2003. Sedangkan konsumsi beras yang dibutuhkan oleh masyarakat Bali tahun 2004 mencapai 396.618,87 ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,29 persen dari tahun 2003 yang mencapai 395.460 ton.
Sementara luas lahan persawahan di Bali pada 2005, jika dibandingkan dengan 2004 mengalami penurunan sebesar 1,08 persen atau 885 hektar. Tahun 2006, luas sawah Bali yakni 80.997 hektar mengalami penurunan sekitar 213 hektar. Hal ini disebabkan oleh cepatnya alih fungsi lahan untuk kawasan pertokoan, perumahan, villa, hotel dan lain sebagainya . Jika ini dibiarkan terus menerus tidak dapat diragukan lagi pertanian Bali akan mengalami koleps dan Bali akan mengalami krisis pangan. Mengingat sekarang Bali belum bisa memenuhi pasokan pangannya dan masih bergantung dari luar yakni dari Jawa
Untuk itu pemerintah Bali harus segera melakukan moratorium (jeda) alih fungsi lahan produktif. Jeda ini dilakukan dengan jalan menghentikan sementara waktu ekspansi dari investasi yang boros lahan dan boros sumber daya alam. Pada saat jeda dilakukan, kegiatan pembangunan lebih diarahkan pada penyelesaian konflik agraria dan konflik perebutan sumber daya alam; melakukan evaluasi atas daya dukung dan daya tampung Bali; melakukan penataan kerusakan sendi kehidupan dan lingkungan hidup akibat kesalahan pengelolaan tanah Bali selama ini; dan menyusun cetek biru pembangunan Bali kedepan yang lebih baik, adil dan berkelanjutan dengan pendekatan bio-regionalisme.
Pada saat jeda, kegiatan pembangunan juga dilakukn dengan mengeluarkan kebijakan perlindungan (konservasi) lahan produktif untuk menjamin ketersediaan pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan di Bali. Kebijakan tersebut memuat antara lain pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan pertanian di wilayah konservasi yang dimiliki oleh petani kecil, mendorong pertanian berkelanjutan dengan meninggalkan pertanian berbasis agrokimia dan transgenik menuju pertanian organik; melakukan perlindungan kawasan ekologi genting Bali, yakni kawasan hutan, danau, daerah aliran sungai, pesisir dan pulau-pulau kecil Bali. ( Andy_Walhi Bali )

STOP!!!! MEMAKU POHON

2010-02-10T20:23:00.001-08:00

Genderang Pemilu Kada di Bali sudah di tabuh…. Seperti biasa setiap “ musim” pemilihan umum banyak sekali atribut – atribut yang dipakai baik itu bendera Parpol, Baliho dan alat kampanye lainnya. Pemasangannya pun bisa dimana saja mulai dari perempatan jalan, pasar, Fasilitas Umum dan Pohon pun tidak luput sebagai tempat untuk menempelkan “ Papan Iklan” tersebut. Sehingga suasana kota berubah menjadi ramai oleh pemasangan baliho calon dan atribut partainya. Pemerintah sudah mengatur tempat yang mana saja boleh di pasangi atribut kampanye dan mana yang tidak boleh… para tim sukses seenaknya saja memasang atribut kampanye tersebut sesuka hatinya sehingga satu tempat terdapat berjubel – jubel atribut kampanye dari calon yang berbeda.
Selintas hal seperti ini sudah menjadi pemandangan biasa bagi masyarakat melihat merebaknya atribut kampanye dimana – mana, Tetapi secara estetika tentu saja pemandangan semacam itu sangat merusak keindahan kota… lebih – lebih pemasangan atribut kampanye tersebut di PAKU DI POHON yang sangat bertentangan dengan etika Bali yang begitu memanusiakan tumbuhan sebagai bagian dari kehidupan manusia Bali sendiri ( Ritus Tumpek BUBUH ). Ritus Tumpek Bubuh ini tidak dimaknai sebagai prilaku hidup tetapi hanya sebatas ritual saja… sangat menyedihkan sekali budaya yang begitu luhur di campakkan begitu saja demi kepentingan “ Politik “.
Ada beberapa apasan kenapa Walhi Bali mengecam pemasangan atribut kampanye dengan cara memaku pohon :
1.Sangat bertentangan dengan etika masyarakat Bali ( ritus tumpek bubuh ) yang memanusiakan pohon atau tumbuh – tumbuhan, memaku pohon berarti menyakiti pohon tersebut.
2.Secara estetika merusak keindahan kota
3.Secara logika ketika Pohon di paku, maka akan menimbulkan lobang, lobang tersebut akan mengundang binatang, ulat penggerek batang untuk datang, lama kelamaan ulat tersebut akan mengrek habis batang pohon tersebut yang menyebkan pohon itu busuk dan lapuk, dan ketika musim angina kencang maka pohon akan tumbang bila menimpa orang siapa yang akan bertanggung jawab????? ( andy_walhi bali )

PEMERINTAH GAGAL MENGHENTIKAN DEFORESTASI

2010-02-10T05:01:00.000-08:00

Laju deforestasi di indonesia dewasa ini kian hari kian memprihatinkan, Indonesia adalah Negara dengan laju deforestasi tercepat di seluruh dunia. Setiap menit area hutan setara dengan luas lima lapangan sepak bola dihancurkan sebagian besar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan pulp and paper, atau rata-rata 1,8 juta hektar hutan per tahun. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai Negara penghasil emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di dunia setelah China dan Amerika Serikat.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan komitment presiden SBY yang menyatakan bahwa mengurangi emisi Indonesia hingga 26% pada 2020, komitmen ini hanyalah isapan jempol belaka yang tidak ada program nyata untuk menghentikan deforestasi di Indonesia. Bahkan lebih – lebih pengeluaran ijin HPH untuk pulp, perkebunan kelapa sawit harus kian meluas. Program seratus hasi pemerintahan presiden SBY sama sekali tidak menunjukkan hasil apa – apa untuk menurunkan emisi lebih – lebih menahan laju deforestasi. Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menghentikan laju deforestasi di Indonesia.
Untuk menekan laju deforestasi perlu adanya langkah – langkah yang harus di ambil pemerintah yakni :
1. Jeda tebang, menghentikan sementara aktivitas penebangan agar hutan dapat memperbaiki dirinya.
2. Stop pemberian Ijin HPH, dan pencabutan Ijin kepada Perusahan yang bermasalah.
3. Menghentikan penjahat hutan dan antek2nya dengan cara penegakan hukum dan sanksi yang tegas.
4. Pemberdayaan masyarakat pinggiran hutan atau masyarakat adat untuk menjaga hutan
( andy_walhi bali)

Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan

2010-02-07T02:38:00.000-08:00

Permasalahan sampah tidak dapat terlekkan terutama di daerah perkotaan yang memiliki tingkat pertumbuhan dan jumlah penduduk yang tinggi yang pastinya akan menghasilkan sampah baik itu sampah rumah tangga maupun sampah industri. Konsekunsi dari permasalahan tersebut juga akan menimbulkan permasalahan lain seperti permasalhan pencemaran Tanah, air dan udara.
Selama ini pelayanan penanggulangan permasalahan sampah oleh pemerintah tidak menyelesaikan permasalahan, tetapi hanya memindahkan permasalahan dan sama sekali tidak menjadi solusi atas permasalahan sampah yang terjadi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota maupun kabupaten hanya memindahan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir yang pada akhirnya akan menumpuk di TPA tersebut. Bahkan dari tahun ketahun areal TPA makin meluas dan memakan daerah konservasi, seperti yang terjadi di TPA Suwung luas TPA sudah memakan areal mangrove yang notabene adalah daerah konservasi.
Untuk mengurangi permasalahan sampah tersebut saya mengajukan beberapa jalan keluar yakni :
1. Stop Buang Sampah sembarangan, permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja melainkan kita semua, di Bali kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan masih kurang hal ini terlihat dari serakan sampah di jalanan, mulailah berlangganan sampah lebih baik menyisihkan sedikit uang dari pada membuang sampah di got, lahan kosong ataupun membakarnya, bagi anda pengguna kendaraan roda empat mulailah mengisi kendaraan anda dengan tempat sampah sehingga sampah bisa terkumpul disana.
2. Pemerintah harus mendorong atau membangun tempat pabrik kompos ( dalam skala kecil ) di masing2 Tempat pembuangan sementara, sehingga masyarakat bisa memilah – milah sampah dan mana sampah organic, plastic, kaca dan sebagainya sehingga sampah memberikan nilai ekonomis kepada mayarakat.
3. Dengan cara 4 R yaitu :
a. Reduce yakni bagaimana kita mengurangi pemakaian bahan2 yang susah terurai seperti plastic, karet dan sebagainya
b. Reuse yakni memakai kembali barang – barang yg masih bisa dipergunakan seperti tas platik dan dalam konteks Bali memakai kembali bahan2 upacara yang masih bisa dipergunakan sehingga dapat mengurangi sampah setelah upacara dan menghemat sumber daya alam.
c. Recylce yakni daur ulang sampah seperti sampah palstik yang di daur ulang menjadi tas, kertas bekas atau Koran bisa juga di daur ulang menjadi kertas ataupun kerajinan.
d. Replace yakni mengganti penggunaan bahan seperti tas plastic menjadi keranjang untuk ibu – ibu yang berbelanja di pasar, atau mengganti kertas di kantor anda dengan kertas daur ulang. ( Andy_ walhi bali )

UU LALIN NOMOR 22 TAHUN 2009 BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT UNTUK HEMAT ENERGI ( DIET KARBON )

2010-02-05T18:42:00.000-08:00

UU LALIN NOMOR 22 TAHUN 2009 BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT UNTUK HEMAT ENERGI ( DIET KARBON )

Presiden SBY telah menandatangani UU Lalin No 22 Tahun 2009 pada tanggal 22 Juni 2009 sebagai pengganti UU tahun 1992. Salah satu pasalnya adalah pasal 293 yang menyatakan bahwa setiap pengguna motor wajib menyalakan lampu utama motor pada siang ataupun pada malam hari. Itu berarti setiap pengguna kendaraan roda dua harus menyalakan lampu utama kendaraannya pada siang hari jika tidak mau ditilang sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) atau kurungan paling lama 15 hari.
Hal ini bertentangan dengan semangat untuk hemat energi ditengah – tengah pemanasan global yang melanda seluruh dunia yang mewajibkan setiap Negara – Negara menurunkankan emisinya salah satunya dengan cara hemat energi ( diet karbon ). Ada beberapa alasan mendasar yang menyebabkan pasal 239 itu bertentangan dengan semangat hemat energi yaitu : pertama jika lampu kendaraan dihidupkan terus menerus tentu akan memperpendek umur bola lampu itu sendiri sehingga harus sering mengganti bola lampu yg berarti konsumsi bola lampu meningkat dan sampahnya pun meningkat, kedua menghidupkan lampu juga akan berpengaruh kepada Aki motor tersebut sehingga harus sering di charge dan umurnya pun bertambah pendek yang akan berpengaruh ke konsumsi aki dan sampahnya yang akan menumpuk. Ketiga menghidupkan lampu akan meningkatkan pembakaran yang akan berakibat boros BBM.
Untuk itu satu pasal ini perlu dikaji ulang agar tidak mengurangi semangat hemat energi ( diet karbon ) dan tentu saja tidak mengurangi semangat untuk tertib berlalu lintas. ( andy… walhi bali.. )

PILIH BUPATI ATAU WALIKOTA YANG PRO LINGKUNGAN

2010-02-05T04:01:00.000-08:00

Semakin masivnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Bali belakangan ini ternyata tidak membuat isu lingkungan menjadi isu yang “ sexy “ untuk kampanye pemilihan kepala daerah. Sehingga ada kesan bahwa lingkungan hanya sebagai obyek saja bukan sebagai subyek yang sama memiliki kontribusi bagi kehidupan. Masih ada anggapan bahwa manusialah yang akan memberikan pemaknaan dan nilai terhadap alam dan alam hanya sebagai obyek pemuas keinginan manusia.
Pemilihan kepala daerah hanya merupakan ajang perebuatan kekuasaan tak lebih dari itu tidak heran para calon dan tim suksesnya sudah mulai bersafari kemasyarakat untuk memperloleh simpati hati rakyat dengan berbagai iming – iming yang di janjikan. Dari tahun ketahun pola yang di lakukan oleh calon ini tidak begitu banyak mengalami perubahan berarti, ingat berjanji tapi lupa menepati…. Ya rupanya para pemimpin kita mudah sekali terkena sindroum amnesia. Dari janji- janji yang dijanjikan sangat jarang atau tidak sama sekali mereka mencantumkan isu lingkungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah calon pemimpin kita memiliki kepedulian terhadap lingkungan? Ditengah – tengah semakin kompleksnya permasalahan lingkungan yang terjadi.Beberapa tahun belakangan ini ada beberapa ijin pembangunan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berpotensi merusak lingkungan. Ini semakin menegaskan pemimpin kita tidak Pro lingkungan. Tri H ita Karana hanya sebagai lip service saja tidak pernah diimplementasikan. Sebenarnya kita bisa belajar banyak dari local jenius budaya kita, khususnya budaya Bali. Seperti perayaan Tumpek Wariga atau tumpek Bubuh dan Tumpek Kandang yang merupakan upacara menghormati tumbuh – tumbuhan dan binatang. Secara filosofi kita memanusiakan tumbuhan dan binatang sebagai suatu bagian dari hidup kita. Hal ini sejalan dengan teori ekosintrisme yang berpandangan bahwa lingkungan adalah setiap mahkluk hidup yg ada di ekosistem ini memilki nilai, dan hak untuk hidup.
Dapat dibayangkan bagaimana jadinya kalo kita dipimpin oleh seorang bupati atau walikota yang tidak peduli lingkungan. Akan banyak sekali kebijakan yang mengatas namakan PAD yang berpotensi merusak lingkungan, Villa dikawasan Konservasi, Daerah Resapan, Kawasan Suci yang menutup akses kita untuk menikmati alam bebas, melakuan ritual dan sebagainya yang merupakan hak setiap warga bukan di Privatisasi
Sebelum memilih mari kita tahu lebih jelas siapa calon pemimpin kita, jangan sampai karena Uangkita mengorbankan lingkungan kita. Cari tahu bagaimana track recordnya… jangan beranggapan siapapun yg terpilih tidak merubah nasib kita …. Itu salah nasib kita yang menuntukan sendiri bukan penguasa atau orang lain……….

karangasem keluarkan IMB pembangunan villa

2009-11-26T21:03:00.000-08:00

VILLA CANDI DASA, BUKIT GUMANG, KARANGASEM.

IMB di KELUARKAN

Pembangunan Vila Candidasa di lereng barat Bukit Gumang, Karangasem. Vila berlantai dua itu ternyata telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, Bukit Gumang termasuk lerengnya merupakan kawasan berfungsi lindung sesuai Perda RDTR No. 8 Tahun 2003 dan Perda RTRW No. 11 Tahun 2000.

Lokasi Vila Candidasa di lereng barat Bukit Gumang, Banjar Samuh, Bugbug, Karangasem. Dan investor asal Belanda Hans Van Hamert itu sudah mengantongi IMB No. 90 tahun 2008 tertanggal 15 September 2008 atas nama pemohon I Wayan Gunarsa, warga Banjar Samuh. IMB ditandatangani Kadis PU Ir. IMB ditandatangani Kadis PU Ir. I Wayan Arnawa. Saat itu, IMB masih dikeluarkan Dinas PU, belum ditangani oleh pihak Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T). Ternyata kawasan tersebut merupakan kawasan berfungsi lindung. Di dalam peta perencanaan ruang yang merupakan lampiran atau satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perda RDTR kawasan wisata Candidasa yang termasuk mewilayahi lereng Bukit Gumang. Dalam peta itu juga tertera bahwa Bukit Gumang merupakan kawasan berfungsi lindung. ''Tetapi kenapa investor itu bisa mengantongi izin, inilah pertanyaan besar kita.

RTRW Kabupaten Karangasem (Perda Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2000) Tujuan RTRW Kabupaten Karangasem adalah : sebagai pedoman umum dan teknis bagi sektor-sektor pembangunan untuk perumusan pokok-pokok kebijakan dan arahan ruang, sehingga akan tercapai sasaran pembangunan yang tepat, terpadu, serta diperoleh hasil yang optimal, yang menjadi pertannyaan sekarang apakah RTRW itu sudah berjalan optimal dengan baik. Atau RTRW itu sebagai jembatan para investor?

Dalam IMB itu disebutkan lokasi itu lahan kering, bukan sebagai kawasan berfungsi lindung. Padahal yang dimaksudkan wilayah berfungsi lindung dalam dua perda itu tak semata hutan tetapi kawasan yang melindungi wilayah lain, baik sebagai penjaga bentang alam atau kawasan gunung atau bukit yang harus dilestarikan. Berfungsi lindung juga bisa berarti, kawasan yang tak boleh dialihfungsikan, apalagi menjadi tempat bangunan fisik seperti rumah atau hotel. Berfungsi lindung juga berfungi melindungi kawasan di bawahnya sebagai resapan air atau menjaga jangan sampai terjadi longsor.

Kepala Bappeda Karangasem I Wayan Artha Dipa, S.H., M.H. mengaku terkejut dengan investor Vila Candidasa yang sudah mengantongi IMB. Dia mengaku tak tahu, bagaimana prosesnya bisa keluar IMB. Dia mengaku tak pernah memberikan rekomendasi, tak pernah dilibatkan, baik dimintai pendapat secara lisan maupun tertulis terkait ke luarnya IMB. vila itu dibangun di areal seluas 60 are dan merupakan tanah Desa Bugbug.

pembangunan hotel dan vila di Karangasem banyak yang melanggar ketentuan. Seperti mega proyek Hotel Cateau de Bali di Bukit Mimba, Padangbai masih merupakan kawasan wisata Candidasa juga merupakan kawasan hijau pertanian berfungsi lindung, tetapi Perda RDTR-nya diubah satu pasal oleh Bupati Karangasem I Wayan Geredeg dengan mengeluarkan Perbup 1 tahun 2008. Kawasan itu disulap menjadi kawasan objek wisata eksklusif. Siddharta Resort di Kubu, Karangasem sampai beroperasi, tetapi sampai kini belum memiliki izin. Kasus ini pun baru diketahui DPRD.

vila itu sudah berizin dan kenapa diizinkan membangun dilereng bukit yang diduga masih merupakan kawasan suci pura Gumang. Di lain pihak, Ketua Bappeda Karangasem I Wayan Artha Dipa, S.H. mengatakan belum tahu soal perizinan vila itu. ‘’Masalah izin vila itu merupakan kewenangan pihak Kepala Perizinan Terpadu,’’ katanya. Pembongkaran bukit Gumang untuk pembangunan vila, giliran setelah investor sukses menguasai dan membongkar bukit Mimba, Padangbai Karangasem untuk membangun hotel. Kini pembangunan hotel itu terus
berjalan. Villa dibiarkan dibangun di bukit dengan cara membongkar lereng bukit untuk lahannya diratakan. Pembangunan yang mengorbankan kelestarian dan keindahan alam telah menimbulkan protes dikalangan sejumlah wisman pecinta alam yang menginap di kawasan wisata Candidasa. Soalnya, kalau di lihat ke timur dari pantai objek wisata Candidasa, jelas terlihat bangunan vila itu.

Investor bahkan membuat sumur bor dalamnya diperkirakan 80 meter di puncak bukit. Meski sudah disampaikan kepada pihak pemerintah, tetapi pembangunannya tetap berlanjut.
Sementara banyak warga mengkhawatirkan pembuatan sumur bor di atas bukit bakal menyebabkan dampak negatif bagi warga lainnya di bawah bukit, seperti mata air mengecil bahkan mengering dan kenyataannya air sungai yang melintasi Tenganan sampai Nyuh Tebel airnya telah mengecil bahkan sawah sudah tak mampu diairi. ‘’Kenapa hal seperti itu terus dibiarkan? di negara kita dan khususnya di Bali apa saja bisa dilakukan meski melanggar aturan, yang penting ada uang pelicinnya,’’ Soalnya begitu dikuasai investor atau lahan yang dibelinya atas nama orang lokal. Kerjasama dengan orang lokal atau tokoh masyarakat desa setempat, apapun yang akan terjadi nantinya para investor dan pemerintah kabupaten Karangasem tidak akan bertanggung jawab atas terjadina villa dan resiko selanjutnya.

Sang penguasa berdiam diri saja dan tidak ada respon cepat trus apa yang akan terjadi pada alam bali 5 tahun lagi. Kejadian kejadian seperti ini sering terjadi di pulau 1000 pura ini dan apakan slogan pulau bali ini berubah menjadi pulau 1000 villa, ini yang harus kita kaji lebih mendalam. (yoga PSD)

PENGERUKAN BUKAN JAWABAN BAGI BUYAN

2009-01-21T22:59:00.000-08:00

Bali memang tidak akan pernah habis untuk dieksploitasi oleh para investor untuk menanamkan modalnya, tidak peduli gunung, jurang, loloan, pantai, danau atau kawasan suci sekalipun. Kini muncul lagi rencana pembuatan panggung terapung oleh PT. Anantara, yang sudah mendapat ijin prinsip dari Bupati Buleleng yaitu : Bagiada, dan kini Pt. Anantara bermaksud mengajukan ijin rekomendasi kepada gubernur Bali Made Mangku Pastika. Akankah kita akan berdiam diri saja ? sementara bumi pertiwi kita diperkosa oleh tangan – tangan kotor para investor dan pejabat korup, akan kah kita biarkan kawasan resapan, kawasan suci dan sumber air kita dirusak?.

Dengan dalih untuk pengembangan ekowisata dan budaya serta danau akan dikeruk dan dibangun panggung terapung di air danau. Hal ini tentunya akan berpegaruh kepada kualitas air danau yang akan tercemar oleh mesin – mesin, sampah dan bahan – bahan kimia yang tentunya akan berdampak juga kepada kehidupan masyarakat sekitar dan kawasan Buleleng, Tabanan, dan Badung, mengingat danau Buyan merupakan pemasok air untuk minum, irigasi ketiga wilayah tersebut. Ketika pasokan air berkurang sudah dipastikan produksi pertanian di Bali akan menurun yang akan berakibat kepada kerentanan pangan. Penurunan kualitas air danau juga akan berpengaruk kepada keanekaragaman hayati seperti ikan – ikan air tawar yang terdapat di danau tersebut.

Secara social budaya , pengusahaan pariwisata alam akan menutup akses kelompok pecinta alam untuk menikmati kawasan di sekitar Danau Buyan. Padahal selama ini lokasi tersebut merupakan rumah kedua dan tempat belajar bagi para pecinta alam. Akses masyarakat juga akan ditutup padahal selama ini hutan dijadikan sebagai tempat masyakat mencari rumput untuk ternak mereka, dan juga akan kehilangan akses akan danau karena sudah dikelola oleh investor. Disamping itu pembangunan di kawasan ini juga akan menghancurkan berbagai kawasan suci yang terdapat dikawasan ini, mengingat dalam kawasan ini terdapat berbagai jenis pura dan situs purbakala yang harus dilestarikan sebagai warisan leluhur. ( Andy Walhi Bali )

Amdal Penambangan Pasir Geger Kadaluarsa

2008-09-08T22:09:00.000-07:00

Wahana Lingkungan Hidup

Indonesia

(Walhi) Daerah Bali mendesak agar pemerintah Kabupaten Badung meninjau kembali Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) penambangan atau pengambilan pasir Pantai Geger, karena sudah kadaluarsa.

"Amdal proyek ini sudah kadaluarsa sejak Juni 2008, karena amdal berlaku hanya lima tahun sejak 2003. Oleh karena itu saat ini harus ada tinjauan amdal yang baru," kata kata Direktur Eksekutif Walhi Bali, Agung Wardana, di Denpasar, Jumat (5/9).

Walhi Bali juga mendesak Pemkab Badung untuk membuka informasi amdal dan perizinan terkait proyek ini kepada publik, baik masyarakat yang terkena dampak dan juga masyarakat yang berkepentingan. "Berdasarkan PP no 27 tahun 1999 tentang amdal pada pasal 35 dinyatakan amdal bersifat terbuka untuk umum," kata Wardana.

Walhi Bali juga mendesak pemerintah segera mensosialisasikan program ini kepada penduduk di pantai Geger. Penduduk di Pantai Geger sebagian besar adalah petani rumput laut. Rencana penambangan pasir ini dikhawatirkan akan menghilangkan mata pencaharian mereka. "Ekosistem laut dipastikan terganggu, lalu habitat rumput laut pasti rusak. Rumput laut itu sangat rapuh dan sensitif," kata Wardana.Walhi bahkan siap menfasilitasi apabila penduduk di Pantai Geger akan mengajukan penuntutan atau class action.

PENGERUKAN PASIR DI PANTAI GEGER BERPOTENSI MEMPERLUAS ABRASI DI PESISIR SELATAN

2008-09-08T22:07:00.000-07:00

aktivis lingkungan menyebutkan pengerukan pasir di wilayah pantai dipastikan akan menyebabkan abrasi kian parah dan kerugian bagi masyarakat sekitarnya. Salah satu contoh pengerukan pasir di pantai Padanggalak sekitar tahun 2004 lalu yang menyebabkan abrasi mencapai wilayah pantai Klungkung.

Direktur Eksekutif Walhi Agung Wardana menegaskan, dari sudut lingkungan, alasan apa pun yang dilontarkan pemerintah terhadap penambangan pasir tersebut, tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, aktivitas semacam itu akan membawa dampak buruk khususnya bagi lingkungan sekitar. Terlebih lagi, dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak memberikan jaminan adanya upaya penyelamatan lingkungan. 'Jadi, Walhi menyerukan agar penambangan pasir tersebut dihentikan,' tegas Agung Wardana.

Senada dengan Agung, Ngurah Karyadi menyebutkan pembangunan multidimensi modal, ujung-ujungnya hanya akan mengeksploitasi sumber daya alam. Pembangunan macam ini kurang memperhatikan dampak pada lingkungan secara luas. Sikap pemerintah yang memberikan izin, menurutnya, terlalu pragmatis. 'Birokrasi itu hanya jadi pembenar, padahal kita sudah tahu dampaknya jelas-jelas merugikan, baik lingkungan itu sendiri maupun masyarakat,' katanya.

Sementara itu, anggota tim ahli bidang lingkungan DPRD Badung Nyoman Gelebet menegaskan, pasir pantai yang disedot dalam jumlah besar menyebabkan terumbu karang ambrol yang kemudian menyebabkan abrasi pantai. Tidak hanya itu, rusaknya terumbu karang ini kemudian berimbas pula pada ketersediaan zat hara yang menjadi makanan rumput laut. Dampaknya, rumput laut akan kehilangan sumber makanan dan tentunya akan sangat merugikan petani sekitar yang menggantungkan hidup dari rumput laut.

Sementara itu, aktivitas di pantai Geger hingga siang kemarin nampak masih normal. Para petani rumput laut dan pemijat yang ada di pinggir pantai serta sejumlah wisatawan nampak berada di sekitar pantai dengan kegiatannya masing-masing. Para pemijat yang diwawancarai mengaku belum ada aktivitas aneh di kawasan tersebut. Namun, mereka menyebutkan tentang kedatangan kapal besar yang diperkirakan kapal pengeruk yang merapat pada Minggu (31/8) lalu. (ded)

Walhi Bali : Teliti Ulang Rekomendasi

2008-09-02T21:27:00.001-07:00

ADANYA rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Badung terkait penambangan pasir di Pantai Geger, Sawangan, Kuta Selatan membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali heran. Tak pelak, Walhi pun mempertanyakan alasan di balik keluarnya rekomendasi yang janggal tersebut.

"Kalau memang rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh lembaga dalam hal ini legislatif Badung, patut dipertanyakan. Ada apa di balik rekomendasi itu," usut Direktur Eksekutif Walhi Bali, Agung Wardana saat dihubungi kemarin (1/9) malam.

Agung Wardana lantas menambahkan, motivasi di balik keluarnya rekomendasi. Mengingat salah seorang anggota dewan pula yang membongkar permasalahan penambangan pasir itu. "Kenapa dulu memberikan rekomendasi, tapi sekarang malah ada anggota dewan kritis terhadap rencana pengerukan pasir?" tandasnya, curiga.

Menurutnya, perlu dilihat kembali substansi dari rekomendasi yang sudah diberikan dewan. Pasalnya, dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana tersebut bisa merugikan warga sekitar. "Sekali lagi, substansi rekomendasi perlu dilihat ulang, karena masyarakat yang sangat dirugikan dalam hal ini," pungkasnya. (fer)

Walhi Tuntut Janji Gubernur Bali Terpilih

2008-09-02T21:19:00.000-07:00

DENPASAR - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuntut Gubernur Bali terpilih Made Mangku Pastika memenuhi janji menolak sejumlah proyek investasi yang berpotensi merusak lingkungan.

"Tuntutan kami sebagai peringatan kembali kepada gubernur terpilih yang akan dilantik pada 28 Agustus mendatang," kata Direktur Eksekutif Walhi Bali Agung Wardana di Kantor Walhi Bali, Jalan Plawa Denpasar, Senin (25/8/2008).

Proyek yang dinilai merusak lingkungan itu di antaranya pembangkit listrik tenaga panas bumi Bedugul di Tabanan, pembangunan vila di muara sungai Yeh Poh di Badung, dan vila di dalam kawasan hutan Danau Buyan-Tamblingan Kabupaten Buleleng, serta mega-proyek di Pantai Kelating, Tabanan.�

Menurut Agung tuntutan itu sesuai dengan visi-misi Mangku Pastika saat kampanye, yakni menolak penjualan sumber daya alam kepada investor yang ingin mengeksploitasi Bali. Apalagi sebagian besar proyek itu sudah mendapat penolakan mayoritas masyarakat Bali sebagaimana sikap resmi DPRD Bali.

Agung mengingatkan, Bali adalah pulau kecil yang memiliki daya dukung terbatas. Namun saat ini berada di tengah arus ekspansi industri pariwisata. Ketidaan kontrol dan langkah selektif dari pemerintah untuk memilih investasi dapat mempercepat terjadinya bencana ekologi dan bencana sosial di Bali.

"Karena itu, kami mendesak gubernur selanjutnya untuk tetap konsisten mengawal penolakan tersebut," demikian Agung.

(Miftachul Chusna/Sindo/ful)

Pesta Putri Bakrie Diprotes Mahasiswa Bali

2008-08-14T23:09:00.000-07:00

Denpasar, CyberNews. Puluhan mahasiswa Bali yang tergabung dalam Aliansi Peduli Korban Lapindo melakukan aksi protes terhadap pesta pernikahan mewah keluarga Bakrie.

Pesta pernikahan yang menelan biaya hingga Rp20 miliar itu dinilai telah melecehkan puluhan ribu masyarakat korban lumpur Lapindo Sidoarjo Jawa Timur.

Dalam aksi yan digelar di Perempatan Dewi Sartika Denpasar itu, para mahasiswa asal Jawa Timur yang kuliah di sejumlah Universitas di Denpasar itu meneriakkan yel yel menghujat Bakrie sebagai pemegang saham terbesar PT Lapindo Brantas, perusahaan penyebab luapan lumpur itu.

Para mahasiswa yang disupport Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali, Jaringan Anti Otoritarian, dan Komunitas Pojok itu mengusung duplikat kue tart pernikahan setinggi 120 cm.

Kue tart yang terbuat dari tripleks itu diusung oleh empat orang bertelanjang dada yang bermandi lumpur, sebagai simbol penderitaan warga porong yang terinjak oleh pesta nikah keluarga Bakrie.Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan, "Bakrie manusiawilah!" dan "Bakrie adalah penjahat kemanusiaan."

Juru Bicara Aliansi Peduli Korban Lapindo Agung Wardana menjelaskan, aksi dilakukan sebagai solidaritas bagi warga porong yang tidak mendapat kejelasan atas hidup mereka setelah luapan lumpur lapindo, 2004 lalu.

"Mereka sudah kehilangan ruang-ruang hidup mereka, tapi keluarga Bakrie justru membuat pesta mewah," ujar Agung, Jumat (8/8/2008).

Direktur Walhi Bali itu menilai sangat tidak masuk akal ketika masyarakat Porong mengalami keprihatinan karena porong, uang puluhan miliar justru dihambur-hamburkan untuk pesta pernikahan.

"Di antara derita korban yang saat ini serba kekurangan, keluarga Bakrie nampaknya tidak memiliki sense of crisis sama sekali," tandasnya.

Aliansi juga menilai pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, telah melakukan pelecehan terhadap Korban lumpur lapindo dengan mengeluarkan predikat biru plus kepada Lapindo Brantas.

"Artinya ketika keluarkan predikat itu, Lapindo Brantas dianggap mampu mengelola lingkungan hidup dengan baik. Padahal mereka telah menyebabkan ribuan masyarakat menjadi pengungsi," keluh Agung.

(OKZ /CN08)

http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=11296

Villa Kelating Diadukan Ke P3SLH Bali

2008-07-17T23:42:00.000-07:00

Denpasar – Jumat (18/06), Bapedalda Provinsi Bali bersama Kementerian Lingkungan Hidup RI meresmikan Pos Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) Bali yang akan menerima pengaduan tentang perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Bali.

Bak gayung bersambut, P3SLH Bali langsung mendapatkan pengaduan dari Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (WALHI) Bali. Dalam kesempatakan tersebut, Agung Wardana, Direktur WALHI Bali, langsung menyerahkan berkas pengaduan pertama berupa amplop cokelat yang berisikan surat dan data dalam bentuk soft copy kepada petugas, I Made Teja.

”Sebagai bentuk apresiasi, WALHI Bali secara langsung menyerahkan berkas pengaduan pertama. Kasus pembangunan villa di Pantai Kelating menjadi kasus pertama yang akan ditangani oleh P3SLH ini, karena bahan-bahannya sudah kami serahkan,” ungkap Agung.

Pembangunan villa di Pantai Kelating, Kerambitan, Kabupaten Tabanan ini diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Ruang karena mencaplok sempadan pantai. Menurut Pemerintah Kabupaten Tabanan, sebagaimana pernyataan Kepala DKLH Tabanan (BP, 20 Juni 2008), 35 unit villa yang dijual kepada orang asing seharga sekitar Rp. 3 milliar, hingga saat ini belum pernah ada pengajuan AMDAL maupun sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam pengaduan tersebut, WALHI Bali meminta kepada Kepala Bapedalda Bali selaku Ketua P3SLH Bali untuk melakukan penegakan hukum lingkungan terhadap dugaan pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh investor Villa Pantai Kelating; memperingatkan Bupati Tabanan karena melakukan pembiaran terhadap pelanggaran tata ruang yang ada di wilayahnya dan sekaligus meminta Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk membongkar bangunan yang telah dibangun; serta memfasilitasi pertemuan semua Bupati se-Bali untuk menguatkan komitmen seluruh Pemerintah Kabupaten terhadap menegakkan tata ruang dan hukum lingkungan hidup.

Agung menambahkan, ”Bali berada dalam genggaman investasi yang berpotensi merusak tatanan sosial dan lingkungan hidup Bali. Maka langkah tegas harus dilakukan oleh P3SLH agar memberikan efek penjeraan bagi siapapun yang ingin melanggar aturan dan tidak mengindahkan daya dukung lingkungan.

Informasi lebih lanjut

Agung Wardana (Direktur WALHI Bali) 081916606036

Andi Astina (Div. Studi dan Kampanye WALHI Bali) 085737062586

Pembagunan Tower Air di TWA Buyan II

2008-07-13T23:15:00.000-07:00

Salam Adil dan Lestari,

Proyek pembangunan Villa dikawasan Hutan Lindung Buyan masih mejadi kontoversi dikalangan masyarakat maupun di kalangan LSM. Begitu halnya Walhi Bali dengan tegas menolak keberadaan proyek tersebut dan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu menolak pembangunan Villa dikawasan hutan lindung tersebut. hal ini membuat jajaran Walhi Bali turun langsung kelapangan untuk observasi dan melihat langsung keadaan dilapangan. dari hasil wawancara dengan warga setempat ia menuturkan Proyek tersebut dibatalkan.karena mendapat penolakan dari masyarakat. Hal ini terlihat tidak ada lagi pembangunan tindak lanjut setelah pembukaan oleh Bupati Buleleng beberapa waktu lalu. Ia juga menuturkan proyek – proyek yang ada di wilayah pancasari sama sekali tidak memberikan kontibusi kepada Desa Adat. Keberadaan hotel – hotel,villa – villa dan restaurant tersebut hanya berpengaruh kepada segelintir orang saja.

Tetapi ada keanehan atau kejanggalan yang ditemukan oleh tim Walhi Bali dilapangan Terkait dengan pembangunan villa yang dilakukan oleh PT. Nusa Abadi di kawasan hutan lindung Buyan seperti :

adanya sosialisasi kepada tokoh Catur Desa yang berlangsung di Kantor Bupati Buleleng, undangannya juga dari Danramil, Kapolsek, Camat. kenapa hanya perwakilan warga saja yang diundang, kenapa Bupati tidak langsung sosialisasi ke masayrakat. hadirnya Danramil, Kapolsek apakah untuk mengintimidasi masyarakat?

Pembangunan Tower air permanen yang merabas Hutan kira - kira 1 are dan pembangunan wantilan permanen.

Adanya penandaan pohon - pohon yang akan ditebang dan patok - patok sebagai wilayah yang akan dipergunakan.

Adanya pelebaran dan pembersihan jalan menuju ke lokasi proyek

Adanya pembangunan papan nama PT Nusa Abadi di pintu masuk Buyan II

Dari hal tersebut diatas Walhi Bali menyimpulkan bahwa proyek tersebut akan segera dilanjutkan, dan Walhi Bali mengajak segenap komponen masyarakat, Mapala dan kawan - kawan LSM yang peduli terhadap alam Bali untuk menyatukan barisan untuk menolak proyek yang berpotensi merusak alam tersebut.

SAVE OUR TREES

2008-07-10T00:14:00.000-07:00

Astra,

terima kasih atas apresiasinya kepada WALHI Bali.

untuk permasalahan Astra, bolehkah kita tahu:

1. Pohon lindung di wilayah mana yang ditebang?

2. Status tanah tempat pohon itu tumbuh bagaimana (apakah di lahan pribadi, hutan, atau lahan desa?)

kalau dilihat dari penyataan anda, bahwa anda sedang menggugat si perusak dengan gugatan perdata. dasar yang bisa anda gunakan adalah:

Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, jika:

1. pohon yang dirusak berada diatas tanah yang berstatus milik pribadi, yakni milik anda. (anda juga bisa menggunakan jalur pidana untuk hal ini, yakni perusakan dan masuk pekarangan orang tanpa ijin)

2. anda juga bisa menggunakan acuan hukum UU 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup

Mohon maaf jika jawaban kami belum memuaskan. Mungkin untuk lebih jelasnya, kami memerlukan kronologi kasus tersebut.

Semoga Sukses,

Bali di Serbu Villa

2008-07-07T20:20:00.000-07:00

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali mendapat pengaduan dari masyarakat terkait maraknya pembangunan hotel dan vila di sejumlah kawasan yang mengabaikan kelestarian lingkungan.

Pengaduan masyarakat tersebut antara lain menyangkut pembangunan hotel Vitalife di Wongaya Betan, sebuah hotel di Padangbai, Karangasem dan vila di Uluwatu, Kabupaten Badung, kata Direktur Eksekutif Walhi Bali Agung Wardana di Denpasar, Selasa (20/5).

Ia mengatakan, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut, pihaknya telah menyurati tiga bupati, masing-masing Bupati Tabanan I Nyoman Adi Wiryatama, Bupati Badung Anak Agung Gede Agung dan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg. Pembangunan fasilitas pariwisata yang kurang memperhatikan lingkungan itu dikhawatirkan berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan hidup, daya dukung dan tatanan sosial masyarakat. "Kami juga mengharapkan kepada ketiga bupati itu agar memberikan informasi yang benar, membuka akses partisipasi dan akses keadilan bagi masyarakat sekitarnya," ujar Agung Wardana.

Hal itu dimaksudkan agar masyarakat yang terkena dampak negatif dari pembangunan fasilitas pariwisata maupun mereka yang menaruh perhatian besar terhadap masalah lingkungan dapat berperan serta sebelum pemerintah mengijinkan pembangunan proyek tersebut. Agung Wardana menambahkan, sebelum Pemkab mengijinkan pembangunan fasilitas pariwisata itu hendaknya melakukan pengkajian secara matang dan mendalam.

Hal itu penting untuk mendapat perhatian, sesuai UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Propinsi Bali No. 4 Tahun 2005 menyangkut pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut memberikan hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, berperan serta secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Namun dalam kenyataannya menurut Agung Wardana peranserta masyarakat di berbagai proyek pembangunan fasilitas pariwisata itu bersifat semu, untuk memenuhi persyaratan formal. Ia mencontohkan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam ketentuan harus menyertakan unsur tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) masuk dalam tim pengkajian.

Namun nyatanya tokoh masyarakat dan LSM hanya diisi oleh kaki tangan pejabat yang sebenarnya hanya calo proyek. Walhi Bali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap ekspansi pengelola industri pariwisata, sebagai upaya bersama-masa menjaga dan menyelamatkan Bali ke depan, harap Agung Wardana. (Ant/OL-01)

Hulu Bali di Serang Villa

2008-07-07T19:38:00.000-07:00

Belum selesai dengan kasus - kasus villa bermasalah, kini wilayah Hulu Bali diserang oleh villa -

villa yang mengatas namakan pariwisata. proyek ini adalah proyek pembangunan villa yang

dilakukan di wilayah TWA Buyan - Tamblingan yang memakan hutan seluas 20 hektar.

Secara administratif proyek ini berada di kawasan Desa Panca Sari, namun secara adat masuk ke dalam Catur Desa ( Desa Gobleg, Munduk, Gesing dan Uma Jero ). Proyek ini muncul pada tahun 2005, Pt. Nusa Abadi minta rekomendasi dari gubernur Bali untuk mendirikan proyek villa seluas 20 Ha tetapi yang dipergunakan untuk villa seluas 2 Ha sisanya untuk jalur tacking yang berada di kawasan Taman Wisata Alam Buyan – Tamblingan. Pada saat ini masyaraakat Catur Desa ( Gobleg,Munduk,Gesing, dan Uma Jero) yang merupakan pengempon pura2 yang ada di luhuring capah yang jumlahnya kurang lebih 16 pura. Masyarakat 4 desa juga meminta dukungan untuk menolak proyek tersebut kepada masyarakat Pancasari yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari aparatur desa Pancasari. Pada akhirnya gubernur Bali dengan Surat Gubernur Bali kepada Mentri kehutanan tertanggal 18 Januari 2005 nomor 556/98/Bid-Fisik/BAPEDA, yang prihalnya untuk membatalkan atau mencabut izin prinsip pengusahaan pariwisata alam kepada Pt Nusa Abadi.

Pada tanggal 27 Juni di salah satu media cetak di Bali menyebutkan bahwa akan diadakan peletakan batu pertama akan dilaksanakan oleh Bupati Buleleng. Mendengar hal tersebut masyarakat spontan menolak rencana tersebut dengan alasan :

Lokasi di dalam hutan Lindung
Pembangunan dilakukan diatas Pura Guna Anyar
Melanggar undang-undang hutan lindung dan kawasan suci serta lingkungan suci
Bila proyek ini sampai berjalan maka akan bermunculan proyek - proyek yang lainnya.
sampah yang dihasilkan akan mencemari wilayah hutan dan danau

Kejanggalan yang terjadi :

Ijin dikeluarkan oleh Mentri Kehutanan atas rekomendasi Bupati Buleleng padahal Gubernur Bali jelas2 sudah menolak, ada apa ini ?
Tidak ada sosialisasi proyek kepada masyarakat.
Investor menjanjikan tidak akan menebang sebatang pohonpun, apa mungkin membangun tanpa memotong pohon?

Hari Ulang Tahun Walhi Bali yang ke 12

2008-06-19T01:50:00.000-07:00

Pada tanggal 06 Juni 2008 lalu, Walhi Bali Genap usianya 12 tahun, acara syukuran dilakukan dengan suasana sederhana dan kekeluargaan di Taman 65 Jln. Wr. Supratman Denpasar. acara tersebut merupakan ajang untuk beramah tamah antara sesepuh walhi bali dan yang staf Walhi Bali yang baru begitu juga dengan komunitas Taman 65, Sahabat walhi, Launching produk Walhi Bali dan pemutaran film tentang lingkungan. acara juga dimeriahkan oleh life band.

Kampanye Jangan Pilih Perusak Lingkungan

2008-06-19T01:46:00.000-07:00

DENPASAR - Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada hari ini, Walhi Bali melakukan aksi, menuntut cagub Bali tetap peduli lingkungan. Walhi juga menuntut pasangan cagub, bersikap transparan terhadap dana kampanye yang diperoleh dari investor.

Bertempat di perempatan Jalan Sudirman, Denpasar, Walhi menyerukan aksi dengan menampilkan pentas teatrikal bertajuk, cagub cawagub yang hendak menjual pesona Bali kepada investor. Walhi mempertontonkan ketiga kandidat cagub yang sedang mempresentasikan konsesi proyek di hadapan calon investor. Pada akhir cerita, Bali berhasil dibeli oleh sang investor dan kedua tangan para kandidat diikat dengan seutas tali agar mereka tidak bisa berontak.

Usai teatrikal, koorditor aksi Andi Astina, berorasi mengecam sikap tiga pasangan cagub yang sudah ditetapkan, tidak pernah transparan terkait keberadaan dana kampanye yang mereka dapatkan. Andi juga menyebut, para kandidart sudah mengatur konflik-konflik lingkungan, seperti air, lahan sampai pada kawasan suci yang ada di Bali, sebagai kapling-kapling proyek yang siap dijual kepada investor.

"Saya tidak yakin, cagub-cagub yang ada sekarang akan memokuskan perhatian terhadap lingkungan, mengingat program-program yang mereka tawarkan tidak sedikit pun yang menyangkut pada upaya kelestarian lingkungan," katanya.

Dalam kesempatan itu juga, ia menuding pemerintah, selama ini hanya berpihak pada modal dan kuasa semata. Sementara itu Direktur Walhi Bali Agung Wardana, yang ditemui di sela-sela aksi mengatakan, sudah saatnya masyarakat menilai kandidat mana yang peduli sekiranya terhadap kelestarian lingkungan.

"Kami ingin masyarakat tidak memilih calon yang pemimpin yang tidak interest terhadap isu-isu lingkungan. Karena bagaimanapun, masyarakatlah yang nantinya akan menanggung semua dampak yang ditimbulkan dari eksplitasi lingkungan, apa pun bentuknya," Jelas Agung.

Penyelesaiannya, masih kata Agung, tidak ada jalan lain selain mendesak cagub cawagub untuk menjelaskan transparansi dana kampanye yang mereka peroleh. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui, tidak adanya kontrak politik para kandidat dengan kaum pemodal.

"Yang kita takutkan, ketidakpedulian pemerintahan terdahulu terhadap lingkungan, berulang pada calon-calon penguasa yang ada sekarang," imbuhnya. (Dede Suryana/Sindo/hri)

Bersama Mewujudkan Bali Hijau

2008-05-23T01:44:00.000-07:00

Walhi sebagai organisasi pergerakan lingkungan, bersama jaringan LSM dan sahabat Walhi Bali berupaya untuk ikut mewujudkan keadilan dan kelestarian lingkungan hidup.

Tanggal 10 Mei 2008.

Mitra Bali mengadakan acara peringatan World Fair Trade Day di Desa Abuan, Kintamani, Bangli dengan peresmian lapangan bermain dan olahraga. Selain itu juga diadakan Penghijauan yang melibatkan masyarakat setempat dan jaringan Mitra Bali termasuk WALHI Bali.

Tanggal 19 Mei 2008.

Dalam rangka perayaan HUT Kisara Bali, Kisara mengadakan penanaman bakau di daerah jalan menuju serangan. Turut serta dalam acara ini Pelajar, Mahasiswa, dan Sahabat Walhi dalam penanaman bakau.

WALHI Protes Rencana Pembangunan Vila di Bali

2008-05-13T01:57:00.000-07:00

Kapanlagi.com - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bali memprotes rencana pembangunan sarana penunjang pariwisata berupa hotel dan vila belakangan ini di sejumlah kabupaten di Pulau Dewata.

Direktur WALHI Bali, Agung Wardana di Denpasar, Senin (12/5) mengatakan, pihaknya telah menyurati agar Bupati Tabanan, Karangasem dan Bupati Badung meninjau kembali rencana pembangunan fasilitas penunjang pariwisata tersebut.

Rencana pembangunan hotel dan vila itu antara lain di Kabupaten Tabanan, yakni hotel Vitalife di Desa Wangaya Betan Kecamatan Penebel, hotel di Padangbai Kabupaten Karangasem dan vila di dekat Pura Uluwatu Kabupaten Badung.

Proyek tersebut, katanya, nantinya berdampak pada pergeseran kondisi lingkungan hidup, daya dukung dan tatanan sosial masyarakat Bali.

"Kami menindaklanjuti pengaduan dari warga untuk bersurat kepada bupati setempat, agar bupati itu memberikan informasi yang benar, membuka akses partisipasi dan akses keadilan bagi masyarakat," ucapnya.

Tujuan dari tindakan tersebut, kata Wardana, agar masyarakat yang terkena dampak maupun masyarakat yang peduli terhadap masalah lingkungan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai proyek itu.

Ia menyebutkan, dalam UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang sudah jelas memberikan hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Namun praktiknya, WALHI Bali menilai partisipasi dalam proyek seperti itu masih saja bersifat semu, hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan formal di daftar hadir rapat.

Misalnya, berkaitan dengan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), disyaratkan ada unsur masyarakat atau tokoh adat maupun LSM masuk di dalam tim pengkajian AMDAL.

Namun dalam kenyataannya partisipasi dari unsur tokoh adat atau LSM tersebut justru diisi oleh LSM "kaki tangan" bupati yang sebenarnya juga menjadi makelar proyek, katanya.

"Dengan kondisi seperti itu, kami harapkan warga masyarakat melakukan pemantauan terhadap ekspansi industri pariwisata di Bali yang terus berlanjut. Sebab, pemantauan dan partisipasi adalah hak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian Bali dari tangan-tangan perusak," kata Wardana. (kpl/rif)

http://www.kapanlagi.com/h/0000227664.html

WALHI Keluhkan Pemakuan Poster Cagub di Pohon

2008-05-02T01:47:00.000-07:00

Denpasar, 30 April 2008 15:14
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bali mengeluhkan pemasangan poster calon Gubernur Bali dengan paku, di pohon-pohon, seperti yang terjadi di sejumlah tempat termasuk di sepanjang Jalan PB Sudirman Denpasar.

"Tindakan yang dilakukan masing-masing tim sukses dan simpatisan Cagub tersebut sama sekali tidak mengindahkan lingkungan hidup," kata Direktur WALHI Bali, Anak Agung Wardana di Denpasar, Rabu (30/4).

Ia mengatakan, maraknya poster atribut Cagub yang menempel dengan paku pada batang pohon merupakan hal yang tidak etis, karena dapat menyakiti pohon dan bertentangan dengan jiwa masyarakat Bali yang begitu menghargai pohon.

"Tindakan dari Cagub tersebut merupakan indikator bahwa kandidat gubernur dan simpatisannya tidak peduli dengan lingkungan," katanya.

Jika pohon dipaku, binatang rayap dan bakteri tanaman akan mudah masuk dan memakan batang pohon hingga rapuh. Sehingga jika angin kencang datang, pohon tersebut akan mudah tumbang.

"Kami mengharapkan kepada tim sukses maupun simpatisan calon gubernur untuk menghentikan memaku atribut kampanye pada batang pohon, karena akan dapat merugikan kita semua," ucapnya.

Ketika ditanya tentang kandidat gubernur yang pro-lingkungan, Agung Wardana menyatakan, bahwa WALHI Bali saat ini sedang menyusun kreteria gubernur pro-lingkungan.

"Akan membedah visi dan misi semua kandidat menggunakan kriteria yang telah kami buat dan hasilnya akan disebarluaskan kepada publik sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Juli mendatang," ujarnya.

Tindakan WALHI seperti itu untuk mengajak para Cagub untuk peduli lingkungan, sehingga siapapun yang menjadi Gubernur Bali nantinya tak mengabaikan lingkungan hidup.

"Itu sudah menjadi komitmen semua negara untuk dapat mengurangi dampak dari pemanasan global, karena itu salah satunya harus menjaga lingkungan hidup," tambah Agung Wardana. [TMA, Ant]

Sumber : Gatra.com

Bali Harus Miliki Pemerintahan Berspektif Lingkungan

2008-03-26T00:36:00.000-07:00

Denpasar, Masyarakat Bali berharap banyak kepada Gubernur terpilih pada Pilkada Juli mendatang. Lantas, bagaimana sosok Gubernur Bali harapan warga dari ‘kacamata’ seorang aktivis lingkungan?

Agung Wardana, selaku ketua LSM Walhi Bali, berharap Pilkada Bali nanti bakal melahirkan seorang Gubernur yang memiliki perspektif lingkungan dalam menjalankan pemerintahannya, seiring pesatnya perkembangan industri pariwisata di Bali.

“Harapan saya, Gubernur Bali nantinya harus bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Bali, tanpa harus mengeksploitasi Bali itu sendiri. Dalam hal ini, kita semua tahu kalau Bali itu bergantung pada sektor pariwisata. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah, dampak apa saja yang bisa ditimbulkan oleh industri pariwisata terhadap lingkungan di Bali dan sejauh mana kontribusinya terhadap rakyat Bali,” ujar Agung ketika ditemui di kantornya, Senin (24/3.

Sebagai salah satu pulau yang memiliki pesona budaya dan daya tarik alam, Bali telah menjadi salah satu tujuan wisata dunia dengan angka kunjungan turis yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, seiring waktu Bali juga mengalami krisis terhadap pasokan sumber daya alam yang dimilikinya karena industri pariwisata yang ikut berkembang.

“Bali dikunjungi satu setengah juta turis per tahunnya. Namun apakah meningkatnya angka kunjungan turis ke Bali tidak mengurangi sumber daya alam Bali yang telah diserap oleh tiga setengah juta penduduknya?. Jangan sampai Bali mengalami pemadaman listrik bergilir, gara-gara pihak hotel ingin tamunya tidur dengan lampu disko,” sentil Agung yang juga aktif mengkampanyekan World Silent Day (Hari Hening Sedunia).

Agung juga menyinggung semakin banyaknya ditemui kasus-kasus eksploitasi terhadap alam dan lingkungan yang terjadi di Bali sebagai ‘tumbal pemerintah’ dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Saya melihat pemerintahan di Bali saat ini ‘antara ada dan tiada’. Eksploitasi dan pengrusakan terhadap alam benar-benar menjadi sebuah tontonan. Saya sebutkan proyek Geothermal, reklamasi Serangan, Loloan Yeh Poh, dan masih banyak lagi proyek-proyek eksploitasi alam yang mengantongi ijin pemerintah,” ujarnya.

“Saya rasa keberhasilan pemerintah sekarang adalah, keberhasilan dalam ‘menjual’ Bali dan sumber daya alam yang dimilikinya,” pungkasnya. (ags)

www.beritabali.com

Bayi ‘Hening’ Diberikan Pohon

2008-03-26T00:03:00.000-07:00

Press release:
Bayi ‘Hening’ Diberikan Pohon

Meski banyak yang mengatakan bahwa kampanye World Silent Day (WSD) 21 Maret 2008 kemarin belum berjalan maksimal, namun Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim (Kolaborasi Bali) tetap optimis dengan kampanye-nya.

Buktinya, Perwakilan Kolaborasi Bali yakni Beghawan Dwija, Panji Tisna, Hira Jhamtani, Kadek Lisa dan Agung Wardana menindaklanjuti kampanye WSD dengan memberikan bibit pohon kepada 9 bayi yang lahir bertepatan dengan WSD di RSUP Sanglah, Sabtu (22/3/2008) kemarin.

Beghawan Dwija dalam wejangannya kepada ibu dan bapak si bayi mengatakan bahwa “Pemberian bibit kepada bayi ‘Hening’ ini diharapkan menjadi tonggak perubahan budaya dimana bayi yang baru lahir diberikan hadiah pohon.”

Hira Jhamtani menyatakan “bibit pohon berupa delima putih, jambu biji dan majegau ini tidak saja akan menyediakan makanan berupa buah namun juga dapat dijadikan obat bagi bayi.”

“Di tengah mahalnya ongkos dokter dan biaya rumah sakit, pohon yang diberikan ini menjadi obat alternatif. Semoga bisa dirawat dengan baik tanpa pupuk kimia dan diberikan nama sesuai nama si bayi agar kelak dia sadar pentingnya pohon bagi hidup manusia” imbuhnya.

Sementara itu, ketika ditanya tentang berita tentang Hari Hening Dunia sudah gagal, Agung Wardana mengakui ada kekurangan dalam melakukan deseminasi informasi Hari Hening Dunia ini khususnya di lokal.

“Program pemerintah untuk melakukan konversi minyak tanah saja banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya, apalagi sebuah program yang ditawarkan oleh NGO yang notebene tidak punya akses politik dan finansial. Walaupun begitu, sebagai sebuah langkah awal, kampanye WSD ini telah mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari publik dan kawan-kawan media” ungkapnya.

“Kami dari Kolaborasi mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan jurnalis yang telah membantu menyebarluaskan kampanye ini. Semoga kerja sama yang baik ini dapat berlanjut di tahun berikutnya yang sudah tentu akan lebih ditingkatkan kualitas dan jangkuannya” tambah Direktur WALHI Bali yang menggantikan Ni Nyoman Sri WIdhiyanti ini.

Informasi lebih lanjut:

- Lisa (0818200941)

- Agung Wardana (081916606036)

Jika Bali Rusak, Kami Akan Menyalahkan Generasi Saat Ini

2008-03-17T04:13:00.000-07:00

Denpasar - Bayangkan Bali yang kecil ini semakain mengkecil karena pesisirnya rusak, kekeringan akibat hutannya dibabat sehingga tidak ada lagi padi yang dapat dipanen, jika demikian apakah Bali masih layak untuk ditempati?

Pertanyaan ini keluar dari seorang mahasiswa semester 1 di salah satu universitas di Denpasar, Yayuk (18) dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan oleh Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim (Senin, 17/03/08).

Sebagai seorang yang akan mewarisi Bali di masa mendatang, maka memang masuk akal pertanyaan ini diajukan ini kepada para orang tua yang sekarang hidup nyaman dengan menghabiskan sumber daya alam dan energi di pulau ini.

”Suatu hari saya membaca koran yang isinya 2030 Sanur dan Kuta akan Tenggelam akibat perubahan iklim. Mungkin pada tahun itu saya baru nikah dan punya anak, tapi mungkinkah saya akan hidup nyaman jika setiap saat kami dihantui bencana-bencana akibat perubahan iklim yang merupakan hasil dari konsumsi para orang tua saya saat ini” katanya tegas dihadapan hadirin.

Dia juga menambahkan, ”Saya bersama anak lainnya tentu akan menyalahkan generasi saat ini karena tidak mampu mewarisi Bali yang layak huni untuk oleh anak cucu-nya. Kami tidak perlu terlalu banyak gedung tinggi, dan mobil, kami perlu udara bersih, air bersih dan cukup pangan”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dayu (16), seorang siswa salah satu SMA di Denpasar. Dayu dengan tegas meminta tindakan konkrit untuk menyelamatkan Bali dari dampak perubahan iklim dengan jalan melakukan pengurangan konsumsi pada Hari Hening Dunia, hari Jumat 21 Maret 2008 nanti.

”Sebagai langkah awal, saya akan menyebarluaskan kampanye (Hari Hening Dunia/ World Silent Day) ini kepada teman-teman saya di sekolah. Walaupun hanya satu orang hal ini akan sangat berarti bagi alam kita, apalagi orang yang dalam ruangan ini juga ikut bersama menyebarluaskannya kepada masyarakat.”

Dalam konferensi pers tersebut hadir juga perwakilan pemerintah, PHRI Bali, Bali Hotel Association (BHA) Bali dan Ngurah Sudiana dari PHDI Bali yang jugamemberikan dukungannya terhadap kampanye yang telah digagas sebelum KTTPerubahan Iklim, Desember lalu ini.

Selesai konferensi pers anggota Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim kemudian melakukan kampanye publik dengan membagikan flier dan stiker kampanye di perempatan Catur Muka Denpasar.

Panji Tisna mewakili kolaborasi menyatakan akan melanjutkan kampanye publik ini ke sekolah-sekolah, kampus, bandara dan ruang publik lainnya, sehingga dapat menggalang dukungan masyarakat Bali.

Informasi lebih lanjut:
Agung Wardana (WALHI Bali) 081916606036

Bali Collaboration on Climate Change Takes you into a journey of Silence

2008-03-12T07:53:00.000-07:00

We ask you to SWITCH OFF ELECTRONIC APPLIANCES FOR FOUR HOURS on 21st March 2008 at 10.00 – 14.00 hours

As a first step towards WORLD SILENT DAY 21 March 2008

You don’t have to be a superhero to tackle climate change. We can reduce green house gas emission by doing nothing!!! Through Silence.

This is inspired by the Nyepi or Silent day practiced by people in Bali for many centuries, even now. For 24 hours people do not travel, work or light the lamps at night.

One Silent Day in Bali is estimated to reduce at least 20,000 tons of CO2, the largest contributor of green house gas.

Please see http://www.worldsilentday.org/.

We invite you to contribute to green house gas reduction by reducing energy consumption on 21 March.

SWITCH OFF YOUR ELECTRONIC APPLIANCES (computer, AC, TV, radio, cell phone, some lamps, etc) FOR 4 HOURS ONLY !!

REMEMBER 21 MARCH!!! GIVE THE EARTH SPACE AND TIME TO BREATHE!!

PLEASE SEND THIS CAMPAIGN SHEET TO OTHERS!!OR YOU CAN FIND YOUR OWN WAY OF SILENCEPLEASE LET US KNOW THE SILENT HOURS THAT YOU UNDERTAKE ON 21 MARCH TO: mysilent@worldsilentday.org

For more information,
please contact: info@worldsilentday.orgwww.worldsilentday.org

Bali Collaboration on Climate Change

Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) IV WALHI Bali 2008

2008-03-12T05:14:00.000-07:00

Pertemuan Derah lingkungan Hidup (PDLH) ke VI yang telah dilaksanakan oleh WALHI pada hari senin, 25 Februari 2008 di ruang Marga, Hotel Werda Pura, Sanur dengan menghadirkan lebih dari 60 Undangan yang terdiri dari anggota lembaga dan anggota individu, Sahabat WALHI Bali

Sebelum sidang-sidang dilangsungkan, PDLH dibuka dengan Diskusi yang bertema, "Posisi Strategis NGO untuk Mendorong Pemerintahan Yang Baik dan Pro-Lingkungan". Adapun pembicaranya antara lain: Juniartha (jurnalis), DR.Phil. Aryana (akademisi), Arjaya (Politisi) yang dipandu oleh Anton Muhajir.

Diskusi berkembang untuk mendorong WALHI menjadi organisasi yang didukung oleh basis yang kuat sehingga bisa melakukan advokasi dengan lebih efektif.

Kemudian acara dilanjutkan dengan Sidang-sidang PDLH VI WALHI Bali 2008 dengan agenda Pertanggung jawaban Direktur Eksekutif dan Dewan Daerah WALHI Bali 2003-2008, penetapan anggota baru WALHI Bali, yakni anggota lembaga Bali Santi Tabanan dan 11 orang anggota individu.

Puncak acara yang ditunggu-tunggu dalam perhelatan PDLH WALHI Bali adalah pemilihan Direktur Eksekutif dan Dewan Daerah WALHI Bali Periode 2008-2011. Setelah melalui kampanye, pemilihan dan penghitungan suara, maka terpilih Agung Wardana menjadi Direktur Eksekutif WALHI Bali 2008-2011. Dewan Daerah sendiri terpilih 5 orang, yakni: Ni Nyoman Sri Widhiyanti (Ketua DD), Giriyasa, Budi Wirayadya, Mieka Kurniayasa, Surya Putra. (adit)

KTT Perubahan Iklim Habiskan 30 juta Liter Air

2008-02-19T00:32:00.000-08:00

Provinsi Bali yang kerap menjadi tuan rumah bagi konferensi internasional, tidak hanya membawa dampak yang baik bagi citra pariwisata Bali namun juga berdampak negatif bagi supply-demand sumber daya alam Bali.

Hal ini terungkap pada Lokakarya dan Diskusi ”Pasca Konferensi PBB Tentang Perubahan Iklim dan Tindak lanjut Kampanye Nyepi Untuk Dunia” yang dilaksanakan oleh Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim hari ini (19/02/2008).

”Ternyata hasil dari konferensi yang berupa Bali Action Plan masih merupakan rekomendasi dan memerlukan pembahasan jangka panjang, tidaklah sebanding dengan biaya ekonomi yang telah dikeluarkan dan biaya lingkungan yang harus ditanggung oleh Bali selaku tuan rumah”, ungkap Hira Jhamtani selaku wakil Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim.

”Jika menggunakan asumsi yang paling minim, yakni peserta berjumlah 3.000 orang saja maka air yang dibutuhkan 30 juta liter selama 10 hari konferensi. Pertanyaannya, jatah air petani atau masyarakat kecil mana yang diambil untuk memasok kebutuhan peserta konferensi?” dia menambahkan.

Aktivis yang juga aktif dalam lobi-lobi internasional ini justru mengajak peserta lokakarya yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, seperti rohaniawan, pemerintah, LSM, pemuda mahasiswa dan akademisi ini, untuk mengalihkan perhatian kepada hal yang lebih penting yakni mengantisipasi dampak perubahan iklim pada lokal Bali sendiri.

Tanpa harus menunggu Bali Action Plan selesai dibuat yang sudah pasti akan memakan waktu yang panjang, pemerintah Bali seharusnya mulai menyusun rencana aksi daerah untuk menyiapkan langkah adaptasi dan mitigasi bagi Bali yang merupakan pulau rentan.

Dalam kesempatan lokakarya ini, kolaborasi yang diwakili oleh kesekretariatan, Kadek Lisa juga memaparkan laporan kegiatan dan laporan keuangannya kepada peserta sebagai bentuk pertanggung jawaban publik dari KBCC yang telah membawa pesan masyarakat Bali.

”Kami mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat Bali untuk menyampaikan hal yang telah kami lakukan dalam membawa Nyepi yang merupakan hak kolektif dari masyarakat Bali. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, kami juga mengundang pihak yang berkeinginan untuk mendapatkan laporan Kolaborasi secara lengkap, dapat menghubungi sekretariat” ungkap Ni Nyoman Sri Widhiyanti, Direktur Eksekutif WALHI Bali.

”Lewat kegiatan ini kami meminta masukan dari masyarakat Bali mengenai bagaimana kira-kira tindakan yang efektif untuk melanjutkan kampanye World Silent Day ini ke dunia internasional.” tambahnya. (Agung Wardana)

Informasi lebih lanjut:
- Kadek Lisa (0818200941)
- Ni Nyoman Sri Widhiyanti (0818551297)

Catatan:
- Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim merupakan forum yang terdiri dari organisasi non-pemerintah dan eksponen masyarakat sipil yang berjuang untuk mengkampanyekan nilai-nilai Nyepi sebagai salah satu solusi yang adil dan murah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Forum ini pertama kali dibentuk oleh empat organisasi non pemerintah, yakni: Yayasan WISNU, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali dan Bali Organic Association (BOA).

- Bali Action Plan adalah konsensus yang dihasilkan oleh COP 13 UNFCCC (KTT Perubahan Iklim) di Bali, bulan Desember lalu. Berisikan rekomendasi mengenai masalah adaptasi, mitigasi, transfer teknologi dan pendanaan yang akan menjadi kerangka kesepakatan negara-negara untuk komitmen penurunan emisi periode kedua (pasca 2012)

- Adaptasi adalah tindakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim

- Mitigasi adalah tindakan yang dilakukan untuk meringankan dampak perubahan iklim sehingga tidak menjadi lebih buruk.

Lembar Informasi No. 5

2008-02-17T23:26:00.000-08:00

Setelah Pesta Usai,
Bagaimana Rencana Aksi Perubahan Iklim?

Desember 2007, Bali menjadi tuan rumah Konferensi PBB Mengenai Perubahan Iklim ke -13 (COP ke-13 UNFCCC), beserta sidang ke 3 Protokol Kyoto (CMP-3). Konferensi yang menelan dana sekitar Rp. 114 milliar (Tempo Interaktif 8 Oktober 2007) tersebut menimbulkan harapan besar dapat menghasilkan kesepakatan yang berarti untuk menanggulangi perubahan iklim dan dampaknya.

Hingar bingar konferensi yang layak disebut pesta, telah usai. Apakah hasilnya dan bagaimana kita akan melaksanakannya? Walaupun pesta sudah usai, semangat kita untuk mengkampanyekan pentingnya menanggulangi perubahan iklim seharusnya tidak menyurut. Apapun hasilnya, dampak perubahan iklim sudah dan akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Lembar Informasi No. 5 ini kita akan membahas apa yang terjadi, apa yang dihasilkan, dan pelajaran apa yang dapat kita petik dari COP-13 UNFCCC di Bali. Kita akan melihat apakah konsensus yang dihasilkan akan mampu memenuhi harapan kita bersama untuk menghadapi perubahan iklim serta menjadi acuan untuk melaksanakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi perubahan iklim di Bali.

Lembar Informasi No. 5 merupakan rangkaian dari lembar informasi sebelumnya, yaitu :
Lembar Informasi No.1 menjelaskan tentang perubahan iklim dan dampak-dampaknya; Lembar Informasi No.2 membahas instrumen kebijakan mengenai perubahan iklim;
Lembar Informasi No.3 membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim,
Lembar Informasi No. 4 mengulas pesan kearifan masyarakat Bali lewat Nyepi (Hening) sebagai sarana untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Apakah catatan penting dari proses COP 13 UNFCCC?
Sejak awal, pertemuan di Bali dirancang untuk membicarakan butir-butir usulan yang berkaitan dengan pengaturan perubahan iklim setelah (pasca) 2012 (penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) periode kedua). Hal ini ternyata mengalihkan pembicaraan mengenai tanggung jawab negara Annex 1 (negara maju) untuk menurunkan emisi (GRK) sebesar 5% pada 2008-2012 (komitmen periode pertama dalam Protokol Kyoto). Bagaimana komitmen periode pertama ini akan dijalan dan hasil apa yang diharapkan tidak dibahas sehingga nampak seperti tanpa arah yang jelas. Hal ini karena beberapa negara maju masih enggan menurunkan emisi GRK nasional mereka, dan enggan untuk menyelesaikan komitmen mereka menyediakan dana dan alih teknologi agar negara berkembang juga bisa beralih ke arah pembangunan yang ramah iklim. Dengan membuat komitmen periode pasca 2012 sebagai hal yang utama, negara maju mengalihkan perhatian masyarakat dari komitmen mereka sendiri yang hingga kini belum jelas apakah akan dilaksanakan.

Perbedaan pendapat di antara blok-blok negara semakin meruncing dalam COP ke-13. Di antara negara maju ada tiga blok yaitu: Uni Eropa yang didukung beberapa negara Eropa Timur; Umbrella Group terdiri dari Australia, Kanada, Islandia, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru, Norwegia, Federasi Rusia dan Ukraina; Environmental Integrity Group terdiri dari Swiss, Monako, Meksiko, Liechtenstein dan Korea Utara. Ketiganya mempunyai kepentingan berbeda berkaitan dengan komitmen pengurangan emisi periode kedua tetapi bersatu untuk menolak menegaskan komitme penyediaan alih teknologi dan dukungan dana kepada negara maju. Uni Blok negara berkembang secara umum hanya satu yaitu kelompok G77 + China tetapi di dalamnya sering ada ketidaksesuaian pendapat, terutama antara kelompok negara kepulauan kecil dan negara penghasil minyak bumi, tergabung dalam OPEC. Namun tuntutan untuk alih teknologi dan dukungan finansial serta penguatan kapasitas merekatkan kelompok G 77 + China.

Selain itu sekretariat UNFCCC yang seharusnya netral terlihat cenderung mendukung posisi Uni Eropa. Dalam tarik menarik posisi politik ini, sering para diplomat dan petinggi negara melupakan kepentingan yang seharusnya diperjuangkan yaitu mengatur kegiatan manusia yang bisa membahayakan sistem iklim bumi. Puncak dari perbedaan kepentingan ini terlihat pada sidang pleno terakhir UNFCCC 13 dimana China menyatakan dengan lugas kekecewaannya. Semua proses politik ini sedemikian sulit dijembatani sehingga sidang diperpanjang satu hari, ditutup pada 15 Desember, yang seharusnya pada 14 Desember.

Beberapa hal menarik untuk dicermati dalam sidang UNFCCC-13, yakni:

Keberanian Papua Nuigini (sebagai negara berkembang yang kecil) untuk mengolok negara adidaya Amerika Serikat dengan mengatakan “kami berharap anda menjadi pemimpin dalam penurunan emisi, tapi jika anda tidak mau, silakan minggir dan biarkan kami yang memimpin”. Ungkapan seperti ini, sangat tidak lazim terjadi pada proses diplomasi internasional. Perkataan Papua Nuigini disambut dengan tepuk tangan panjang sehingga memaksa AS menyepakati dokumen tentang komitmen jangka panjang pada sidang pleno terakhir, 15 Desember 2007.

Sidang pleno terakhir hampir “buntu” akibat ulah sekretariat UNFCCC yang menggelar sidang padahal masih ada konsultasi antara menteri beberapa negara berkembang dengan Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirayuda. Hal ini memicu kemarahan China yang meminta pertanggungjawaban dari Sekretaris Eksekutif UNFCCC Yvo de Boer. Kelompok G-77 menolak menyepakati draf keputusan sampai konsultasi menteri selesai dan hampir menimbulkan suasana “deadlock” yang kemudian dicairkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen PBB Ban Ki Moon. Walaupun suasana cair, China tetap meminta penjelasan dari Sekretariat UNFCCC yang berujung dengan Yvo de Boer meninggalkan ruang sidang sambil menangis selama sekitar 30 menit. Hal ini juga jarang terlihat dalam negosiasi di forum multilateral.

Aksi-aksi demontrasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan (masyarakat sipil) baik di dalam maupun di luar UN Coumpond, menghiasi hari demi hari pelaksanaan COP 13. Masyarakat sipil mempunyai kepentingan untuk didengarkan dalam sidang internasional. Hal ini menunjukkan bahwa setiap sidang apapun itu seharusnya tidak anti kritik, tidak menutup keran aspirasi serta kebebasan berekspresi.

Apa yang dihasilkan COP- 13 UNFCCC?
COP - 13 UNFCCC beserta CMP-3 menghasilkan paling tidak dua puluh keputusan menyangkut berbagai isu terkait pelaksanaan UNFCCC dan Protokol Kyoto. Seluruh keputusan tersebut seyogianya merupakan peta jalan Bali (Bali Roadmap) menuju penangangan perubahan iklim secara komprehensif. Namun, dari awal, kata Bali Roadmap digunakan untuk sebagai istilah untuk perundingan sebuah peraturan tentang iklim pasca 2012. Karena perundingan baru tidak disepakati, maka Bali Roadmap juga tidak ada.

Salah satu keputusan terpenting memang disebut Bali Action Plan (Rencana Aksi Bali) dan ini berkaitan dengan kerjasama jangka panjgan untuk menangani perubahan iklim. Keputusan tersebut meluncurkan sebuah proses komprehensif untuk memastikan bahwa peraturan dalam UNFCCC dilaksanakan pada saat ini, hingga dan setelah 2012. Bali Action Plan memandatkan perundingan tentang implementasi dari mitigasi, adaptasi, alih teknologi, pendanaan melalui sebuah badan tambahan dibawah Konvensi bernama Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action. Badan tambahan ini harus menyelesaikan tugasnya pada 2009, dan menyampaikan hasil kerjanya untuk dapat diadopsi pada COP 15 di Kopenhagen, Denmark. Boleh jadi Kelompok Kerja ini akan jadi badan yang paling berkuasa di UNFCCC dalam dua tahun mendatang.

Di antara beberapa keputusan penting lain adalah:

1. Dana Adaptasi: akhirnya disepakati operasionalisasi Dana Adaptasi (Adaptation Fund) d dengan menetapkan sebuah Dewan yang akan menjalankan program. Keputusan UNFCCC menggariskan komposisi, keanggotaan, aturan main, dan institusi dari Dewan. Untuk sementara, sekretariat Dana adalah Global Environmental Facility (GEF). Negara Maju diharapkan menjadi penyedia utama dana yang berjumlah US$ 18.6 juta sampai US$ 37.2 juta. Banyak pihak menganggap jumlah dana ini tidak mampu mendukung upaya darurat dalam mengatasi kerusakan akibat perubahan iklim yang terus terjadi. Oxfam memperkirakan diperlukan minimum US$ 50 milliar setiap tahun untuk membantu negara berkembang beradaptasi terhadap perubahan iklim.

2. Alih Teknologi: Ada dua keputusan, satu di bawah SBSTA, dan satu lagi di bawah SBI. Keputusan di bawah SBSTA mengadopsi rekomendasi untuk meningkatkan implementasi seperangkat langkah untuk alih teknologi. Keputusan di bawah SBI menetapkan langkah-langkah alih teknologi yang perlu didanai dan meminta GEF untuk menjabarkan program strategis bagi investasi di bidang alih teknologi. Keputusan ini amat tidak membumi, tapi dianggap kemajuan dibandingkan beberapa tahun lalu, dimana negara maju tidak mau membuat keputusan apapun tentang alih teknologi.

3. Deforestasi dan Degradasi Hutan: keputusan ini menyangkut mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang, biasa dikenal sebagai REDD. Keputusan tentang REDD mengakui bahwa kebutuhan masyarakat lokal dan adat harus dipertimbangkan ketika mengambil langkah mengurangi deforestasi. Keputusan ini juga meminta negara-negara yang mampu untuk mendukung pengembangan kapasitas dalam pengumpulan data, perkiraan emisi dari deforestasi, pemantauan dan pelaporan berkaitan dengan emisi dari deforestasi di negara berkembang. Selanjutnya, SBSTA diberikan tugas untuk merumuskan isu-isu metodologi berkaitan dengan pendekatan kebijakan dan insentif positif pada REDD yang akan dilaporkan pada COP 15 pada 2009. Segala janji tentang pendanaan sebagai insentif untuk mengurangi deforestasi belum lagi terwujud.

Bagaimana sikap negara-negara maju dalam COP 13 UNFCCC?

Pada hari pertama COP 13 UNFCCC, Ketua Delegasi Australia menyatakan negaranya telah meratifikasi Protokol Kyoto. Ini merupakan salah satu gebrakan besar Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang baru, Kevin Rudd, untuk berpartisipasi dalam menangani dampak perubahan iklim dan memperlemah posisi AS yang masih tidak mau mengadopsi Protokol Kyoto.

Uni Eropa pada awalnya mentargetkan penurunan emisi sebesar 25-40% (mengacu pada Laporan IPCC). Namun, target emisi yang mengikat ditolak oleh AS-Jepang-Canada-New Zealand, dengan alasan bahwa setiap negara punya kemampuan berbeda. Di samping itu, AS selalu mengatakan bahwa target emisi yang mengikat juga harus diberlakukan bagi negara berkembang yang mempunyai tingkat emisi tinggi terutama China dan India. Pada akhirnya Uni Eropa menyepakati draft konsensus dengan menghilangkan besaran target penurunan emisi dan memasukkan rujukan Laporan IPCC tersebut menjadi catatan kaki.

Negara maju juga sangat menghambat proses perundingan di bidang dana adaptasi, pengembangan kapasitas dan alih teknologi. Pada awalnya, negara maju menolak kesepakatan tentang pengembangan kapasitas, dimana Nigeria mengatakan bahwa “UNFCCC dan Protokol Kyoto sudah pincang”. Diperlukan tiga hari konsultasi intensif untuk menghasilkan kesepakatan sehingga tinggal satu paragraf yang belum disepakati dalam rancangan Bali Action Plan mengenai ketentuan penurunan emisi bagi negara berkembang. Negara maju tetap ingin mengikat negara berkembang dengan penurunan emisi yang jelas (walaupun tidak dengan angka khusus). Mereka berusaha menjebak negara maju dengan mengadakan sidang pleno terakhir tanpa mempertimbangkan bahwa masih ada konsultasi informal sehingga menimbulkan suatu “drama” pada penutupan COP 13.

Dapat disimpulkan bahwa negara maju masih enggan melakukan kewajiban mereka di bawah Konvensi dan mengalihkan isunya menjadi tanggung jawab negara berkembang besar untuk menurunkan emisi. Perilaku seperti ini diperkirakan akan berlanjut dalam perundingan Bali Action Plan dalam dua tahun berikut.

Bagaimana Indonesia menyikapi keputusan COP 13 terutama Bali Action Plan?
Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan sebagian besar rakyatnya merupakan kelompok yang rentan terkena dampak perubahan iklim, perlu bertindak lebih awal untuk mengantisipasinya. Hampir semua keputusan COP 13 tidak menjanjikan tindakan yang segera maupun jangka menengah.

Karena itu, sambil mengikuti dan mengambil sikap strategis dalam prundingan Bali Action Plan maupun keputusan COP 13 yang lain, Indonesia sebaiknya mengambil langkah strategis di dalam negeri dalam antisipasi menghadapi dampak perubahan iklim. Memang diperlukan kerjasama internasional untuk melakukan hal itu, tapi bila perundingan internasional tidak menyepakati langkah strategis yang adil, maka lebih baik Indonesia melakukan tindakan di dalam negeri dengan segera dan menyelamatkan negeri serta rakyatnya, sambil memberikan keteladanan bagi dunia.

Bagaimanakah partisipasi masyarakat Bali dalam COP 13 UNFCCC?

Pesan Masyarakat Bali dalam mengangkat kearifan lokal Nyepi – agar dijadikan Hari Hening Dunia (World Silent Day) sudah disosialisasikan oleh Kolaborasi Bali Climate Change, melalui diskusi-diskusi publik, lobi hingga kampanye baik di dalam UN Coumpond maupun dalam acara di luar sidang formal (Side Event). Partisipasi terpenting adalah ketika film Nyepi for the Earth berdurasi 1,3 menit karya Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim diputar pada pembukaan sidang COP ke 13. Film tersebut menggambarkan suasana Nyepi di Bali dan ini diasumsikan bisa mengurangi CO2 sampai 20.000 ton (Lihat Lembar Informasi No.4). Masyarakat Bali bisa berbangga karena untuk pertama kalinya sebuah pesan kearifan lokal yang disampaikan langsung oleh masyarakat dapat masuk dalam sebuah konferensi internasional.

Paling tidak, lewat pemutaran film pada pembukaan sidang, lobi dan kampanye yang telah dilakukan, kearifan tradisional di Bali yaitu Nyepi menjadi pengetahuan seluruh dunia dan memberikan inspirasi bagi delegasi-delegasi yang hadir.

Apakah pesan ini melibatkan Masyarakat Bali secara luas?

Partisipasi masyarakat Bali dalam COP 13 tidak hanya dilakukan di Nusa Dua. Mereka juga terlibat dalam kegiatan Parade Budaya Untuk Keadilan Iklim yang dilaksanakan oleh komponen masyarakat sipil Bali yang peduli pada isu perubahan iklim. Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye global (Global Day of Action) yang dilakukan secara serentak di 90 negara pada tanggal 8 Desember 2007. Kegiatan yang dipusatkan di Renon dan melibatkan lebih dari 2.000 orang, memberikan kesempatan bagi Masyarakat Sipil Bali untuk menyuarakan pesan Nyepi. Dengan membentangkan spanduk ”Support Nyepi Day for the Earth” mereka menggalang dukungan dan solidaritas internasional untuk membubuhkan tanda tangannya di atas spanduk tersebut.

Bagaimana tanggapan terhadap kampanye Hari Hening Dunia (World Silent Day)?

Sejauh ini, kampanye ini telah banyak mendapatkan respon baik positif maupun negatif. Banyak delegasi dari negara-negara maju menghubungkan satu hari tanpa aktivitas dengan kerugian ekonomi yang akan hilang. Namun jika dibandingkan dengan kerugian akibat bencana yang dapat timbul dari perubahan iklim, maka kerugian satu hari ini tidaklah begitu besar, dan merupakan pengorbanan kita untuk menjaga alam yang telah memberikan kehidupan.

Namun banyak juga delegasi yang mengapresiasi dan bahkan punya keinginan untuk mengadopsi praktek ini untuk diterapkan di negara asal mereka. Buktinya, Ketua Global Environment Facility (GEF) pada akhir pidato resminya, mengajak delegasi yang akan kembali ke negaranya masing-masing dan akan menyambut tahun baru, untuk mengikuti jejak Masyarakat Bali dalam merayakan tahun baru (Tahun Baru Caka) dengan cara hening dan memberikan ruang bernafas untuk bumi.

Apakah pesan Masyarakat Bali lewat Hari Hening Dunia (World Silent Day) akan tetap dikampanyekan sampai bisa diterima oleh dunia?

Ya. Pesan Masyarakat Bali lewat Hari Hening Dunia (World Silent Day) akan tetap dikampanyekan untuk menepis anggapan bahwa pesan ini muncul sebagai euforia tuan rumah konferensi yang kemudian hilang seiring telah selesainya konferensi tersebut.

Sampai saat ini kampanye masih dilakukan oleh Kolaborasi Bali Climate Change dengan mengadakan diskusi akhir tahun, workshop dan rencana untuk mengembangkan pilot project. Selain itu, kampanye lewat dunia maya juga tetap dilakukan lewat www.worldsilentday.org untuk mendapatkan dukungan luas.

Meski delegasi Bali Kolaborasi Climate Change mungkin sulit dihadirkan pada COP ke-14 UNFCCC di Polandia nantinya, tetapi pesan Masyarakat Bali akan dititipkan pada kelompok masyarakat sipil, sehingga kampanye Hari Hening Dunia (World Silent Day) tetap menggema.

Apa yang mesti dilakukan untuk mengkampanyekan Hari Hening Dunia (World Silent Day)?

Hal yang dibutuhkan saat ini adalah memperluas dukungan Hari Hening Dunia (World Silent Day) tidak hanya di Bali melainkan juga di tingkat nasional dan internasional. Ada dua hal yang dapat dilakukan sehingga Hari Hening Dunia (World Silent Day) dapat diadopsi oleh seluruh negara pihak, yakni dibutuhkan minimal 10 juta tanda tangan dukungan dari masyarakat sipil atau mendapatkan dukungan resmi dari suatu negara terhadap Hari Hening Dunia (World Silent Day).

Apakah di negara lain ada praktek yang serupa dengan Hari Hening Dunia (World Silent Day) yang ditawarkan oleh Masyarakat Bali?

Sebenarnya di banyak negara, masyarakat sipil telah banyak memperkenalkan model seperti Hari Hening Dunia (World Silent Day), seperti 5 menit tanpa listrik di Prancis atau sehari tanpa berbelanja, namun hal tersebut kurang mendapat respon publik di negara tersebut. Tantangannya bagi kita adalah bagaimana mensinergikan model-model tersebut dalam satu payung Hari Hening Dunia (World Silent Day).

Hal ini akan membutuhkan solidaritas global dari masyarakat sipil untuk bersama-sama berjuang untuk bumi beserta isinya, secara adil dan murah.

Apa yang mendesak perlu dilakukan Bali dalam menghadapi Perubahan Iklim?

Seperti disampaikan pada Lembar Informasi No. 1, ada 140 titik abrasi pada sepanjang pantai Bali sekitar 430 km. Kerusakan ini ditambah potensi dampak dari perubahan iklim diduga akan menyebabkan muka air laut naik 6 meter pada 2030, sehingga Kuta dan Sanur akan tergenang (Bali Post, 16 Agustus 2007). Dampak kenaikan muka air laut akan mengurangi lahan pertanian dan perikanan yang pada akhirnya akan menurunkan potensi pendapatan rata-rata masyarakat petani dan nelayan. Selain itu akan mengurangi pendapatan dari sektor pariwisata.

Untuk mengatasi dampak perubahan iklim, perlu dibuat suatu rencana aksi yang meliputi penilaian (assesment) daerah beresiko, kelompok yang rentan terkena dampak perubahan iklim, strategi mitigasi dan adaptasi yang dapat menurunkan kerentanan serta meningkatkan daya tahan (resilience) terhadap perubahan iklim. Mengantisipasi perubahan iklim di pulau Bali menjadi lebih penting daripada sekedar menjadi tuan rumah konferensi internasional yang justru membantu meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Hal terpenting adalah bagaimana mewujudkan rencana aksi ini menjadi kenyataan, bukan sebagai rencana semata. Karena itu rencana aksi ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan mendukung upaya ini. Kemudian masyarakat dapat menekan pemerintah provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengadopsi dan melaksanakan rencana aksi. Masyarakat juga bisa memilih untuk memberikan suara mereka kepada calon pemimpin (Gubernur dan Bupati) yang memiliki kepedulian pada pembangunan Bali secara berkelanjutan dan menjaga Bali serta masyarakatnya dari dampak perubahan iklim.

Catatan:
1. Bali Action Plan adalah nama konsensus yang dihasilkan dalam COP 13 UNFCCC sebagai bentuk penghormatan terhadap Bali yang merupakan tempat terselenggaranya sidang tersebut. Di media massa, Bali Action Plan ini dikenal dengan nama Peta Jalan Bali (Bali Roadmap).
2. Main Event adalah tempat dilakukannya sidang-sidang oleh para delegasi resmi, bertempat di BICC (Bali International Convention Center);
3. UN Compound adalah wilayah yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan resmi COP 13 UNFCCC dan di bawah yurisdiksi PBB selama berlangsungnya sidang-sidang UNFCCC. Yang termasuk dalam UN Coumpond ini adalah wilayah Main Event dan Side Event.
4. SBI (Subsidary Body for Implementation) adalah Badan Tambahan Untuk Implementasi. (lihat Lembar Informasi 2)
5. SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) adalah Badan Tambahan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi (lihat Lembar Informasi No. 2)
6. Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action atau Kelompok Kerja Ad Hoc Mengenai Aksi Kerjasama Jangka Panjang adalah kelompok yang dibentuk di bawah Konvensi yang bekerja sampai 2009 untuk mengawal proses penyusunan kesepakatan penurunan emisi periode kedua dan diputuskan pada COP 15.
7. www.worldsilentday.org adalah situs jaringan internet yang berisi kampanye untuk mendukung World Silent Day, dibuat oleh kelompok profesional yang peduli terhadap perjuangan masyarakat Bali kemudian diadopsi sebagai website resmi kampanye oleh Kolaborasi Bali mengenai Perubahan Iklim.
8. Negara Annex 1 adalah negara-negara maju yang tercantum pada Lampiran 1 Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) yang mempunyai tanggung jawab untuk menurunkan emisi GRK mereka (lihat Lembar Informasi No. 2)

Referensi:
- Lembar Informasi No. 1 ”Ketika Selimut Bumi Makin Tebal; Sekilas tentang Pemanasan Global dan Perubahan Iklim”
- Lembar Informasi No. 2 ” Dari Rio ke Bali via Kyoto: Memahami Peraturan Internasional tentang Perubahan Iklim”
- Lembar Informasi No. 3 ”Berubah atau Diubah: Tindakan Bersama Demi Keberlanjutan Hidup di Bumi”
- Lembar Informasi No. 4 ”Nyepi (Hening) untuk Bumi: Pesan Kearifan dari Bali untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca”
- “Principles of Effective Financing to meet the Climate Change Battle”, Pidato Monique Barbut, CEO dan Chairperson Global Environment Facility (GEF), 12 Desember 2007
- Sunita Narain, “Bali: The Mother of All No-Deals”
- Tempo Interaktif, 8 Oktober 2007
- TWN, Bali News Update 1-19, Third World Network, Desember 2007
- Walden Bello, “The Day After …”
- www.unfccc.org
- www.worldsilentday.org
- www.wikipedia.org

Lembar Informasi No. 5 ditulis oleh Hira Jhamtani, Kadek Lisa dan Agung Wardana, dan di layout oleh Atiek, diterbitkan Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim, didukung Third World Network.

Bali Kolaborasi Climate Change merupakan forum yang terdiri dari organisasi non-pemerintah dan eksponen masyarakat sipil yang berjuang untuk mengkampanyekan nilai-nilai Nyepi sebagai salah satu solusi yang adil dan murah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Forum ini pertama kali dibentuk oleh empat organisasi non pemerintah, yakni: Yayasan WISNU, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali dan Bali Organic Association (BOA).

Sewa Hutan Lindung Kok Seharga Pisang Goreng?

2008-02-17T23:22:00.000-08:00

Senin, 18/02/2008 11:30 WIB

Arin Widiyanti - detikfinance

Jakarta - Para penggiat lingkungan mengecam penetapan tarif untuk penggunaan hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan komersial dengan nilai yang begitu murah.

Tarif sewa yang ditetepkan pemerintah itu berkisar antara Rp 1,2 juta sampai Rp 3 juta tiap hektar per tahun. Tarif sewa hutan ini masuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2008 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Februari 2008.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Sawit Watch, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan HuMa (perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) menilai penetapan tarif itu sudah tak berharga lagi.

"Lewat PP itu, para pemodal diberi kemewahan membabat hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan pertambangan dan usaha lain. Hanya dengan membayar sekitar Rp 300 setiap meternya atau seharga pisang goreng. Maka PP ini menghapus fungsi lindung kawasan hutan menjadi fungsi ekonomi sesaat," bunyi siaran pers bersama yang diterima detikFinance, Senin (18/2/2008).

Penerbitan PP tersebut juga dinilai tidak tepat di tengah keprihatinan bencana banjir dan longsor musim ini. PP ini memungkinkan perusahaan tambang merubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar, hanya dengan membayar Rp 1,8 juta hingga Rp 3 juta per hektarnya.

Lebih murah lagi untuk tambang minyak dan gas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol. Harganya turun menjadi Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta.

"Itu harga hutan termurah yang resmi dikeluarkan sepanjang sejarah negeri ini. Hanya Rp 120 hingga Rp 300 per meternya, lebih murah dari harga sepotong pisang goreng yang dijual pedagang keliling," ujar Rully Syumanda, pengkampanye WALHI.

"Yang menyesakkan, PP ini keluar ditengah ketidakbecusan pemerintah mengurus hutan. Laju kerusakan hutan sepanjang 2005 hingga 2006 saja mencapai 2,76 juta ha. Juga, di saat musim bencana banjir dan longsor yang terus menyerang berbagai wilayah. Sepanjang 2000 hingga 2006, sedikitnya 392 bencana banjir dan longsor terjadi di pelosok negeri. Ribuan orang meninggal, ratusan ribu lainnya menjadi pengungsi," tambah Edi Sutrisno dari Sawit Watch.

Menurut Edi yang paling bersorak, tentu pelaku pertambangan. Sudah sejak lama mereka melakukan lobi hingga ancaman.

"Mereka tak suka izin pertambangannya terganjal status hutan lindung. Perusahaan asing sekelas Freeport, INCO, Rio Tinto, Newmont, Newcrest, Pelsart jelas diuntungkan PP ini, demikian pula perusahaan nasional macam Bakrie, Medco, Antam dan lainnya," katanya. Saat ini, lebih 158 perusahaan pertambangan memiliki izin di di kawasan lindung, meliputi luasan sekitar 11,4 juta hektar.
(arn/ir)

Sumber: http://www.detik. com/

Kolaborasi Roadshow ke Kubu, Karangasem

2008-02-17T23:16:00.000-08:00

Kubu (Karangasem)—World Silent Day nampaknya tetap digulirkan oleh Bali Kolaborasi Climate Change (KBCC). Mengambil tempat di Wantilan Pembenihan Mutiara, Kubu, Karangasem Jumat (15/02/07) yang difasilitasi oleh Camat Kubu sendiri, KBCC mengkampanye kan World Silent Day langsung kepada masyarakat Kubu.

Dalam kesempatan ini, Kolaborasi diwakili oleh 4 orang yakni Hira Jhamtani yang memaparkan tentang perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan khususnya masyarakat pesisir. Selain itu Beghawan Dwija memaparkan mengenai kaitan Nyepi dengan perubahan iklim dan rangkaian-rangkaian kampanye Nyepi yang sudah dilakukan. Ida Pedanda Sebali Tianyar berbicara tentang Bali dan kearifan lokalnya, dan pada giliran terakhir Ibu Kartini mengajak petani Kubu yang hadir pada acara tersebut untuk kembali pada sistem pertanian organik.

Di sela-sela kegiatan, di sebarkan juga surat dukungan untuk menginternasionalkan Hari Hening Dunia (World Silent Day). Peserta yang terdiri dari petani, wakil masyarakat adat, generasi muda maupun perangkat desa dan kecamatan juga ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan.

Bali Kolaborasi Climate Change merupakan forum yang terdiri dari organisasi non-pemerintah dan eksponen masyarakat sipil yang berjuang untuk mengkampanyekan nilai-nilai Nyepi sebagai salah satu solusi yang adil dan murah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Forum ini pertama kali dibentuk oleh empat organisasi non pemerintah, yakni: Yayasan WISNU, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali dan Bali Organic Association (BOA).

Untuk informasi BKCC;
kontak person: Lisa (0818200941)

Greenwashing: Taktik Korporasi Menipu Publik

2008-01-30T06:52:00.000-08:00

Oleh;

Agung Wardana

Sebelum berlangsungnya COP 13 UNFCCC di Bali, WWF bekerja sama dengan perusahaan Sinar Mas dalam lomba pembuatan film bertema lingkungan, khususnya perubahan iklim. Selain itu, Newmount dan Freeport juga tidak segan-segan mengeluarkan keahlian public relation (PR)-nya di sebuah media nasional dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Setelah itu, Bakrie Group mengikuti jejak korporasi tersebut dengan menyiapkan uang sebesar US$ 6-7 juta dolar yang akan digunakan untuk konservasi laut bekerjasama dengan Conservation International Indonesia (RoL, 28 Desember 2007).

Timbul pertanyaan kritis dibenak kita bersama, apakah korporasi ini sudah berubah menjadi pecinta lingkungan? Atau hanya merupakan taktik dan upaya penghapusan dosa-nya dihadapan publik?

NGO dan Media Sebagai Mesin Cuci Efektif
Berbagai macam cara dilakukan oleh perusahaan besar (korporasi) untuk menarik simpati publik. Selain corporate social responsibility (CSR), ada hal yang baru-baru ini muncul seiring menguatnya perhatian publik mengenai isu lingkungan hidup, yakni greenwashing. Greenwashing adalah istilah yang digunakan dalam menjelaskan fenomena korporasi perusak lingkungan dan sosial yang berusaha untuk melindungi dan memperluas pasar atau kekuasaan mereka dengan jalan berpose sebagai sahabat alam (CorpWatch).

Fenomena global berkaitan greenwashing ini bukanlah sebuah hal yang baru. Bahkan mendapatkan justifikasinya ketika Sekretariat Jenderal KTT Bumi di Rio, membuat sebuah Eco-Fund untuk membiayai Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini, dimana Eco-Fund me-waralaba-kan logo KTT Bumi kepada ARCO, ICI, dan Mitsubishi Group.
Hal yang menarik untuk dilihat dalam praktek greenwashing ini adalah keterlibatan organisasi non-pemerintah (NGO) dan media massa sebagai mesin cuci korporasi. Padahal harapan publik ditumpukan pada NGO dan media sebagai motor bagi gerakan penyelamatan lingkungan dan perubahan sosial.
Kita lihat saja apa yang dilakukan Conservation International (CI) Indonesia bergandengan dengan Bakrie Group, sebuah kelompok korporasi besar di Indonesia yang konon pemiliknya adalah ’orang terkaya’ di Indonesia. Korporasi ini menguasai aset nusantara dari pertambangan, sarana pariwisata hingga telekomunikasi. Seolah tanpa dosa dan menjadi seorang malaikat penyelamat, Bakrie Group datang dalam mendukung program pelestarian ekosistem pesisir di Nusa Penida.

Masyarakat Indonesia Amnesia?
Sudah lupakah publik ketika salah satu anak perusahaan Bakrie Group, PT. Lapindo Brantas, menyebabkan ribuaan orang mengungsi dan kerusakan lingkungan yang parah akibat pengeboran gas bumi yang dilakukan berdekatan dengan pemukiman masyarakat?

Dan hingga kini kasus PT. Lapindo Berantas ini masih belum terselesaikan sesuai rasa keadilan korban. Nasib pengungsi yang bertahan di Pasar Porong masih terombang-ambing dan tanpa tahu harus kemana. Sebagai pemilik perusahaan sekaligus Menteri Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie seolah tidak bergeming melihat penderitaan rakyat porong yang sedemikian rupa.

Di Bali sendiri, ketenangan masyarakat pernah juga diusik oleh anak perusahaannya pada saat pembangunan lapangan golf dan sarana pendukung pariwisata (BNR) yang berdekatan dengan Pura Tanah Lot. Pertengahan tahun 1990-an, ribuan orang turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka akan rencana tersebut. Seolah melawan kekuasaan yang sedemikian besar, rakyat tidak mampu berbuat banyak karena perpanjangtanganan korporasi ada di birokrasi-birokrasi pemerintah.

Apakah situasi akan menjadi terbalik, ketika Bakrie Group datang membawa uang atas nama kepedulian lingkungan dengan legitimasi NGO dan media, dimana masyarakat Bali akan ramah menerima kedatangan mereka?

Atau memang masyarakat Bali telah lama menjadi ’deterjen’ (sabun cuci) atas upaya-upaya pencitraan sebagai sahabat alam yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu untuk meluaskan pasar atau memperoleh kekuasan?

Penulis, Aktivis Lingkungan
Tinggal di Tabanan

Dicari Direktur WALHI Bali 2008-2011

2008-01-18T03:12:00.000-08:00

Salam Adil dan Lestari,

Pertengahan Februari 2008 nanti, WALHI Bali akan mengadakan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) WALHI Bali 2008. Perhelatan tiga tahunan ini merupakan event yang penting menyangkut kelangsungan WALHI Bali kedepan, karena dalam PDLH ini akan dilakukan:

1. Pemilihan Direktur Eksekutif WALHI Bali 2008-2011
2. Pemilihan Dewan Daerah WALHI Bali 2008-2011
3. Penyusunan Rencana Strategis WALHI Bali 2008-2011
4. Penerimaan Anggotan Baru WALHI Bali, baik anggota lembaga maupun anggota invidu.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami membuka ruang publik untuk memberikan kritik, saran dan masukan mengenai keempat agenda tersebut baik kriteria direktur dan dewan daerah, agenda rencana strategis maupun kriteria anggota baru.

Kami percaya bahwa dengan keterlibatan publik dalam roda organisasi, akan membuat WALHI Bali semakin kuat dan mendapat dukungan dalam membela lingkungan dan sumber kehidupan di Bali.

Kritik, saran dan masukan dapat disampaikan lewat:

walhibali_org@yahoo.com/ bali@walhi.or.id

Terima kasih,
ttd,

Steering Commitee (SC) PDLH WALHI Bali 2008

Perlu Bahasa Universal Kampanyekan World Silent Day

2007-12-30T03:54:00.001-08:00

Kampanye untuk menjadikan Nyepi sebagai upaya mengurangi emisi perlu dilakukan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang universal. Demikian mengemuka pada diskusi akhir tahun yang diadakan Kolaborasi NGO Bali untuk Keadilan Iklim di Denpasar Bali Jumat (28/12).

Salah satu bahasa yang digunakan adalah dengan menggunakan istilah World Silent Day, bukan Nyepi, untuk kampanye di tingkat nasional maupun internasional. Ida Pedanda Sri Begawan Dwija Nawa Sandi, tokoh spiritual Bali, mengatakan bahwa harus dibedakan Nyepi yang selama ini sudah dilakukan masyarakat Bali dengan World Silent Day yang dikampanyekan. “Kalau Nyepi dimaknai sebagai aspek spiritual agama Hindu, maka world silent day tidak menyinggung aspek spiritual tapi ekologi,” kata Begawan.

Secara teknis pun dua hal ini berbeda meski memiliki tujuan yang sama. Nyepi di Bali dilakukan dengan rangkaian kegiatan seperti catur brata penyepian (empat hal yang tidak boleh dilakukan), maka world silent day tidak akan persis seperti itu. Kalau pakai istilah-istilah yang hanya dimengerti oleh orang Bali, lanjutnya, maka kampanye itu akan susah dipahami dan mendapat tentangan dari kelompok agama lain.

Menurut Begawan, world silent day bertujuan mengubah kebiasaan manusia. Misalnya bahwa pertumbuhan per kapita tidak harus diikuti pertumbuhan karbon per kapita. Orang yang meningkat kesejahteraannya tidak harus meningkat pula gaya hidupnya.

Nyoman Sri Widhiyanthi, Direktur Walhi Bali, mengatakan kampanye isu Nyepi sebagai upaya mengurangi emisi sudah melalui proses panjang. Misalnya melalui temu kampung, workshop, seminar, dan focus group discussion. “Kita ingin ada tindakan nyata untuk mengurangi emisi,” kata Aik, panggilan akrabnya.

Kampanye Nyepi sebagai upaya mengurangi emisi ini sendiri sudah dilakukan pada saat United Nation Framework Convention for Climate Change (UNFCCC) di Nusa Dua 3-15 Desember lalu. Pada saat itu beberapa delegasi dari Kolaborasi NGO Bali untuk Keadilan Iklim melakukan lobi-lobi secara formal maupun informal agar isu Nyepi bisa masuk pada konferensi yang diikuti sekitar 10 ribu peserta tersebut.

Hira Jhamtani, aktivis Kolaborasi NGO Bali, mengatakan lobi itu dilakukan misalnya agar film tentang Nyepi bisa diputar di pembukaan sidang UNFCCC. Lobi itu bisa berhasil dengan diputarnya film tentang Nyepi setelah sambutan gubernur Bali. “Sayangnya gubernur malah tidak menyinggung isu Nyepi sama sekali dalam pidatonya,” ungkap Hira.

Pemerintah Indonesia pun, lanjut Hira, terlmbat untuk merespon ide pelaksanaan Nyepi ini sebagai usaha mengurangi emisi terkait isu perubahan iklim. Sampai saat ini belum ada sikap resmi Indonesia untuk mengadopsinya. “Padahal kalau ide ini tidak diadopsi oleh satu negara, maka susah kalau UNFCCC akan mengadopsi juga,” lanjutnya.

Cara lain agar isu Nyepi bisa diadopsi UNFCCC adalah dengan dukungan tanda tangan 10 juta masyarakat. “Meski tidak diadopsi oleh negara mana pun, asal ada 10 juta kita bisa mendesak agar dibahas. Karena itu perlu dukungan massif dari masyarakat atau satu negara,” kata Hira.

Dalam rangka menggalang dukungan itu pula, maka kampanye tentang world silent day pun dilakukan melalui website. Arief Budiman, praktisi periklanan di Bali yang menggagas website ini, mengatakan website ini pada dasarnya merupakan usaha besar untuk mewujudkan ide besar. “Menurut saya lewat website lah kita bisa bagi ide ini secara mudah dan murah,” kata Ayip, panggilan akrabnya.

Website www.worldsilentday.org itu sendiri saat ini sudah berjalan. Dalam diskusi itu disepakati website ini sebagai bagian dari kampanye global internasionalisasi Nyepi.

“Dalam kampanye ini kita harus membuat impresi sehingga orang sadar bahwa ini adalah sesuatu yang benar (right thing),” kata Ayip. [+]

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi
Ni Nyoman Sri Widhiyanthi – 0818551297
Hira Jhamtani - 08123866063

http://www.balebengong.net/2007/12/28/perlu-bahasa-universal-kampanyekan-world-silent-day/

Sebuah Kemunafikan Dari Bali??

2007-12-25T21:42:00.000-08:00

Oleh;

Agung Wardana

Bali menjadi sorotan masyakarat dunia saat berlangsungnya COP 13 UNFCCC, hingga konsensus yang dihasilkan pun diberi nama Bali Roadmap (Peta Jalan Bali) untuk mengingatkan semua orang akan apa yang terjadi di Bali untuk mengatasi perubahan iklim. Tapi mungkin tak banyak yang tahu, ditengah hiruk-pikuk dan sanjungan yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, ada kemunafikan yang sedang menunggu dan tak diketahui publik secara luas.

Antara Perubahan Iklim dan Eksploitasi SDA
Dampak perubahan iklim tidak akan berhenti dengan kita berhenti membicarakannya. Dampak perubahan iklim akan tetap mengancam kehidupan kita, jadi setiap saat kita harus mewacanakannya, memasukkannya pada agenda pembangunan.

Nama Bali, sebuah pulau kecil, menjadi catatan dalam sejarah manusia di bumi karena Bali menjadi saksi diputuskannya konsensus untuk menyelamatkan dunia dari perubahan iklim. Dan yang tak kalah penting, walaupun konsensus tersebut banyak mengandung kelemahan, paling tidak dapat menarik Amerika Serikat, negara maju yang selama ini skeptik dengan perubahan iklim, untuk bergabung dengan konsensus.

Untuk pertama kali pula, masyarakat Bali mempunyai posisi yang tegas dengan mengkampanyekan Nyepi (Silent Day for the Earth) dan mampu mempengaruhi wacana yang berkembang pada konferensi internasional tersebut. Mungkin apa yang telah dilakukan masyarakat Bali akan menjadi inspirasi bagi masyarakat belahan bumi lainnya, namun prilaku pemerintah Bali sendiri tidak sejalan dengan upaya pengatasi perubahan iklim.

Kita tahu bersama, perubahan iklim merupakan signal dari gagalnya sistem ekonomi global yang berbasiskan bahan bakar fosil. Pola produksi dan pola konsumsi yang boros energi dan bahan bakar fosil telah melepaskan emisi gas rumah kaca ke atmosfir sehingga memanaskan bumi kita. Ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam di negara selatan untuk kepentingan pasar di negara utara mempercepat laju kerusakan ekologis dan membawa negara berkembang menjadi sangat rentan terkena dampat perubahan iklim. Pola penghisapan negara berkembang oleh perusahaan negara maju tidak akan terjadi tanpa uluran tangan dari elit di negara berkembang itu sendiri.

Tahun 2003 lalu, pemerintah mengundang investor luar negeri untuk kembali menghisap cadangan migas Indonesia. Lewat penandatangan kontrak baru migas yang keseluruhannya bernilai US$ 170,269 juta, telah mulai babak lanjutan semangat ’obral murah’ dan ’jual habis’ sumber daya alam kita.

Menariknya, salah satu blok yang dikonsesikan terletak di Bali, yakni kurang lebih 4 mil dari Pantai Utara Bali (Blok Agung 1). Pemerintah Provinsi Bali, bersama Departemen ESDM dan Santos North Bali PTY Ltd telah melakukan penandatangan kontrak 14 Oktober 2003. Meski dikatakan Blok Agung 1 di Utara Bali menyimpan potensi migas yang besar, namun Santos PTY Ltd sebagai operator dalam eksploitasinya belum menemukan potensi yang dimaksud sehingga aktivitas kontrak dikembalikan kepada pemerintah.

Bukan berarti dengan cabutnya Santos PTY Ltd dari proyek ini kemudian kita bisa tenang kembali, mengingat pemerintah sendiri sedang menawarkannya kepada perusahaan-perusahaan lain.

Saatnya Menentukan Sikap
Hal ini harus menjadi pemikiran kita bersama, apakah kita sebagai masyarakat Bali akan menerima eksploitasi ini jika kelak dilanjutkan oleh perusahaan lain?? Mengingat Bali telah mengklaim diri telah berkontribusi positif untuk menurunkan emisi gas rumah kaca lewat Nyepi selama 24 jam.

Apa memang ini yang disebut Rwa-Bhineda, dimana kita telah terbukti mampu menurunkan emisi gas rumah kaca, kemudian kita punya hak untuk melepaskan emisi dari migas yang dihasilkan dari kedalaman 100 hingga 970 meter di perut ibu pertiwi kita???

Atau ini adalah sebuah kemunafikan???

Penulis,
Aktivis WALHI/ Friends of the Earth Indonesia
Tinggal di Tabanan

Aksi Bali Untuk Perubahan Iklim Harus Riil

2007-12-19T17:18:00.000-08:00

Oleh Luh De Suriyani

Peta jalan Bali atau Bali Road Map yang dihasilkan dari konferensi PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC) yang berakhir 15 Desember kemarin, bukan solusi final untuk mengurangi pemanasan global. Negara-negara maju dinilai berhasil mengalihkan komitmen pengurangan emisi ke negara berkembang.

“Negara maju sudah berhasil mengalihkan dari komitmen mereka yang sebelumnya ke perundingan pasca 2012. Pertarungan baru akan dimulai. Ini bukan akhir. Ini baru awal proses untuk kebijakan perubahan iklim,” kata Hira Jhamtani, aktivis Third World Network yang fokus pada pemantauan sidang UNFCCC, pada diskusi media di Sloka Institute, Denpasar, Rabu (19/12) kemarin. Diskusi tersebut dilaksanakan oleh Walhi Bali, AJI Denpasar, dan Sloka Institute.

Karena itu Hira berharap masyarakat daerah yang bergerak untuk memulai program-program penyelamatan lingkungan karena komitmen pengurangan emisi dari negara-negara maju sulit diwujudkan dalam waktu dekat. “Kalau pemerintah Indonesia kurang serius, kita mulai dari dengan Rencana Aksi Provinsi (RAP) Bali,” tambah Hira yang mengadvokasi kampanye Nyepi untuk bumi (silent day for the earth) di UNFCCC Nusa Dua lalu.

Hira mengatakan pihaknya bersama Bali Kolaborasi untuk Climate Change akan terus mengadvokasi agar dunia internasional mengadopsi Nyepi untuk Bumi ini. “Kita harus terus membawa program ini ke forum-forum internasional sebagai aksi nyata pengurangan emisi yang sulit dilakukan negara maju. Bali sendiri sudah melakukannya walau sehari,” tambah Hira.

Harry Surjadi, Direktur eksekutif Society of Indonesian Environment Journalist (SIEJ), juga mengharapkan media dapat menulis upaya-upaya kearifan lokal untuk menjaga lingkungan. “Menunggu hasil konkrit UNFCCC akan sangat lama, sementara banyak masyarakat yang akan kena imbas pemanasan global seperti nelayan, petani, dan masyarakat adat,” ujar Harry yang juga aktif memberikan pendidikan lingkungan pada jurnalis.

Harry heran melihat fenomena diangkatnya isu climate change oleh politikus dengan sudut pandang yang menyesatkan. Misalnya poster atau spanduk pemilihan kepala daerah yang berisi seolah-olah kampanye global warming. “Semua hal disangkutkan climate change, padahal dia sendiri tidak mengerti soal itu,” kata Harry yang mantan wartawan Kompas ini.

Informasi salah ini membuat masyarakat melihat climate change sebagai isu politik yang semakin jauh dari konteks pelestarian lingkungan itu sendiri. Harry juga kecewa dengan skema transfer teknologi yang salah kaprah menjadi jual beli teknologi. Ia melihat indikasi ini dari proyek pembangkit listrik tenaga angin yang kini dirintis di Pulau Nusa Penida. “Itu bukan transfer teknologi tapi beli teknologi. Jadi transfer pengetahuannya kurang. Kalau alatnya rusak, apakah masyarakat bisa memperbaikinya?” tanya Harry.

Karena itu ia berharap masyarakat dan pemerintah tidak menggantungkan diri pada hasil UNFCCC. Mekanisme pembiayaan konservasi hutan dalam REDD (Reducing Emission of Deforestation and Degradassion) yang dihasilkan UNFCCC lalu juga jangan sampai mengabaikan kewajiban pemerintah untuk melestarikan hutan. “Jangan bilang belum ada duit dari REDD lalu pemerintah angkat tangan untuk mengawasi hutan,” imbuh Harry.

sumber: http://www.balebengong.net/2007/12/19/aksi-bali-untuk-perubahan-iklim-harus-riil/

Fakta Krisis-Krisis di Bali

2007-12-16T21:19:00.000-08:00

Bali termasuk pulau yang tidak begitu luas dan dikelilingi oleh laut. Berdasarkan penafsiran para ahli geografis bahwa luas Pulau Bali adalah 5.636,66 km2 atau kira-kira seperempat dari luas Pulau Jawa (138.793,6 km²), dan memiliki panjang garis pantai kurang lebih 450 km2. Meskipun Pulau Bali tidak begitu luas namun dilihat dari kepadatan penduduknya tergolong padat yakni rata-rata 576 jiwa per km2. Misalnya, sangat mencolok sekali perbedaannya kepadatan penduduk Propinsi Bali dibandingkan dengan Propinsi Kalimantan Tengah yang rata-rata hanya 12 jiwa per km2. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Bali tahun 2005, jumlah penduduk di Bali tercatat sebanyak 3.247.772 jiwa yang terdiri dari 1.623.426 jiwa (49,99%) penduduk laki-laki dan 1.624.346 jiwa (50,01%) penduduk perempuan.

Dilihat dari administrasi pemerintahan Propinsi Bali yakni terdiri dari: 8 kabupaten dan 1 kotamadya, dan membawahi 53 Kecamatan atau 678 desa. Dari 678 desa tersebut sebanyak 158 desa letaknya berbatasan dengan laut (22%), pinggir pantai atau disebut desa pesisir.

Sumber-sumber kehidupan di Bali yaitu: hutan, air, dan tanah di wilayah Bali tercatat sebagai berikut:
• Luas hutan ± 130.686,01 Ha, atau atau mencakup 23,20% dari luas Propinsi Bali. Kawasan hutan ini terdiri dari kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi.
• Jumlah seluruhnya diperkirakan ada sebanyak 500 mata air, 162 Sungai. Dari keseluruhan sungai teridentifikasi 34 sungai dalam kondisi kritis (kerusakan DAS). Selain itu terdapat empat danau, yakni: Beratan (370 ha), Batur (1,607 ha), Buyan (360 ha), dan Tamblingan (110 ha). Dan, telah dibangun sebanyak 128 Waduk/dam yang tersebar di Kabupaten; Jembrana (18), Tabanan (16), Badung (10), Gianyar (18), Klungkung (11), Bangli (13), Karangasem (13), Buleleng (24), dan Denpasar (5).

Pola pemanfaatan lahan:
1. Kegiatan pertanian; sawah, sawah kering, dan perkebunan.
2. Kegiatan wisata; perhotelan, restoran, perbelanjaan, taman rekreasi, parkiran, dan publik space.
3. Pemukiman; perumahan murah atau sederhana, perumahan sedang, dan perumahan mewah (Villa).
4. Tempat sembahyang (suci, sakral).
5. Pembangunan jalan-jalan by pass baru.
6. Kegiatan usaha skala besar; mall dan kompleks pertokoaan.

Kecenderungan ke depan masalah konversi lahan pertanian akan semakin meningkat sehubungan memenuhi kebutuhan kegiatan pariwisatan maupun permintaan dari kebutuhan rumah pemukiman dan kegiatan usaha. Kecenderungan investasi di bidang properti wisata cenderung naik. Sedang di sisi lain, nilai ekonomi di sektor pertanian sebaliknya cenderung turun. Yang terus mengalami kenaikan setiap tahun adalah harga tanah, sebagai contoh, di daerah yang dijadikan lokasi wisata rata-rata harga tanah paling murah 200 jutaan per are atau 100 m2. Jika dibandingkan dua puluh tahun lalu harganya rata-rata 100 jutaan per are. Dengan demikian, semakin sempit atau keterbatasan lahan peruntukan kegiatan wisata dan bisnis maka yang terjadi harga tanah akan cenderung semakin tinggi.

Hutan produksi di wilayah Bali tercatat lebih dari 8,000 ha, dan paling luas terdapat di bagian Barat. Tercatat sekitar tahun 70-an kawasan hutan produksi itu ditanami pohon kelapa dan pohon jati. Hutan produksi dikelola oleh pemerintah sendiri dan dikelola pihak swasta. Hak pemilikan kawasan hutan produksi adalah negara, sepenuhya berada dibawah pengawasan Departemen Pertanian kemudian beralih tangan kepada Departemen Kehutanan. Selanjutnya, atas nama pemerintah kawasan hutan produksi tersebut disewakan kepada swasta atau pengusaha perkebunan.

Model hutan kerakyatan, tanaman di kawasan hutan produksi telah dipanen massal oleh warga desa sekitar pada tahun 1998 lalu disusun rencana kerja baru pada tahun 2000-an antara pemerintah daerah dengan kelompok petani setempat, yang kemudian disebut hutan kerakyatan. Hak milik panen terutama tanaman utama di atas lahan produksi seperti pohon jati mas adalah milik pemerintah kabupaten, sedang petani hanya berhak atas tanaman sampingan yang berada di bawah pohon tegakkan. Rencana hasil panen dari hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kayu-kayu pertukangan di Bali.

Perkebunan, rata-rata adalah pemilikan perorangan. Jenis pohon yang ditanam sangat terkait dengan komiditi pasar yang bernilai ekonomi tinggi seperti pohon vanilla, cengkeh, kopi, dan sayur-sayuran. Pola hubugan kerja dalam perkebunan tersebut yakni pemilik dan buruh.

Sawah basah dan sawah kering, sawah basah khusus untuk tanaman padi sedang sawah kering untuk tanam jenis sayuran dan palawija. Pola pengelolaan sawah basah khususnya berkaitan dengan pengelolaan air disebut Subak. Sedang sawah kering awalnya tidak dipraktekkan pengelolaan air, tetapi telah diadopsi pemikiran subak untuk sawah kering, disebut subak abian.

Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pola kerja di sawah basah sudah tidak dikerjakan oleh pemilik sawah tetapi sudah diserahkan pekerjaan pengelolahan sawah kepada buruh, mulai dari proses tanam sampai panen. Demikian juga proses penggilingan padi sudah diserahkan kepada jasa penggilingan padi. Masalah penjualan hasil panen, baik sawah maupun hasil pertanian lebih senang memilih sistem ijon.

Jika dilihat dari kesuluruhan hasil produksi sawah Bali, kalkulasi kasar angka-angka lahan dan produksi sawah kemungkinan sudah tidak mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Bali. Penyelesaiannya adalah import beras dari luar Pulau Bali.

Kebutuhan sehari-hari masyarakat Bali dalam memenuhi pangan, air, dan energi disediakan dan dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta, kecuali di desa masih ada keluarga-keluarga yang menggunakan sumber energi untuk kebutuhan masak dari alam langsung seperti kayu kering. Sementara bahan bakar minyak tanah masih menjadi kebutuhan utama bagi warga desa maupun kaum miskin di perkotaan. Rata-rata kebutuhan listrik rumah tangga menggunakan fasilitas yang dikelola pemerintah dalam hal ini perusahaan listrik negara. Sedang kebutuhan air di kota-kota di kelola pemerintah Perusahaan Air Minum (PAM), sedang di beberapa desa masih mengakses langsung dari sungai dan mata air. Desa yang kesulitan akses dari mata air atau sungai terpaksa membeli air mineral untuk kebutuhan minum sedang mandi dan cuci berharap dari air tanah. Daerah-daerah yang sering kesulitan air tawar terutama di wilayah pesisir dan daerah pegunungan kapur khususnya di daerah Bukit Jembrana.

Masalah krisis air terjadi merata di wilayah Bali, kecuali lokasi tertentu yang masih dekat danau, rata-rata debit air di sejumlah sungai, waduk, dan danau dilaporkan telah turun drastis setiap tahun khususnya bulan Agustus sampai Oktober. Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia bahwa telah terlihat sejak tahun 1995 defisit air di Bali sebanyak 1,5 miliar m³per tahun. Defisit terus meningkat hingga 7,5 miliar m³per tahun tahun 2000. Kemudian, diperkirakan pada tahun 2015 defisit air di Bali akan kekurangan air sebanyak 27,6 miliar m³per tahun. Kemudian lebih jelas lagi yang dilaporkan LP3B (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Pembangunan Bali) bahwa satu keluarga Bali memerlukan air rata-rata 100 liter per hari, sedangkan kamar hotel membutuhkan, 200 liter per hari per kamar yang tercatat sebanyak 15.906 unit (1999) membutuhkan air rata-rata 3.181.200 liter per hari. Belum lagi jumlah kebutuhan rumah tangga mencapai 76.335.000 liter untuk 7763.550 Kepala Keluarga (KK).

Selanjutnya, menurut pengamatan Walhi Bali dari tahun 2006 – 2007 saja, sejumlah daerah tercatat mengalami krisis air, antara lain: Tirta Mas Mampeh di Kintamani, Denpasar, Negara, Batu Agung, Singaraja, Besakih (Karangasem), Semarapura (Klungkung), dan Nusa Penida. Perosalan krisis air di Bali berdampak pada kehidupan sosial. Krisis air di Bali telah memicu konflik antar warga dengan warga, petani dengan petani, petani dengan perusahaan air minum. Beberapa kasus konflik masalah air yang muncul di media lokal antara lain; ketegangan antara warga subak dengan pihak swasta di Jatiluweh, Kabupaten Tabanan. Warga subak dengan perusahaan air minum daerah (PDAM) di Yeh Gembrong, Kabupaten Tabanan. Dan, antara warga masyarakat dengan pemerintah kabupaten.Telaga Tunjung, Kabupaten Tabanan.

Masalah kelistrikan Bali. Keterbatasan energi listrik yang dimiliki Bali diatas kertas, bahwa kapasitas energi listrik Bali saat ini seluruhnya sebesar 450MW. Dari kapasitas itu sebesar 200 MW (44,14%) berasal atau dipasok dari Jawa, sedangkan kapasitas pemakaian energi listrik Bali pada saat beban puncak mencapai 332 MW. Hal itu berarti masih tersisa sebesar 118 MW, padahal keamanan dan keandalan pasokan listrik yang disalurakan ke rumah konsumen jika tersedia kapasitas dua kali lipat dari pemakaian atau beban puncak. Logikanya listrik Bali akan aman dan handal jika saat ini tersedia kapasitas sebesar 664 MW .

Persoalan dibalik keterbatasan pasokan listrik itu, angka pertumbuhan permintaan listrik di Bali tertinggi bila di bandingkan dengan daerah yang lain. Angka pertumbuhan permintaan itu mencapai rata-rata14,5% per tahun, bila mana kapasitas yang tersisa saat ini, sebesar 118 MW terus dijual kepada masyarakat maka pada tahun 2004 seluruh kapasitas itu (450 MW) akan habis terjual, sehingga pada tahun yang sama yakni 2004 jika menginginkan listrik yang aman dan handal di butuhkan listrik sebesar 900 MW. Ironisnya pada tahun 2004 Jawapun telah diprediksi akan mengalami krisis listrik sehingga ada dugaan listrik yang dipasok dari Jawa sebesar 200 MW akan ditarik. Lalu pada kondisi seperti ini pertanyaannya bagaimana Bali mempersiapkannya, sebab energi listrik dianggap kebutuhan utama untuk menggerakkan perekonomian khususnya pariwisata Bali.

(Data Base WALHI Bali; diolah dari berbagai sumber)

Penurunan Emisi DIbahas 2009

2007-12-15T16:31:00.000-08:00

15/12/2007 19:38 WIB

Gede Suardana - detikcom

Nusa Dua - Bali Road Map dipastikan tidak menetapkan angka penurunan emisi karbon 25-40 persen. Penurunan emisi itu dibahas dalam pertemuan di Kopenhagen tahun 2009 nanti.

"Di Bali (Road Map) tidak ada pematokan range (25-40 persen) itu karena memang tidak diusahakan. Kita jaga agar itu menjadi porsi pada tahun 2009," ungkap Presiden COP 13 Rachmat Witoelar dalam jumpa pers di auditorium BICC, Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (15/12/2007).

Bali Road Map hanya berisi jalur-jalur menuju perundingan yang berikutnya. Target penurunan emisi, menurut Rachmat, perlu waktu untuk menghitungnya. "Tidak bisa dalam waktu singkat kita menghitung penurunan emisi. Diperlukan waktu tahunan. Untuk menghitungnya pun perlu niat dan kesepakatan," kata Menneg Lingkungan Hidup itu.

Bagi Indonesia, Road Map ini memiliki 4 poin. Road Map memberikan arahan untuk pelaksanaan reducing emission from deforestation and degradation (REDD), transfer teknologi, keuangan dan adaptation plan.

"Kita punya Bali Road Map dan National Action Plan. Intinya menggalang kekuatan negara maju untuk mendukung kerjasama dengan negara berkembang untuk menjaga alam akibat perubahan iklim," pungkas Rachmat. ( aba / aba )

Poin-poin Bali Road Map

2007-12-15T16:27:00.000-08:00

15/12/2007 22:06 WIB

Arfi Bambani Amri - detikcom

Jakarta - The United Nations Climate Change Conference (UNCCC) 2007 berhasil melahirkan Bali Road Map. Road Map ini menghasilkan kesepakatan aksi adaptasi, jalan pengurangan emisi gas rumah kaca, transfer teknologi dan keuangan yang meliputi adaptasi dan mitigasi.

Berikut poin-poin Bali Road Map, seperti disampaikan juru bicara the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) John Hay dalam pernyataan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (15/12/2007).

Adaptasi
Negara peserta konferensi sepakat membiayai proyek adaptasi di negara-negara berkembang, yang ditanggung melalui clean development mechanism (CDM) yang ditetapkan Protokol Kyoto. Proyek ini dilaksanakan oleh Global Environment Facility (GEF).

Kesepakatan ini memastikan dana adaptasi akan operasional pada tahap awal periode komitmen pertama Protokol Kyoto (2008-2012). Dananya sekitar 37 juta euro. Mengingat jumlah proyek CDM, angka ini akan bertambah mencapai sekitar US$ 80-300 juta dalam periode 2008-2012.

Namun negara-negara peserta belum sepakat mengenai pelaksanaan praktis adaptasi, misalnya bagaimana cara menyatukan dalam kebijakan nasional. Isu ini diagendakan untuk dibahas di pertemuan selanjutnya yang disebut Badan Tambahan untuk Saran Ilmiah dan Teknis di Bonn (Jerman) pada tahun 2008.

Teknologi
Peserta konferensi sepakat untuk memulai program strategis untuk alih teknologi mitigasi dan adaptasi yang dibutuhkan negara-negara berkembang. Tujuan program ini adalah memberikan contoh proyek yang konkret, menciptakan lingkungan investasi yang menarik, termasuk memberikan insentif untuk sektor swasta untuk melakukan alih teknologi. GEF akan menyusun program ini bersama dengan lembaga keuangan internasional dan perwakilan-perwakilan dari sektor keuangan swasta.

Peserta juga sepakat memperpanjang mandat Grup Ahli Alih Teknologi selama 5 tahun. Grup ini diminta memberikan perhatian khusus pada kesenjangan dan hambatan pada penggunaan dan pengaksesan lembaga-lembaga keuangan.

REDD
Reducing emissions from deforestation in developing countries (REDD) merupakan isu utama di Bali. Para peserta UNCCC sepakat untuk mengadopsi program dengan menurunkan pada tahapan metodologi.

REDD akan fokus pada penilaian perubahan cakupan hutan dan kaitannya dengan emisi gas rumah kaca, metode pengurangan emisi dari deforestasi, dan perkiraan jumlah pengurangan emisi dari deforestasi. Deforestasi dianggap sebagai komponen penting dalam perubahan iklim sampai 2012.

IPCC
Peserta sepakat untuk mengakui Laporan Assessment Keempat dari the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sebagai assessment yang paling komprehensif dan otoritatif.

CDM
Peserta sepakat untuk menggandakan batas ukuran proyek penghutanan kembali menjadi 16 kiloton CO2 per tahun. Peningkatan ini akan mengembangkan angka dan jangkauan wilayah negara CDM ke negara yang sebelumnya tak bisa ikut mekanisme ini.

Negara Miskin
Peserta sepakat memperpanjang mandat Grup Ahli Negara Miskin atau the Least Developed Countries(LDCs) Expert Group. Grup ini menyediakan saran kritis untuk negara miskin dalam menentukan kebutuhan adaptasi. UNCCC sepakat negara-negara miskin harus didukung karean kapasitas adaptasinya yang rendah. ( aba / aba )

(sumber; detiknews.com)

AS, Jepang & Kanada Sempat Tolak Turunkan Emisi 25-40%

2007-12-15T16:24:00.000-08:00

15/12/2007 17:41 WIB

Gede Suardana - detikcom

Nusa Dua - Alotnya perundingan UNCCC disebabkan oleh sikap keras negara-negara maju seperti AS, Jepang, dan Kanada. Mereka sebelumnya bersikeras tidak bersedia menurunkan emisi karbon sampai pada tingkat 25-40 persen.

Demikian disampaikan ketua Delegasi Indonesia Emil Salim usai AS menyatakan menyetujui konsensus yang dihasilkan UNCCC pada persidangan di BICC, Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (15/12/2007).

"Negara -negara ini keberatan untuk mengurangi emisi karbon 25-40 persen hingga tahun 2020 di bawah emisi tahun 1990. Itu mengganggu kepentingan ekonomi mereka, ungkap Emil.

Emisi karbon yang dihasilkan AS, Jepang dan Kanada saja sudah mencapai 50 persen. Rinciannya, AS menghasilkan emisi karbon sebanyak 36 persen, Jepang 18 persen dan Kanada 8 persen.

Dengan kondisi seperti itu, UNCCC tidak mungkin untuk tidak mengikutsertakan negara maju ini dalam konsensus. "Itu berarti upaya-upaya lain untuk mencegah suhu bumi tetap di bawah 2 derajat celcius tidak akan ada artinya. Jadi, mereka harus ikut dalam kesepakatan kalau tidak mau pertemuan ini gagal," ujarnya.

Perundingan antara negara maju dan negara berkembang pun menjadi alot. Untuk mencari jalan keluar, negara berkembang mengambil langkah sehingga AS melunak.

Amerika Serikat, menurut Emil, akhirnya menerima konsensus dengan syarat agar negara berkembang juga bertanggung jawab menurunkan karbon melalui pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan transfer teknologi, funding, investasi. "Sehingga lahirlah kesepakatan adaptasi fund," katanya.

Terkait teknologi transfer, dibentuk lembaga eksekutif group on teknologi transfer dan sustainable forest manajemen (SFM). Teknologi ini didasarkan atas peran hutan Indonesia yang difungsikan sebagai penyerap karbon melalui dana kompensasi reducing emission from deforestation and degradation (REDD).

AS Cs pun akhirnya sepakat mengurangi emisi di bawah 40 persen pada tahun 2020 nanti di bawah emisi tahun 1990. ( gds / aba )

(sumber: detiknews.com)

UNCCC Usai, RI Sukses Terima Dana Kompensasi REDD

2007-12-15T16:13:00.000-08:00

15/12/2007 17:48 WIB

Fitraya Ramadhanny - detikcom

Nusa Dua - Indonesia berhasil melakukan kerja sama dana kompensasi kehutanan melalui Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD). Inggris misalnya siap mengucurkan dana untuk Indonesia.

"REDD mendapat dukungan penuh. Kita mengajak negara hutan tropis bersatu dan dapat kompensasi yang adil," kata Presiden SBY dalam jumpa pers menjelang berakhirnya Konferensi Perubahan Iklim (UNCCC) 2007 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Sabtu (15/12/2007).

Dengan REDD, lanjut SBY, terjadi mekanisme yang adil. Negara hutan tropis menjaga hutannya untuk menyerap emisi karbon dari negara maju, sebaliknya negara maju memberikan bantuan dana kepada negara hutan tropis. "Ada hitungan ekonominya, transfer teknologi. Kita mendapat untung dari pengaturan reforestasi ini," kata SBY yang terlihat gembira, meski tampak lelah. Menurut SBY, negara Inggris menjadikan Indonesia sebagai kandidat kuat mendapatkan US$ 30 juta melalui Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Inggris juga telah menyiapkan US$ 1,6 miliar melalui Environmental Transformation Fund (ETF) untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Sedangkan Inggris pada 2007 telah memberikan US$ 500.000 untuk mendukung kerja Indonesia Forest Climate Alliance dan memberikan komitmen US$ 10 juta untuk mendukung multistakeholder forestry program.

Dengan suksesnya REDD, pemerintah akan menjalankan manajemen pengolahan hutan dengan lebih baik. "Hutan tanahamn industri (HTI) tetap ada, namun konservasi tetap dilakukan. Para gubernur telah melaporkan kepada saya konsep untuk menjaga hutan. Hutan tidak dirusak, tapi tetap bisa digunakan," jelas SBY.

Konferensi Perubahan Iklim masih menggelar pertemuan hingga pukul 18.45 Wita. Pertemuan hanya menyusun redaksi deklarasi Bali Road Map. Konferensi akan ditutup secara resmi malam ini. ( asy / asy )

(sumber: detiknews.com)

Deklarasi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Iklim

2007-12-14T21:45:00.000-08:00

Kami masyarakat sipil percaya bahwa alam ini menghasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang saja. Perubahan iklim merupakan hasil dari konsumsi yang berlebihan atas sumberdaya alam dan energi yang tidak berkelanjutan dan tidak adil. Perubahan Iklim adalah bukti nyata dari gagalnya model pembangunan yang menggunakan pendekatan ekonomi dengan mengabaikan aspek sosial dan juga aspek lingkungan hidup.

Bahwa selama ini sumber daya alam di negara berkembang dikeruk untuk memenuhi pasar di negara maju sehingga melahirkan kerentanan-kerentanan ekologi di negara bersangkutan.

Bahwa kami masyarakat sipil di negara berkembang menjadi korban dari dampak perubahan iklim, sebaliknya negara maju kurang cukup bertanggung jawab untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya dan justru menyerahkan penyelesaian masalah perubahan iklim dengan berbagai skema yang berbasis pasar. Sudah barang tentu skema ini tidak akan menjawab permasalahan, karena pasar hanya tahu bagaimana mendapatkan keuntungan ditambah lagi sistem perdagangan global saat ini sangat tidak setara dan tidak adil.

Untuk itu, kami masyarakat sipil menyerukan:

Kepada delegasi dalam Konferensi PBB Mengenai Perubahan Iklim untuk kembali pada akar permasalahan perubahan iklim yakni dengan jalan menuntut negara maju menurunkan emisi secara signifikan;

Dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim setiap negara harus menghormati hak asasi manusia dan keadilan lingkungan khususnya hak masyarakat adat, perlindungan sumber kehidupan petani, nelayan dan perajin, keadilan gender, hak pemuda untuk bersuara.

Negara maju berdasarkan perjalanan sejarah emisi pencemarannnya wajib untuk memberikan kompensasi dan dana adaptasi kepada negara-negara berkembang berdasarkan tanggungjawab atas hutang ekologis, sosio cultural dan bukan sebagai bentuk ’kedermawanan’ ataupun mendapatkan ’surat ijin’ untuk tetap mencemari atmosfir;

Mengajak seluruh umat manusia mendukung dan menghargai upaya kearifan masyarakt Bali yang bersumber dari filosofi Tri Hita Karana dan satu bentuk kegiatan kolektif yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan dengan menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Nyepi (Hari Hening, the Silent Day), dimana seluruh masyarakat dunia bisa berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menghentikan kegiatan serta konsumsi energi dan sumber daya alam selama satu hari penuh.

Bali, 8 Desember 2007

Thousands March Against REDD

2007-12-14T21:24:00.001-08:00

National News - December 09, 2007
Luh De Suryani, Contributor, Denpasar, Bali

More than 2,000 members of local and international civil society organizations gathered at Bajra Sandhi park in Puputan Renon, Denpasar, on Saturday morning to protest against the proposed carbon trade scheme known as REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation).

"REDD no, climate justice yes," shouted Nyoman Sri Widhiyanti, director of the Bali branch of the Indonesian Forum for the Environment (Walhi), as she lead the march.
Nyoman said the carbon trading scheme would only benefit developed countries and large-scale corporations.

"This is an unjust scheme for indigenous communities in developing countries," she said.
"Stop talking about business, think and talk about the fate of the local people," said a representative from the Indonesian Alliance for Indigenous Communities (AMAN).
The Saturday gathering involved AMAN members, as well as farmers, craftsmen and fishermen, and members from traditional communities, an international farmer's network, the Korean youth forum, Greenpeace, Via La Campasina and many others.
The group marched from the Bajra Sandhi Monument in Renon, Denpasar, for almost an hour to reach the Bali Provincial Legislative Council building.
Hildebrando Velez G, a speaker from Via La Campesina, said climate justice was a more important issue than climate change.

"The Latin American countries and other developing countries in the world must wake up ... and fight against capitalism, which endangers people's rights," Velez said.

Chalid Muhammad, executive director of Walhi, said talks, discussions and negotiations at the current UN conference on climate change in Nusa Dua had so far only focused on trade issues rather than climate justice.

Taufiqurohman, a 72-year-old farmer from Bandung, took part in the activity.
"I lost 26 family members in the landslide at Leuwigajah dump site in Bandung, West Java, which claimed 153 lives," he said.

The Bandung administration and other provincial administrations in Indonesia have failed to successfully manage garbage disposal.

"They don't care about people living adjacent to dump sites," he said.
Taufiqurohman and others questioned the ability of the Indonesian government to handle the delicate and complicate carbon trade scheme.

"How can Indonesia deal with such a difficult thing?" argued Chalid, adding the garbage issue alone was a never-ending problem for many cities in Indonesia.
Kartini, a lecturer from Udayana University, criticized the Indonesian government's agriculture policy, which she said affected farmers, and more importantly, the environment.

"The government has long been pushing farmers to use chemicals to boost their harvests," she said.
As a result, she said, the once fertile farming lands in many parts of Indonesia are now saturated with heavily toxic substances that can adversely affect people's health and the ecosystem.
The gathering involved numerous public figures such as actress-turned-activist Rieke Dyah Pitaloka, presenter Tantowi Yahya, singer Franky Sahilatua and other celebrities.

"This is the right moment for Balinese people and other people around the country to voice their opinions," Widhiyanti said.

Chalid added the aim of the gathering was to put strong public pressure on all leaders and policy makers at the UN conference.

(http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20071209.@02)

2007-12-03T05:40:00.001-08:00

Konferensi Perubahan Iklim
Nyepi 1 Menit Saat Konferensi

Gede Suardana - detikcom

Jakarta - Video berisi rekaman prosesi perayaan Nyepi di Bali diputar dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB/United Nations Climate Change Conference (UNCCC). Delegasi dari asing banyak yang terkaget-kaget. Namun ada juga yang terinspirasi untuk mengaplikasikan di negaranya.

Tayangan tentang nyepi tersebut diputar selama 1 menit di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Senin (3/12/2007). Saat tayangan diputar, suasana BICC, tempat berlangsungnya konferensi, menjadi hening. Para delegasi larut menyaksikan tayangan yang menampilkan suasana Nyepi di Bali.

Video memperlihatkan betapa sunyinya Bali saat perayaan Nyepi. Suasana jalan raya, laut dan perkotaan sepi. Tidak ada aktivitas warga dan kendaraan yang lalu lalang.

Rupanya delegasi asing tertarik dengan tayangan Nyepi tersebut. Mereka pun menanyakan lebih jauh soal nyepi yang saat ini diusulkan Bali agar diputuskan konferensi sebagai salah satu solusi untuk mengurangi emisi Co2. I Made Suwarnata, delegasi dari LSM Wisnu misalnya, banyak ditanya delegasi asing soal Nyepi tersebut. Delegasi asing dari Brazil, Afrika dan Perancis memberikan tanggapan beragam. Ada delegasi yang belum bisa membayangkan bagaimana jika Nyepi diterapkan di negaranya. "Mereka bertanya, jika itu terjadi di negara saya, apa yang harus saya lakukan selama sehari?" tutur Suwarnata.

Seperti diketahui, dalam perayaan Nyepi ada empat larangan yang tidak boleh dilakukan. Larangan itu yaitu, tidak keluar atau bepergian, tidak nonton atau tidak menikmati hiburan, tidak makan dan tidak menyalakan api atau listrik.

Sementara delegasi Brazil setuju dengan Nyepi dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi emisi Co2. "Oh saya suka dengan ide nyepi itu," ucap Suwarnata menirukan pernyataan delegasi Brazil. Ada juga delegasi yang tidak setuju dengan Nyepi. Mereka berpendapat negaranya bisa rugi besar jika dalam satu hari memberlakukan Nyepi. Atas ketakutan akan kerugian tersebut, Suwarnata menjawab, "tidak apa rugi satu hari, daripada dunia kiamat akibat efek climate Change. (iy/iy)

sumber : www.detiknews.com

2007-12-03T05:03:00.000-08:00

UNFCCC Korbankan Kawasan Bebas Polusi

NUSA DUA, SENIN - Konferensi PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC) di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, yang dimulai Senin (3/12) pagi, mengorbankan kawasan bebas polusi demi kenyamanan tamu. Mobil-mobil peserta dan pengantar delegasi dibolehkan masuk ke kawasan yang semula direncanakan sebagai kawasan bebas polusi.
Ribuan peserta dan delegasi UNFCCC dari 185 negara, semula hanya akan diturunkan di pintu masuk utama dan melanjutkan perjalanan ke tempat konferensi menggunakan sepeda pancal.
Namun, rencana itu batal dan panitia mengizinkan kendaraan melaju hingga gerbang Hotel Westin dan BICC/Nusa Dua Beach, dan para delegasi cukup berjalan kaki beberapa ratus meter.
Menurut panitia, pemberlakuan konsep itu demi kemudahan peserta dan merespon kekhawatiran terjadinya keluhan tamu hotel di Nusa Dua. "Mau bebas polusi bagaimana? Yang penting sudah ada gerakan moral untuk itu. Di dalam kawasan ini banyak peralatan menghasilkan polusi, seperti AC, listrik dan di mana-mana merokok," komentar Dirjen Sarana Komunikasi & Desiminasi Informasi Depkominfo, Freddy H Tulung. (ANTARA/IMA)

2007-12-03T04:57:00.001-08:00

Nyepi sebagai Tawaran Mengurangi Emisi secara Global
Oleh : Anton Mujahir / http://rumahtulisan.wordpress.com/

United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) memang digelar di Nusa Dua, Bali. Namun, masyarakat Bali hanya jadi penonton. Tidak banyak yang bisa disuarakan masyarakat Bali dalam konferensi yang dihadiri sekitar 10.000 orang dari 180 negara itu. “Karena itu kita perlu merebut perhatian dalam konferensi itu,” kata Ngurah Karyadi, salah satu aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Bali.
Sejumlah aktivis LSM kemudian bertemu. Secara simultan mereka berdiskusi tentang apa yang bisa dilakukan agar suara Bali terdengar, tidak hanya sekadar tempat bertemunya berbagai kepentingan. Dari situ, muncullah ide LSM-LSM dari berbagai latar belakang itu untuk membentuk kolaborasi.
Kolaborasi itu dimulai dari diskusi tentang perubahan iklim yang diadakan Walhi Bali, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali, Bali Organic Association (BOA), dan Yayasan Wisnu Oktober lalu. Salah satu usul yang terus didiskusikan adalah upaya untuk mengangkat local genius Bali dalam konferensi di Nusa Dua tersebut sebagai antisipasi pemanasan global.
Kearifan lokal Bali yang dianggap bisa mengurangi pemanasan global itu misalnya konsep Tri Hita Karana dan hari Nyepi di dalamnya. “Nyepi terbukti bisa mengurangi emisi gas rumah kaca,” kata Direktur Walhi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti.
Upaya memasukkan Nyepi sebagai salah satu agenda pebicaraan di UNFCCC dilakukan melalui jalur formal. Beberapa LSM yang bisa masuk dalam perundingan itu telah dilobi untuk membahas usulan tersebut. Salah satunya adalah Third World Network (TWN) yang mempunyai satu sesi khusus di konferensi tersebut.
Hira Jhamtani, aktivis TWN yang juga bergabung dalam Kolaborasi LSM untuk Perubahan Iklim menyampaikan usulan itu pada Side Event UNFCCC di Grand Hyatt Nusa Dua Senin (3/12). Menurut Hira, secara matematis Nyepi di Bali bisa menurunkan emisi hingga 20 ribu ton.
Data itu diperoleh dari perhitungan berikut. Pada tahun 2005 di Bali ada terdapat sekitar 1.008.000 sepeda motor. Jika diasumsikan 1 sepeda motor mengkonsumsi 4 liter bensin sehari, berarti bensin yang digunakan adalah 4.032.000 liter. Jika pembakaran satu liter bensin menghasilkan 2,4 kg CO2, maka emisi yang dihasilkan 9.676.800 kg CO2. Diperkirakan ada 200.000 mobil rata-rata mengkonsumsi 10 liter bensin, jadi 2 juta liter bensin seluruhnya. Artinya emisi yang dikeluarkan adalah 4,8 juta kg CO2.
Selain itu, sekitar 80 pesawat terbang beroperasi setiap hari di bandara Ngurah Rai Bali, dan mengkonsumsi bahan bakar avtur 1600 kiloliter. Dengan asumsi bahwa 1 liter avtur melepaskan 2,4 kg CO2, maka emisi yang dihasilkan adalah 3,840 ton CO2.
Jadi pelepasan karbon dari mobil, sepeda motor dan avtur pesawat di Bali per hari sekitar 17.316 ton CO2. ”Ini perkiraan terendah sehingga diperkirakan minimum penghematan emisi adalah 20 ribu ton. Itu belum termasuk penghematan emisi dari kapal-kapal feri di dua pelabuhan penyeberangan, dan penggunaan energi untuk industri serta pembangkit listrik,” lanjut Hira.
Selain jalur resmi, upaya mengangkat Nyepi sebagai hari internasional mengurangi emisi juga dilakukan melalui jalur informal. “Salah satunya adalah parade budaya ini,” ujar Aik, panggilan akrab Sri Widhiyanti.
Agar lebih besar gaungnya, kolaborasi kemudian diperlebar dengan melibatkan lebih banyak LSM. Parade itu akan menampilkan berbagai bentuk kesenian dari tradisional hingga rock and roll.
Dalam acara sehari penuh ini akan dibacakan Deklarasi Masyarakat Sipil Bali yang salah satunya menawarkan agar Hari Raya Nyepi bisa digunakan sebagai momen internasional untuk mengistirahatkan bumi.
Selain deklarasi, acara yang rencananya akan dihadiri 1000 orang dari berbagai latar belakang seperti buruh, tani, nelayan, aktivis LSM, mahasiswa, dan masyarakat lain itu juga diisi berbagai bentuk kesenian.
Ada kesenian tradisional Bali seperti joget bumbung dan bondres. Ada pula band-band seperti Naviculla, Ed Eddy & Resedivis, Joni Agung, Nanoe Biroe, Balawan, dan lain-lain yang mewakili berbagai aliran musik dari rock, pop, jazz, hingga reggae.
Tidak hanya kesenian lokal Bali. Sejumlah seniman dari berbagai daerah di Indonesia pun akan hadir. Bahkan ada pula penampilan khusus dari Indian Cultural Center di Bali.
Parade itu semakin lengkap karena akan diikuti pula dengan Pasar Rakyat yang akan diisi berbagai produk murah yang dihasilka berbagai kelompok masyarakat.
“Parade ini sekaligus sebagai tempat alternatif bagi seluruh kelompok sipil di Bali yang ingin berkontribusi pada isu perubahan iklim,” kata Aik.
Di luar isu Nyepi, Parade Budaya juga menampilkan sejumlah kegiatan yang relevan dengan isu lingkungan. Misalnya Pasar Rakyat sebagai upaya untuk memperkenalkan produk lokal. “Makin banyak orang menggunakan produk lokal, maka akan makin sedikit ketergantungan kita pada negara maju penghasil emisi terbesar di bumi,” kata Komang Adi, dari Yayasan Mitra Bali yang mengurusi pameran tersebut
(http://www.balebengong.net/2007/12/03/nyepi-sebagai-tawaran-mengurangi-emisi-secara-global/)

2007-11-29T03:17:00.000-08:00

Indonesia Jangan Sekadar Jadi "Penjaga Hutan"

Denpasar (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia diingatkan untuk tidak sekadar memanfaatkan kesempatan meraih dana "penjaga hutan" pada konferensi internasional perubahan iklim (UNFCCC) di Nusa Dua, Bali, 3-14 Desember 2007.Demikian salah satu pembahasan yang mencuat pada "Workshop Meliput Isu Perubahan Iklim" di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Sabtu, yang diikuti jurnalis dari berbagai media di Bali. Kegiatan itu menyambut penyelenggaraan UNFCCC yang akan diikuti delegasi dari 168 negara di dunia.Salah satu pemateri, Torry Kuswardono, Koordinator Tim Substansi Perubahan Iklim Walhi Nasional, bahkan secara tegas meminta Indonesia tidak turut "memperdagangkan" emisi karbon dengan memanfaatkan berbagai bantuan maupun yang sifatnya investasi.Kesediaan Indonesia untuk sekedar berperan sebagai "penjaga hutan", dengan imbalan memperoleh bantuan dana pengamanan hutan maupun investasi, hanya akan memperparah percepatan perubahan iklim ekstrim yang justru akan menimbulkan kerugian lebih besar."Kalau kita bersedia menerima 20 juta dolar AS dari Australia untuk `menjaga` hutan, sebagai kompensasi negara itu menjadi salah satu penghasil gas buang (emisi) terbesar, berarti sama saja akan membebaskan Negeri Kanguru itu untuk terus merusak lapisan ozon," katanya.Menurut Torry, dengan membayar mahal, Australia juga akan semakin mulus dalam melakukan perluasan penambangan batu bara di Kalimantan, padahal energi tersebut menjadi pencemar terbesar kedua setelah minyak yang kini dikuasai Amerika Serikat."Batu bara memang menjadi energi pengganti dari minyak yang akan semakin habis. Karena itu pemberian peluang investasi penambangan batu bara sama saja mendukung peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) di udara," ucapnya.Peningkatan emisi GRK yang semakin mempertebal terjadinya pelapisan pada atmosfir bumi sebagai penyaring suhu panas matahari, akan semakin mempercepat perubahan iklim secara ekstrim di dunia.Diskusi pada workshop itu juga mempertanyakan delegasi Indonesia pada konferensi nanti yang akan dipimpin Prof Emil Salim, akan melibatkan Menko Kesra Aburizal Bakrie sebagai ketua tim ekonomi.Mendengar itu, peserta pelatihan secara spontan berteriak "huuu....hhhh" karena khawatir akan lebih mengutamakan kepentingan bisnis/ekonomi, ketimbang upaya yang benar-benar untuk mengendalikan pemanasan global yang semakin mengancam kehidupan manusia.Direktur Eksekutif Walhi Bali, Ni Wayan Sri Widhiyanti, juga berharap pemerintah Indonesia nantinya memiliki sikap tegas dalam menjalankan komitmen Protokol Kyoto, yakni negara-negara industri maju benar-benar menurunkan gas emisi lima persen dalam setahun.Tanpa upaya nyata dalam mengendalikan pemanasan global dan menerapkan komitmen penurunan gas buang, akan sangat membahayakan kehidupan manusia di bumi, kata Aik, panggilannya.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

2007-11-29T03:12:00.000-08:00

PETANI DAN NELAYAN, KORBAN PALING BANYAK PERUBAHAN IKLIM
posted in Agenda, Teknologi, Budaya, Kabar Anyar contributor : Penunggu Bale Bengong Sumber Press Release

Eksekutif Daerah Walhi Bali memaparkan temuan lapangan berkaitan dengan perubahan iklim di Bali. Walhi melakukan Temu Kampung di sepuluh tempat yang mewakili sektor pesisir dan nelayan, rural dan pertanian, serta sektor masyarakat hutan. Dalam temu kampung yang fokus pada empat kelompok masyarakat yaitu petani, nelayan, pinggir hutan, dan kalangan pariwisata itu, Walhi menemukan bahwa petani dan nelayan adalah kelompok yang paling terkena dampak perubahan iklim tersebut.
Nelayan Bali Barat di Pemuteran, Kabupaten Singaraja kini sangat sulit melaut karena perubahan iklim yang sulit diprediksi. Suhu udara makin panas dan suu air laut berubah-ubah. “Pendapatan nelayan menurun karena berbagai kendala termasuk biaya operasional yang tinggi,” kata Ni Nyoman Sri Widiyanthi, Direktur Walhi Bali di sela workshop Meliput Isu Perubahan Iklim di Denpasar. Workshop dua hari tersebut diadakan Walhi Bali, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, dan Sloka Institute.
Demikian juga dialami petani. Misalnya petani Desa Kedisan, Kintamani, Kabupaten Bangli. Difasilitatori Made Nurbawa, petani saat ini sangat sulit menentukan masa tanam bawang sehingga panen seringkali gagal.
Salah seorang petani, I Ketut Geden menuturkan, dulu ia selalu tepat menentukan musim tanam. Beberapa tahun terakhir, musim berubah dan panennya sering gagal. Pola tanam juga bergeser. Ia juga mengeluhkan curah hujan yang seddikit dari tahun ke tahun. “Sekarang menyiram tanaman dua kali sehari, kan biaya makin banyak,” kata Nyoman Rima, petani lain.
Selain soal perubahan musim, strategi pembangunan lingkungan yang tidak terkonsep di Bali juga memperburuk masa depan lingkungan Bali. Hal ini dikatakan Made Suarnatha, Direktur Yayasan Wisnu, lembaga pemerhati lingkungan.
Misalnya di kawasan Seminyak, Kuta, sebagian sawah berubah menjadi villa yang tak terkontrol. Padahal di kawasan itu adalah daerah hijau. “Jangan sampai isu global warming ini melupakan kesalahan Bali karena pemerintah lokal melalaikan kelestarian lingkungan,” kata Suar.

2007-11-29T03:09:00.000-08:00

KTT Iklim kian Teguhkan Dominasi Negara Maju

DENPASAR--MEDIA: Walhi mengkhawatirkan konferensi PBB tentang kerangka kerja perubahan iklim atau United Nation Framework
Convention for Climate Change (UNFCCC), hanya menjadi forum seremonial meneguhkan dominasi negara-negara maju.
Kekhawatiran itu disampaikan Pantoro Kuswardono, Koordinator Kampanye
Perubahan Iklim Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), pada workshop Meliput isu
perubahan iklim yang berlangsung dua hari hingga Minggu (25/11), di Desa Budaya
Kertalangu, Denpasar Timur.
"Kita patut khawatir mengingat kecenderungan negara maju untuk memaksakan kehendaknya. Apalagi Indonesia tidak memiliki banyak pilihan untuk bersikap. Pemerintah kita terlalu pragmatis," kata Tori, panggilan
Pantoro Kuswardono.
Pelatihan diikuti sekitar 20 jurnalis, menyambut UNFCCC di Nusa Dua, 3-14 Desember 2007 itu, diselenggarakan Walhi Bali, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, dan Sloka Institute, 24-25 Nopember.
Menurut Tori, berdasarkan informasi yang didapat dari tim Menteri Lingkungan Hidup, pemerintah Indonesia akan lebih banyak bicara
tentang uang dalam konferensi yang akan diikuti sekitar 180 negara tersebut. "Delegasi pemerintah Indonesia tidak akan banyak membahas masalah penurunan emisi sebagai jalan keluar menekan pemanasan global. Pemerintah kita akan cenderung memanfaatkan apa yang bisa didapat secara ekonomi," ucapnya.
Dalam konferensi tersebut ada empat isu besar yang sebenarnya akan dibawa Indonesia, meliputi penurunan emisi, transfer teknologi, adaptasi, dan mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanisme/CDM). "Tapi pemerintah Indonesia sepertinya akan fokus pada upaya jual beli karbon," lanjutnya.
Dari situ akan banyak proyek yang bisa diperjualbelikan. Misalnya pelestarian hutan yang nantinya akan dikapling oleh negara-negara penghasil emisi. "Jadi hutan kita nanti bukan lagi milik masyarakat setempat tapi seolah-olah milik negara maju yang sudah membayar konsekuensi pembuangan
emisi mereka," kata Tori.
Parahnya lagi, harga hutan itu sangat murah. Hanya US$5 hingga US$20 per hektare, atau setara dengan sekitar Rp5 per meter persegi. "Karena itu kita akan menyuarakan bahwa atmosfer bukan barang dagangan. Jadi tidak semua orang punya hak untuk memperjualbelikan. Sebab perdagangan karbon adalah perdagangan hak meng-emisi orang," ujarnya.
Aktivis Walhi ini memberikan contoh saat berada di ruangan, ada yang merokok cerutu hingga asapnya banyak. Kemudian perokok kaya raya itu akan terus merokok dengan memberikan kompensasi membayar orang lain yang ada. Si
perokok akan terus merokok dan orang lain tidak boleh merokok.
"Praktik jual-beli emisi seperti itu yang akan didesakkan negara emitor terbesar Amerika Serikat di Nusa Dua nanti," kata Tori.
Menurut dia, perubahan iklim sering dilihat sebagai masalah lingkungan semata. Padahal harus dilihat ada konteks politik ekonomi di belakangnya. Ada model ketidakadilan yang tumbuh berkembang selama hampir 4-5 abad.
"Industrialisasi itu beralas darah. Ini akar cerita perubahan iklim," tambahnya, seraya mengingatkan, bahwa global warming atau pemanasan global tidak akan terjadi secara mendadak, dampaknya akan perlahan.(Ant/OL-03)

2007-11-22T22:24:00.000-08:00

Parade Budaya untuk Keadilan Iklim

posted in Agenda, Teknologi, Budaya, Kabar Anyar | contributor : Penunggu Bale Bengong
Sumber Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil Bali akan gelar Parade Budaya untuk Keadilan Iklim. Parade yang akan digelar pada Sabtu (8/12/07) itu menampilkan berbagai bentuk kesenian dari tradisional hingga rock and roll. Parade itu diharapkan bisa memberi suara alternatif di tengah gegap gempita Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Nusa Dua, Bali pada 3-14 Desember nanti.

Menurut Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bali Ni Nyoman Sri Widiyanti, kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Bali terkait isu yang akan dibahas sekitar 10.000 hingga 15.000 orang itu. Konferensi itu sendiri akan diikuti sekitar perwakilan pemerintah dan swasta dari 180 negara untuk membahas isu paling hangat saat ini yaitu perubahan iklim.

”Karena itu masyarakat Bali agar turut memberi suara pada konferensi tingkat dunia tersebut,” kata Aik, panggilan akrabnya.

Koalisi Masyarakat Sipil sendiri merupakan gabungan dari berbagai kelompok sipil di Bali seperti Walhi Bali, Mitra Bali, Yayasan Wisnu, Kalimajari, PPLH, Sloka Institute, Taman 65, mahasiswa, pelajar, dan berbagai kelompok lain. Koalisi ini dibentuk untuk memberi suara pada hiruk pikuk Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim nanti.

Salah satu cara untuk menyampaikan suara masyarakat Bali tersebut adalah melalui Parade Budaya untuk Keadilan Iklim yang akan digelar di Lapangan Puputan Renon Denpasar. Dalam acara sehari penuh ini akan dibacakan Deklarasi Masyarakat Sipil Bali yang salah satunya menawarkan agar Hari Raya Nyepi bisa digunakan sebagai momen internasional untuk mengistirahatkan bumi.

Selain deklarasi, acara yang rencananya akan dihadiri 1000 orang dari berbagai latar belakang seperti buruh, tani, nelayan, aktivis LSM, mahasiswa, dan masyarakat lain itu juga diisi berbagai bentuk kesenian.

Ada kesenian tradisional Bali seperti joget bumbung dan bondres. Ada pula band-band seperti Naviculla, Ed Eddy & Resedivis, Joni Agung, Nanoe Biroe, Balawan, dan lain-lain yang mewakili berbagai aliran musik dari rock, pop, jazz, hingga reggae. ”Kami hanya belum dapat dari aliran dangdut,” kata IB Anom Wiadnyana, Koordinator Parade Budaya.

Tidak hanya kesenian lokal Bali. Sejumlah seniman dari berbagai daerah di Indonesia pun akan hadir. Bahkan ada pula penampilan khusus dari Indian Cultural Center di Bali.

Parade itu semakin lengkap karena akan diikuti pula dengan Pasar Rakyat yang akan diisi berbagai produk murah yang dihasilka berbagai kelompok masyarakat.

“Parade ini sekaligus sebagai tempat alternatif bagi seluruh kelompok sipil di Bali yang ingin berkontribusi pada isu perubahan iklim,” kata Aik. [*]

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi
Ni Nyoman Sri Widhiyanti, Direktur ED Walhi Bali (Telp 0818551297)
Ngurah Termana, Humas Koalisi Masyarakat Sipil (08156574080)

2007-11-22T22:13:00.000-08:00

Lokakarya Perubahan Iklim Digelar di Bali
oleh Risalah MQ

Denpasar - Lokakarya (workshop) yang khusus membahas tentang pola dan penajaman penulisan mengenai perubahan iklim, akan digelar di Denpasar Bali, menyongsong diselenggarakannya Konferensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) awal Desember mendatang.

"Workshop digelar untuk memberi ketajaman bagi setiap wartawan yang akan menulis masalah lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim berkenaan dengan penyelenggaraan UNFCCC di Nusa Dua," kata Direktur Eksekutif Walhi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, di Denpasar, Senin.

Ia menyebutkan, penyelenggaraan konferensi dunia yang akan membahas perubahan iklim global, merupakan peristiwa penting yang memerlukan ketajaman tersendiri bagi setiap jurnalis yang hadir di arena kegiatan.

"Karenanya, para jurnalis yang akan terjun melakukan peliputan, perlu telebih dahulu dibekali sejumlah pola dan teknik tersendiri dalam menggali materi, untuk kemudian menuangkan tulisan mengenai lingkungan," ucapnya.

Dengan demikian, para peliput kegiatan nantinya diharapkan dapat menungkankan karya-karyanya yang lebih tajam, baik menyangkut lingkungan secara keseluruhan maupun khusus tentang perubahan iklim global, ujar Widhiyanti.

Mengingat itu, Direktur Walhi Bali selaku penyelenggara kegiatan, mengharapkan para jurnalis yang akan terjun meliput UNFCCC, dapat ambil bagian dalam Workshop yang akan digelar dua hari, yakni 24-25 Nopember mendatang di Sanur, Denpasar.

Workshop yang diselenggarakan atas kerja sama Walhi dengan Sloka Institut dan Aliansi Jusnalis Independen (AJI) Denpasar itu, akan menampilkan sejumlah pembicara dari kalangan ahli, baik dari perguruan tinggi maupun LSM yang khusus membidangi masalah lingkungan.

Konferensi badan dunia yang dijadwalkan berlangsung sejak 3 sampai 14 Desember 2007 itu, akan dihadiri sekitar 15 ribu delegasi dari 168 negara.(

2007-11-07T08:52:00.000-08:00

Tuesday, November 6th, 2007...3:40 am

Ironi Konferensi Perubahan Iklim di Bali

Desember nanti, Bali akan dipenuhi 10 ribu hingga 15 ribu orang. Ribuan orang: aktivis LSM, pejabat, penjahat (lingkungan), menteri, sampai presiden dari 180 negara akan tumplek blek di Nusa Dua, bagian selatan Bali. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) alias Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim itu akan berpusat di Bali International Convention Centre (BICC).

Banyak suka cita, terutama masyarakat Bali. Ini ibarat rezeki nomplok karena konferensi besar itu akan jadi promosi gratis buat pariwisata Bali. Ya, tentu saja. 10 ribu orang tidaklah sedikit. Apalagi isu pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) sedang laris manis jadi wacana global. Maka, itu tadi, Bali pun akan mendapat imbas pencitraan.

Bali akan dicitrakan sebagai tempat konferensi yang menyenangkan. Lalu akan makin banyak wisatawan datang ke Bali. Karena itulah, nyaris tidak ada yang bersikap kritis pada masalah ini.

Tapi, tetap saja ada catatan yang harus diingatkan, terutama dari sisi lingkungan. Sebab isu yang akan didiskusikan nanti kan soal lingkungan.

Sebagai tempat konferensi, Bali jelas akan kena dampak. Kita lihat dari soal-soal sepele saja. Misalnya sampah sisa makanan, sampah isi perut dan kantung kencing :), air yang dihabiskan untuk mandi para peserta, bahan bakar minyak kendaraan (pesawat, mobil, sepeda motor) yang dihabiskan dst, dst. Saya bukan ahli hitung menghitung. Tapi saya yakin jumlahnya tidak sedikit.

Ironi paling jelas adalah soal rencana kompensasi atas dampak buruk konferensi itu. Dari dua teman aktivis LSM di Bali, saya mendapat info kalau panitia dari Jakarta akan melakukan penghijauan di Taman Nasional Bali Barat sebagai bentuk timbal balik dampak buruk konferensi. Kabarnya panitia akan membangun toilet dan menebang hutan untuk jalan masuk ke hutan.

Ini sih sepertinya sinting. Tapi sangat mugkin memang terjadi. Coba pikir: 10 ribu orang datang ke tengah hutan? Atau ya paling sedikit lah 1000 orang. Jelas susah. Gimana kalau 1000 orang itu pengen kencing? Tidak enak kan kalau semua lalu membuka celana dan cuuur di tengah hutan seenaknya. Maka dibuatlah toilet itu tadi.

Begitu juga dengan menebang hutan. Kalau hanya satu dua orang yang masuk sih gampang saja. Tidak usah menebang hutan. Cukup lewati jalan setapak atau di sela semak-semak. Lha kalau 1000 orang masuk hutan, meski lewat sela semak-semak ya tetep saja hutan akan rusak. Mungkin karena itu pohonnya ditebang untuk bikin jalan. Sebab hutan yang gundul itu adanya memang di tengah, bukan di pinggir.

Inilah puncak dari semua logika yang tidak logis. Hehehe. Masa mereka menebang pohon untuk menanam pohon baru. Gimana kalau pohon barunya tidak tumbuh? Rusak sih pasti, perbaiki belum tentu.

Kata temanku sih rencana ini memang masih kontroversi. Dinas Kehutanan Bali konon menolak ide gila ini. Tapi aku sendiri belum pernah cek langsung ke pihak-pihak terkait. Masih sebatas ide untuk jadiin bahan liputan. Seperti biasa, masih banyak kerjaan lain yang numpuk. Huh!(rumahtulisan.wordpress.com)

2007-11-05T02:11:00.001-08:00

Aksi Langsung Kaum Muda Pembela Lingkungan

Singaraja- Green Student Environmentalist (GSE) Bali bersama Mapala Widya Wahana IHDN Denpasar dan Magma Adventure Team mengadakan aksi langsung dalam membela hutan di kawasan Danau Buyan dan Tamblingan, sabtu (03/11/07). Dalam aksi langsung tersebut, belasan partisipan juga membuat tenda untuk bermalam.

”Saat ini, kawasan hutan danau buyan dalam kondisi kritis yang kemudian berdampak pada turunnya debit air di danau” ungkap Dek Gus dari GSE Bali.

Dengan membentangkan dua spanduk yang berbunyi, ”Stop Merusak Lingkungan” dan “Hutan Kita Bukan Toilet Karbon Negara Maju“, partisipan bermaksud untuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga Hutan Bali yang masih tersisa. (*)

Rock Against Warming II : Walhi Bali Menggandeng Band - Band Peduli Lingkungan Untuk Menyuarakan Keadilan Iklim

2007-10-29T20:22:00.001-07:00

Perubahan iklim saat ini merupakan permasalahan lingkungan hidup yang paling serius dekade ini. Namun, permasalahan perubahan iklim ini hanya menjadi pembicaraan ditingkat kelas menengah atau bahkan dilakangan environmentalis saja. Masyarakat umum, walaupun sudah merasakan dampaknya di konteks lokal, tetapi mereka relatif belum paham dan tidak mempunyai kesadaran dalam ikut melakukan advokasi kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim. Menuju Konferensi PBB Mengenai Perubahan Iklim yang akan dilaksanakan di Bali Desember nanti, WALHI Bali mengadakan beberapa kegiatan yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan isu perubahan iklim dan memperkenalkan perspektif hak asasi manusia dan keadilan lingkungan dalam melihat masalah perubahan iklim ini. Dengan harapan bahwa masyarakat Bali nantinya tidak hanya menjadi saksi bisu saja, melainkan ikut mengangkat suara untuk mempengaruhi perhelatan yang sangat menentukan bagi kelanjutan hidup di bumi.

”WALHI Bali mengajak anak muda khusus nya band-band peduli lingkungan untuk ikut menyuarakan perubahan iklim ini lewat kegiatan musik yang bertajuk ’Rock Against Warming’. Kegiatan musik ini sekarang sudah yang kedua.” kata Bayu Mandala, Kordinator Acara.

Hari Minggu, 30 September 2007 lalu di gelar ”Rock Against Warming I” yang diisi 14 band, yakni: Kalahhari, Fuzz Clan, Something Like Crazy, Nymphea, Born By Mistake, Syailendra, Republik Enemy, Cordial Army, Psychofun, Foreplay, The Audio Kills, The Brews, Molotov, Bad Ramirez.

Pentas musik kedua diadakan pada hari minggu, 28 Oktober 2007 di Peanut Club Kuta Bali dengan 17 band pengisi acara, yakni: Kost Oi, Devil Killer, School Devil, Timah Panas, De’ Buntu, WNG, Bad Animal, Romeo Rocker’s, NCV-RU, Ed Eddy & Residivis, Ritual Ceremony, Cyber Machine’s, Scared Of Bums, Infectus Arteries, De’ Roaster, Antipop, Rest In Pain.

”Dengan menggelar musik secara gratis diharapkan partisipasi generasi muda dapat meningkat untuk meramaikan pentas musik tersebut. Dengan demikian tujuan dari penyebarluasan isu perubahan iklim dan keadilan iklim ini dapat tercapai dan tersampaikan secara universal sehingga keperdulian generasi muda terhadap lingkungan dan sesama dapat terbangun dengan baik.” tambah Bayu.

”Kami dari WALHI Bali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi band-band yang sudah bersedia berpartisipasi dalam acara ini tanpa di bayar sepeser pun” ungkap Ni Nyoman Sri Widhiyanti, Direktur WALHI.

”Tingginya antusisme kaum muda Bali untuk berpartisipasi dalam acara ini, membuktikan bahwa generasi muda Bali sudah sadar akan hak-haknya untuk ikut bersuara mengenai masalah lingkungan. Semoga event ini bisa membangunkan kita bahwa kita sedang ada dalam ancaman perubahan iklim” tambah Aik, panggilan akrabnya.(*)

Lembar Informasi No. 3

2007-10-29T20:22:00.000-07:00

Berubah atau Diubah:
Tindakan Bersama Demi Keberlanjutan Hidup di Bumi

Mengapa Kita Harus Berubah?

Dalam Lembar Informasi no. 1 ”Ketika Selimut Bumi Makin Tebal” dan Lembar Informasi no. 2 ”Dari Rio ke Bali via Kyoto” telah dijelaskan mengenai perubahan iklim dan peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam rangka menurunkan gas rumah kaca yang ada di lapisan udara kita. Meski telah ada peraturan-peraturan tersebut, ternyata tidak berjalan cukup efektif dalam memenuhi target. Jadi diperlukan langkah bersama untuk mendorong sebuah perubahan yang lebih baik. Perubahan gaya hidup sangat diperlukan karena kita sedang berada dalam ancaman perubahan iklim. Jika kita tidak mengubah gaya hidup, maka tidak mustahil bumi akan menjadi tempat yang tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup.

Apa Yang Bisa Kita Lakukan?

• Menyadarkan diri sendiri dengan mendapatkan informasi yang lebih baik dengan membaca, mencari tahu, mempelajari informasi yang ada

• Mengubah gaya hidup

• Mencoba mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama

• Mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih ramah lingkungan.

Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Mempengaruhi Sekitar Kita?

Setelah mempunyai informasi yang cukup tentang perubahan iklim, cobalah untuk merubah gaya hidup kita. Kemudian lanjutkan untuk mempengaruhi orang-orang yang ada disekitar kita, seperti keluarga, sekolah maupun di tempat kerja, untuk:

A.Hemat Sumber Daya Alam
• Hemat air di rumah tangga, saat anda mandi, mencuci ataupun menyiram tanaman
• Buatlah penampungan air hujan sehingga dapt digunakan untuk menyiram tanaman
• Hemat penggunaan kertas dengan menggunakan kedua sisinya (bahan baku kertas berasal dari kayu)
• Gunakan tissue secukupnya

B.Hemat Energi
 Matikan listrik (jika tidak digunakan, jangan tinggalkan alat elektronik dalam keadaan standby. Cabut charger telepon genggam dari stop kontak. Meski listrik tak mengeluarkan emisi karbon, pembangkit listrik PLN menggunakan bahan bakar fosil penyumbang besar emisi)
 Ganti bola lampu yang bisa menghemat listrik
 Bersihkan lampu (debu bisa mengurangi tingkat penerangan hingga 5%)
 Jika terpaksa memakai AC (tutup pintu dan jendela selama AC menyala. Atur suhu sejuk secukupnya, sekitar 21-24º C)
 Gunakan pengatur waktu / timer (untuk AC, microwave, oven, magic jar, dll)
 Buat jadwal/ batas waktu penggunaan listrik.
 Tanam pohon di lingkungan sekitar Anda untuk menyerap pencemaran dan mengatur air tanah
 Jemur pakaian di luar. Angin dan panas matahari lebih baik ketimbang memakai mesin pengering (dryer) yang banyak mengeluarkan emisi karbon
 Lebih sedikit gunakan kendaraan dalam perjalanan singkat atau dekat. Jalan kaki, kayuh sepeda, naik mobil beramai-ramai, dan kendaraan umum, selain akan menghemat pengeluaran transportasi kita, tentu saja mengurangi karbon dioksida
 Gunakan tangga daripada lift (bila memungkinkan) di tempat kerja

Apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen?

Sebagai konsumen kita mempunyai hak untuk memilih barang-barang yang akan kita konsumsi. Jadi gunakan pertimbangan-pertimbangan perubahan iklim dalam memilih barang, seperti:

• Menghindari untuk beli produk dengan bungkus yang berlapis-lapis. Setiap kita bisa mengurangi 10% sampah, kita berarti sudah mengurangi 600 kg karbon dioksida.
• Bawalah tas sendiri ketika kita sedang berbelanja sehingga tidak menggunakan plastik untuk membawa barang belajaan. Karena hampir semua sampah plastik menghasilkan gas berbahaya ketika dibakar.
• Belilah produk lokal untuk mendukung bergeraknya ekonomi lokal. Selain itu produk lokal lebih hemat energi daripada produk import yang memerlukan pengangkutan yang jauh dan mengeluarkan emisi lebih banyak.
• Dukung pertanian organik karena tidak menggunakan pupuk kimia yang dibuat dari bahan bakar fosil.

Apa yang Bisa Kita Lakukan Di Masyarakat?
Setelah kita melakukan hal tersebut diatas, mulailah untuk berbagi informasi kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian ajaklah masyarakat untuk:
 Mengelola sampah di banjar, desa, atau komunitas secara swadaya
 Mengelola sumber daya alam di sekitar kita (sungai, tanah, danau, hutan) dengan tetap menjaga kelestariannya
 Membentuk kelompok pelestari lingkungan hidup dan relawan siap siaga bencana di masyarakat
 Membuat komunitas hijau untuk menciptakan karya-karya kreatif dari produk daur ulang
 Membentuk pasukan kebersihan dalam setiap kegiatan yang masyarakat adakan
 Budayakan nebeng dengan jalan satu kendaraan bersama-sama tanpa harus membawa kendaraan sendiri-sendiri.
 Tanam pohon di ruang-ruang milik umum untuk menjaga kesejukan udara dan cadangan air tanah.
 Memilih kepala desa, bupati, gubernur maupun anggota wakil rakyat dengan jalan melihat jelas latar belakang, visi-misi yang peduli iklim dan mempunyai program yang membela lingkungan dan masyarakat.

Apa Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Pembayar Pajak

Buatlah kelompok atau perkumpulan para pembayar pajak (tax-payer club) untuk mendorong negara (pemerintah) melakukan hal sebagai berikut:
- mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada lingkungan hidup dan masyarakat
- membangun fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan dalam merubah gaya hidup masyarakat, seperti angkutan umum, jalur pengendara sepeda dan pejalan kaki, ruang terbuka hijau dan lain-lain
- memberikan insentif kepada masyarakat yang berhasil mengembangkan energi terbarukan di wilayahnya desanya
- menyediakan tempat dan penampungan sampah plastik yang terpisah dari sampah organik. Sehingga sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai kompos oleh masyarakat
- menghentikan kebakaran hutan dan lahan
- Mengakui hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.

Apa Yang Harus Segera Dilakukan Negara?

Negara harus segera mungkin memberikan informasi tentang perubahan iklim dan informasi adaptasi untuk masyarakat yang rentan sebagai tindakan kesiap-siagaan dini dan peningkatan kesadaran tentang bencana iklim yang semakin meningkat.

Bagaimana Dalam Konteks Indonesia?

Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim, maka Pemerintah Indonesia harus membangun sistem informasi dan pusat data (data base) mengenai dampak-dampak perubahan iklim, termasuk didalamnya:
- Identifikasi dampak-dampak perubahan iklim yang telah ada dan potensi dampak yang dapat terjadi di Indonesia;
- Menetapkan daerah-daerah yang kritis dan rentan terkena dampak perubahan iklim sebagai prioritas untuk melakukan tindakan adaptasi;
- Karena perubahan iklim dapat meningkatkan intensitas bencana, maka perlu untuk mengembangkan sistem peringatan dini akan bencana alam dan lingkungan yang dapat terjadi, seperti kebakaran hutan, banjir, badai, pemutihan karang (coral bleaching), dsb;
- Manajemen yang dilakukan secara multipihak untuk menanggulangi dampak-dampak perubahan iklim yang dapat terjadi;
- Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat ketika dampak perubahan iklim terjadi.

Langkah Adaptasi yang Harus Dilakukan Pemerintah

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana
- Pembuatan sistem drainase dan sumur resapan untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi dan kekeringan
- Pembangunan jalan untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda serta penanaman pohon peneduh sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan tanpa motor ataupun berjalan kaki
- Pembuatan desain gedung perlu memperhatikan ketahanan terhadap badai tropis, intensitas hujan yang tinggi, dan kekeringan.
o Pembangunan jalan perlu memperhatikan tata ruang dan prediksi kenaikan permukaan air laut.
- Meningkatkan daya dukung DAS (Daerah Aliran Sungai) dengan mencegah kerusakan dan memperbaiki daerah tangkapan (catchment area) sebagai daerah resapan air melalui upaya konservasi lahan, baik dengan metode mekanis (misal: pembuatan terasering dan sumur resapan) mapun vegetatif

b.Kelautan dan Perikanan
- Sosialisasi kepada nelayan tentang cara pemanfaatan informasi cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
- Memfasilitasi nelayan dengan perahu yang lebih tahan terhadap goncangan gelombang besar
- Perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh perubahan iklim terhadap budidaya ikan. Diperkirakan bahwa perubahan iklim bisa mengurangi jenis ikan sampai 20-30%.
- Perlu dibangun pemukiman nelayan yang desainnya telah mengantisipasi kenaikan permukaan air laut (termasuk sistem sanitasi dan air bersih).
- Perlu dibangun sistem peringatan dini dan tempat evakuasi bilamana terjadi kenaikan air laut dan gelombang pasang yang tinggi.

c. Pangan dan Pertanian
- Menentukan awal musim tanam setelah menyesuaikan dengan perubahan siklus alam
- Adanya kebijakan keragaman pangan (diversifikasi) dan intensifikasi pangan yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam lokalnya
- Perlu adanya perencanaan penyediaan air untuk kegiatan pertanian untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau
- Perencanaan yang mendetail tentang kebijakan pengembangan pertanian, dengan memperhatikan kelestarian ekosistem agar dapat dilaksanakan sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan
- Mengembangkan teknologi hemat air dengan mengintensifkan lahan basah maupun lahan kering yang disesuaikan dengan iklim
- Perlu dilakukan pembahasan tentang peningkatan pendapatan petani dan upaya pemasaran produk pertanian.
- Sosialisasi penelitian mengenai varietas-varietas tanaman yang tahan terhadap banjir, kekeringan, dan salinitas

d. Kesehatan
- Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan penyakit dan perbaikan sanitasi lingkungan.
- Melakukan penelitian untuk mengidentifikasi jenis-jenis penyakit yang bisa ditimbulkan sebagai dampak perubahan iklim serta mengembangkan alternatif upaya pencegahan.
- Pengembangan obat-obatan menggunakan bahan baku yang memanfaatkan keanekaragaman hayati lokal untuk pengobatan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh perubahan iklim

e. Pendidikan
- Pengembangan pendidikan berbasis lingkungan hidup
- Pengembangan isu perubahan iklim dalam kurikulum sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Langkah Mitigasi yang harus dilakukan pemerintah, yakni:
a. Energi
Pemerintah harus mengeluarkan Kebijakan-kebijakan untuk mendukung sektor energi yang berkelanjutan, antara lain:

- Penyediaan akses energi bagi semua orang.
Saat ini baru 58% rumah tangga di Indonesia yang telah dialiri listrik, terdiri dari 59% untuk Pulau Jawa dan 36% untuk luar Jawa. Sementara jumlah desa yang telah teraliri listrik baru sekitar 67% dari total desa di Indonesia. Oleh karena itu peningkatan jangkauan pelayanan yang berbasiskan swadaya masyarakat melalui program listrik mandiri atau pembangkit skala kecil harus digalakkan oleh pemerintah.

- Pelaksanaan efesiensi energi
Pembangkit listrik di Indonesia saat ini lebih banyak menggunakan bahan bakar dari energi fosil (batubara, minyak bumi, gas alam) yang dapat melepaskan karbon. Sehingga dengan mengefisiensikan energi berarti mengurangi pelepasan karbon ke permukaan udara.

- Penyebarluasan penggunaan energi bersih dan terbarukan
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya energi terbarukan. Namun pemerintahnya sendiri belum memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan teknologi pembangkit listrik bersih dan terbarukan yang dapat dikembangkan pada skala-skala kecil.

- Penggunaan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan
Terbatasnya persediaan energi fosil (minyak, gas, dan batubara) harusnya dapat memicu Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati dan tanahnya yang subur untuk mengembangkan penyediaan energi berbahan bakar hayati. Selain akan mengurangi dampak lingkungan secara signifikan, penggunaan bahan bakar hayati juga akan membantu pengembangan sektor pertanian di Indonesia.

- Mengembangkan sarana angkutan umum yang ramah lingkungan di perkotaan
Angkutan umum yang ramah lingkungan, seperti kereta listrik ataupun bus ber-bahan bakar gas, mendesak untuk dikembangkan di perkotaan guna mengurangi emisi gas rumah kaca (baik yang ditimbulkan oleh kendaraan pribadi ataupun peningkatan emisi akibat kemacetan lalu lintas karena kepadatan kendaraan pribadi dan umum). Selain itu, perlu dibangun fasilitas jalur bagi pengendara sepeda.

b. Kehutanan
- Penanggulangan penebangan yang merusak, yang akan berkontribusi dalam pengurangan emisi;
- Rehabilitasi maupun konservasi hutan dan lahan oleh masyarakat sehingga meningkatkan kapasitas penyerapan karbon
- Pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan sumberdaya alamnya;
- Melakukan jeda tebang (moratorium logging) untuk melakukan penataan ulang sektor kehutanan

c. Sumber Daya Air
- Pelaksanaan pembangunan infrastruktur air, jalan dan jembatan, permukiman serta prasarana dan sarana umum dan milik perorangan harus berdasarkan kajian/studi AMDAL yang komprehensif mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial dan ekologis. Selain itu kriteria pengeluaran ijin kegiatan harus memasukkan analisa pelepasan gas rumah kaca (GRK) akibat pelaksanaan kegiatan.
- Kegiatan pemulihan kuantitas dan kualitas aliran sungai pada DAS-DAS (Daerah Aliran Sungai) kritis melalui penghijauan dan pengelolaan kualitas air secara konsisten
- Inventarisasi daerah irigasi dan tempat pengambilan air baku untuk air minum (intake) yang akan terkena dampak kenaikan muka air laut dan mencarikan upaya penanganannya
- Pengelolaan dampak kenaikan muka air laut dan pengelolaan abrasi pantai yang terpadu;
- Pengelolaan daerah rawa dan lahan gambut yang ramah lingkungan (menekan emisi Gas Rumah Kaca);
- Pengkajian ulang “design criteria” perencanaan semua bangunan air dan drainase.

Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat internasional?

Masyarakat internasional, terutama negara maju, harus mempengaruhi pemerintah mereka agar menjalan kebijakan dalam negeri untuk menurunkan emisi dan kebijakan luar negeri yang mendorong keadilan iklim.

Apa itu Keadilan Iklim?

Keadilan iklim adalah prinsip-prinsip yang memasukkan hak asasi manusia dan keadilan lingkungan dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :
- hak setiap orang untuk bebas dari dampak perubahan iklim dan kerusakan ekologis;
- hak masyarakat adat, perempuan, dan pemuda yang setara dalam mengeluarkan pendapat dan akses terhadap teknologi bersih dan energi terbarukan yang dapat dikelola secara lokal;
- negara maju telah mengeksploitasi sumber daya alam di negera berkembang dan mencemari permukaan udara sehingga mengakibatkan negara berkembang mengalami kerusakan lingkungan. Selain itu negara berkembang menjadi korban akibat dampak perubahan iklim karena tidak mempunyai sumber daya (finansial dan teknologi) yang cukup untuk menyesuaikan diri. Oleh karena itu, negara maju bertanggung jawab membayar akibat yang telah ditimbulkannya dengan cara memberikan kompensasi dan pemulihan kepada negara berkembang;
- menuntut negara maju untuk menurunkan emisi mereka dan mendorong keharusan untuk mengurangi kegiatan yang dapat mengeluarkan gas rumah kaca;
- Mengakui hak masyarakat adat untuk memilih pola kehidupan dan mempertahankan budayanya; hak mereka atas penguasaan lahan, termasuk permukaan, kawasan dan sumber daya alam; dan hak atas perlindungan dari setiap tindakan yang dapat merusak kawasan, budaya serta pola hidup mereka;
- melawan campur tangan perusahaan multinasional untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan nasional dan internasional yang berakibat pada pola produksi, pola konsumsi dan gaya hidup yang tidak berkelanjutan;
- Memasukkan masalah iklim, energi, sosial, lingkungan, pengalaman hidup dan penghormatan pada keragaman budaya ke dalam sistem pendidikan;
- Hak untuk mendapatkan udara bersih, sumber daya alam, iklim yang stabil dan planet yang sehat untuk ditempati, untuk generasi sekarang dan generasi mendatang

Apa yang Bisa Dilakukan Untuk Mewujudkan Keadilan Iklim?

Untuk mewujudkan keadilan iklim adalah merupakan tanggung jawab negara dan komunitas internasional (pemerintah). Namun, masyarakat juga perlu mengetahui hak-hak nya sehingga dapat menyuarakan dan menuntut haknya tersebut kepada pemerintah untuk dibicarakan di pertemuan internasional mengenai perubahan iklim yang diselenggarakan di Nusa Dua – Bali, Desember 2007.

Catatan :

Sumber:
- www.wwf.or.id/index.php?fuseaction=press.detail&language=i&id=PRS1178125126
- http://www.pelangi.or.id/press.php?persid=30
- http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/
http://larassejati.multiply.com/journal/item/383/Mitigasi_dan_Adaptasi_dalam_Perubahan_Iklim_Global
- Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAP) Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
- Bali Principles of Climate Justice
- Friends of the Earth International Position for COP/MOP in Bali
- “How to save the Climate” Greenpeace

Lembar Informasi No. 3 ditulis oleh Hira Jhamtani, Kadek Lisa dan Agung Wardana, dan di layout oleh Atiek, diterbitkan Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim, didukung Third World Network.

Bali Kolaborasi Climate Change merupakan forum yang terdiri dari organisasi non-pemerintah dan eksponen masyarakat sipil yang berjuang untuk mengkampanyekan nilai-nilai Nyepi sebagai salah satu solusi yang adil dan murah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Forum ini pertama kali dibentuk oleh empat organisasi non pemerintah, yakni: Yayasan WISNU, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali dan Bali Organic Association (BOA).

2007-10-23T01:44:00.000-07:00

Pernyataan Sikap

“Hutan Kita Bukan Toilet Karbon Negara Maju”

Salam Adil dan Lestari!!!

Perubahan Iklim saat ini menjadi pembicaraan yang serius karena merupakan ancaman bagi kehidupan di bumi. Perubahan iklim terjadi akibat naiknya suhu bumi yang merupakan hasil dari aktivitas manusia dan menjadi bukti gagalnya model pembangunan global yang bersandar pada eksploitasi dan ektraksi sumber daya alam secara berlebihan.Kenaikan suhu bumi 0,6º C saat ini menyebabkan banyak pihak mencari cara untuk membuat keadaan tidak menjadi lebih buruk lagi (mitigasi). Akibat konsentrasi karbon yang bertambah secara signifikan di permukaan udara (atmosfir) pasca Revolusi Industri, kenaikan suhu bumi ini tidak dapat dihindari sehingga kenaikannya harus dibatasi dibawah 2º C. Jika tidak mengambil langkah nyata ( business as usual) maka diperkirakan suhu bumi akan naik 5º C yang berakibat pada kekacauan iklim di semua belahan bumi.

Walaupun telah ada Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) maupun Protokol Kyoto, ternyata konsentrasi gas rumah kaca tidaklah berkurang secara signifikan. Malah banyak pakar yang menyatakan, bahwa Protokol Kyoto tidak berjalan efektif akibat Amerika Serikat dan Australia sebagai negara yang memiliki kontribusi besar dalam pelepasan karbon, tidak mau tunduk pada komitmen protokol. Kemudian negara berkembang yang harus menjadi korban pertama atas prilaku negara-negara maju tersebut, karena negara-negara berkembang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyesuaikan diri (adaptasi).

Pertemuan Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim yang akan diadakan di Indonesia desember nanti membuat pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menggalang dana-dana dari negara maju. Baik dana adaptasi maupun mitigasi dalam bentuk mendorong mekanisme Carbon Sink masuk kedalam CDM (Clean Development Machanism). Mekanisme Penyerapan Karbon (Carbon sink) adalah mekanisme penyerapan atau perosot karbon dengan menggunakan pohon, tanah, dan laut untuk menyerap karbon yang ada di atmosfir. Saat ini pemerintah Indonesia berencana ’mengontrakkan’ hutan tropis Indonesia untuk dijadikan hutan penyerap karbon dari emisi yang dikeluarkan negara maju. Hutan dengan luas 91 juta hektar ini ditawarkan dengan harga 5 – 20 dollar Amerika per hektar, mekanisme ini bukanlah jawaban atas akar permasalahan perubahan iklim. Negara maju yang mengeluarkan uangnya untuk mekanisme penyerapan karbon di negara berkembang akan mendapatkan ’surat ijin’ untuk tetap berhak mencemari atmosfir tanpa harus menurunkan emisi mereka (membayar untuk mencemari).

Untuk itu, kami Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Bali menyatakan bahwa:

Menolak mekanisme Carbon Sink masuk kedalam CDM. Karena bukan merupakan jawaban atas akar masalah perubahan iklim melainkan sebagai alat penebus dosa negara maju yang telah mencemari bumi kita sejak Revolusi Industri dan tidak mau menurunkan emisi mereka; Mekanisme ini justru akan mengambil alih hak-hak masyarakat adat atas hutan, lahan dan sumber daya alam mereka atas nama penyelamatan hutan tropis. Dan hutan Indonesia belumlah bersih dari berbagai masalah, seperti konflik penguasaan antara masyarakat adat dengan negara maupun dengan swasta, jadi mekanisme ini justru akan menambah kompleks permasalahan yang akhirnya akan meminggirkan dan memiskinkan masyarakat adat.
Menuntut pertanggung jawaban negara maju (Annex 1) untuk memberikan kompensasi bagi negara-negara berkembang sebagai bentuk hutang sejarah dan hutang ekologis. Karena telah mengeksploitasi sumber daya alam di negara berkembang untuk kepentingan konsumsi negara maju sehingga menyebabkan negara berkembang mengalami kerentanan ekologis. Selain itu, negara maju memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, karena 85 % emisi total dunia berasal dari negara-negara maju.
Menyerukan kepada Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah Pertemuan Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim (COP 13 UNFCCC) mengambil posisi strategis untuk menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang dalam mengangkat posisi tawar dan menegosiasikan hak-haknya kepada negara maju; bukan justru menjadi calo ’real estate’ hutan Indonesia.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, dalam rangka menuntut keadilan atas atmosfer kita yang saat ini di dominasi oleh segelintir kelompok istimewa.

Denpasar, 23 Oktober 2007

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Eksekutif Daerah Bali

2007-10-23T01:01:00.001-07:00

Walhi Bali Tolak Kontrak Hutan oleh Negara Maju
Denpasar, 23 Oktober 2007

Menjelang dilaksanakannya pertemuan PBB tentang perubahan iklim di Bali Desember nanti, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali melakukan aksi pada Selasa (23/10) di perempatan Matahari Denpasar. Dalam aksinya, sekitar 30 aktivis Walhi tersebut menolak rencana pemerintah Indonesia untuk mengontrakkan hutan pada negara maju.
Aksi damai Walhi Bali berlangsung selama sekitar satu jam. Mereka berangkat dari depan kampus Universitas Udayana di Jl PB Sudirman, Sanglah. Dengan beriringan ke arah perempatan, mereka membawa spanduk besar bertuliskan Hutan Kita Bukan Toilet Karbon Negara Maju. Selain itu massa juga membawa poster-poster berisi tulisan 1 Hekter = Rp. 50.000 + penebusan dosa? NO WAY!!, Stop Jadi Calo Real Estate Hutan Indonesia!, dan Carbon Sink = Perampasan Hak Masyarakat Adat.

Dalam aksi tersebut para aktivis lingkungan itu juga melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan pohon (hutan) dijaga blokade partisipan (rakyat) dari upaya negara maju untuk menguasainya dalam rangka dijadikan toilet karbon (penyerap karbon).

Koordinator Lapangan Agung Wardana mengatakan aksi damai itu memang dilakukan sebagai bagian dari kampanye penyadaran tentang pemanasan global. ”Jika kita tidak mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah ini maka akan terjadi kekacauan iklim di semua belahan bumi,” tegas Agung di depan massa.

Menurut Agung, aksi tersebut dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup negara-negara peserta pertemuan PBB tentang perubahan iklim di Bogor pada 23-24 Oktober. ”Pertemuan itu tidak lebih adalah upaya negara maju untuk memaksakan kemauan mengatur negara berkembang termasuk Indonesia,” kata Agung.

Selain itu, negara maju juga bertangungjawab karena dua di antara negara maju tersebut yaitu Amerika Serikat dan Australia tidak bersedia menandatangani Protokol Kyoto sebagai bentuk komitmen bersama negara-negara di dunia untuk menghentikan pemanasan global.

”Malah, negara berkembang yang harus menjadi korban pertama atas prilaku negara-negara maju tersebut, karena negara-negara berkembang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyesuaikan diri (adaptasi),” ujar Direktur Walhi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti (Aik).

Menurut Aik, saat ini pemerintah Indonesia berencana ’mengontrakkan’ hutan tropis Indonesia untuk dijadikan hutan penyerap karbon dari emisi yang dikeluarkan negara maju. Hutan dengan luas 91 juta hektar ini ditawarkan dengan harga 5–20 dollar Amerika per hektar, mekanisme ini bukanlah jawaban atas akar permasalahan perubahan iklim. Negara maju yang mengeluarkan uangnya untuk mekanisme penyerapan karbon di negara berkembang akan mendapatkan ’surat izin’ untuk tetap berhak mencemari atmosfir tanpa harus menurunkan emisi mereka (membayar untuk mencemari).

Karena itu aksi damai tersebut menyatakan tiga sikap. Pertama menolak mekanisme Carbon Sink masuk kedalam CDM. Karena bukan merupakan jawaban atas akar masalah perubahan iklim melainkan sebagai alat penebus dosa negara maju yang telah mencemari bumi kita sejak Revolusi Industri dan tidak mau menurunkan emisi mereka. Kedua, menuntut agar-agara negara maju bertanggung jawab memberikan kompensasi bagi negara-negara berkembang sebagai bentuk hutang sejarah dan hutang ekologis. Karena negara maju telah mengeksploitasi sumber daya alam di negara berkembang untuk kepentingan konsumsi negara maju. Ketiga, menyerukan agar Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah bagi Pertemuan Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim (COP 13 UNFCCC) bisa mengambil posisi strategis untuk menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang dalam mengangkat posisi tawar dan menegosiasikan hak-haknya kepada negara maju; bukan justru menjadi calo ’real estate’ hutan Indonesia.

Info lebih lanjut hubungi

Agung Wardana 081916606036 (Korlap)

Ni Nyoman Sri Widhiyanti 0818551297 (Direktur Walhi Bali)

Lembar Informasi 2

2007-10-20T21:12:00.000-07:00

Dari RIO ke BALI via KYOTO:
MEMAHAMI PERATURAN INTERNASIONAL
TENTANG PERUBAHAN IKLIM

Mengapa harus ada peraturan internasional tentang perubahan iklim?

Dalam Lembar Informasi No. 1 ”Ketika Selimut Bumi Makin Tebal” telah dijelaskan bahwa peningkatan suhu dunia harus dibatasi 2ºC agar kehidupan di bumi tetap dapat berlanjut. Jika negara-negara penghasil gas rumah kaca tidak diikat dengan peraturan internasional, maka konsentrasi gas rumah kaca di lapisan udara bumi akan meningkat sehingga diperkirakan suhu bumi juga akan naik menjadi 5ºC.

Kapan dunia internasional mulai membahas perubahan iklim?

Dunia mulai membahas perubahan iklim pada 1979 pada Konferensi Iklim Dunia Pertama yang diadakan Badan Meteorologi Dunia (WMO – World Meteorological Organization). Ketika itu bukti-bukti ilmiah tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap sistem iklim mulai terlihat.

Pada 1985, WMO bersama Program Lingkungan PBB (UNEP - United Nations Environment Programme) mengadakan pertemuan di Austria untuk melihat dampak karbondioksida dan gas rumah kaca lain terhadap iklim. Pertemuan ini kemudian menyimpulkan bahwa ”meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca dipercaya akan menaikkan suhu bumi melebihi peningkatan yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia”.

Kemudian dalam pertemuan Badan Pengurus WMO (WMO Executive Council) ke-40 dibentuklah Panel Antar-pemerintah Mengenai Perubahan Iklim (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) yang bertugas melakukan identifikasi dan pendalaman pengetahuan mengenai perubahan iklim serta dampaknya.

Apa itu IPCC?

IPCC adalah sebuah panel antar-pemerintah yang terdiri dari ilmuwan dan ahli dari berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia. Tugasnya menyediakan data-data ilmiah terkini yang menyeluruh, tidak berpihak dan transparan mengenai informasi teknis, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Termasuk informasi mengenai sumber penyebab perubahan iklim, dampak yang ditimbulkan serta strategi yang perlu dilakukan dalam hal pengurangan emisi, pencegahan, dan adaptasi.

IPCC bersekretariat di Jenewa (Swiss) dan bertemu satu tahun sekali di sebuah rapat pleno yang membahas tiga hal utama: (1) informasi ilmiah mengenai perubahan iklim,(2) dampak, adaptasi dan kerentanan (3) mitigasi perubahan iklim.

Apa Hasil IPCC?

Pada 1990, IPCC menerbitkan hasil penelitian yang pertama (First Assessment Report). Laporan tersebut menyebutkan bahwa perubahan iklim dipastikan merupakan sebuah ancaman bagi kehidupan manusia. IPCC menyerukan pentingnya sebuah kesepakatan global untuk menanggulangi masalah perubahan iklim, mengingat ini adalah sebuah proses global dengan dampak pada seluruh dunia

Majelis umum PBB menanggapi seruan IPCC dengan secara resmi membentuk sebuah badan negosiasi antar pemerintah, yaitu Intergovernmental Negotiating Committee (INC) untuk merundingkan sebuah konvensi mengenai perubahan iklim.

Laporan IPCC terakhir tahun 2007 secara garis besar terdiri dari :

• Laporan Kelompok Kerja I dikeluarkan pada Februari 2007, menekankan bahwa manusia adalah penyebab utama peningkatan gas rumah kaca (GRK) di lapisan udara.

• Laporan Kelompok Kerja II mengenai dampak dan adaptasi perubahan iklim dikeluarkan awal April 2007, membeberkan perkiraan ancaman bencana di banyak negara apabila tidak dilakukan upaya segera untuk mengurangi kegiatan yang dapat menyebabkan pemanasan global.

• Laporan Kelompok Kerja III yang dikeluarkan Mei 2007 menganalisis proses pengurangan emisi karbon yang sudah dan harus dilakukan, dan strategi adaptasi untuk bertahan terhadap dampak perubahan iklim yang tidak bisa dihindari.

Apakah Konvensi Perubahan Iklim atau UNFCCC?

Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change) adalah kesepakatan internasional tentang penanganan perubahan iklim. Kesepakatan yang biasa disebut Konvensi Perubahan Iklim ditetapkan pada 1992 sebagai salah satu hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil. Konvensi ini terdiri dari 26 pasal dan dua lampiran atau Annex.

Apa Tujuan Konvensi Perubahan Iklim?

Tujuan UNFCCC adalah menstabilkan konsentrasi GRK di lapisan udara pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim global (Pasal 2).

Apa prinsip yang mendasari Konvensi Perubahan Iklim?

Pasal 3 Konvensi Perubahan Iklim mencantumkan Prinsip-prinsip dasar, yaitu:

1. Kesetaraan (Equity)

Iklim global dan sistem iklim dimiliki secara adil dan setara oleh semua umat manusia, termasuk generasi mendatang.

2. Tanggung jawab bersama tapi berbeda (Common but differentiated responsibilities)

Semua negara pihak mempunyai tanggung jawab yang sama namun dalam tingkat yang berbeda dalam hal target pengurangan emisi gas rumah kaca. Karena sampai sekarang sebagian besar emisi dihasilkan negara maju, dan mempunyai kemampuan paling besar untuk mengurangi emisi GRK, maka mereka harus mengambil porsi tanggung jawab paling besar dalam menangani perubahan iklim.

3. Tindakan kehati-hatian (Precautionary measure)

Apabila ada ancaman kerusakan yang serius, ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan pencegahan. Dunia tidak bisa menunggu hasil kajian ilmiah yang mutlak tanpa melakukan sesuatu untuk mencegah dampak pemanasan global lebih lanjut.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Meski secara mendasar prinsip pembangunan berkelanjutan ini masih dalam perdebatan, namun dapat digambarkan sebagai ”Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka pula”. Semua negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Apa itu Negara Annex I dan Negara Non-Annex I?

Negara-negara yang meratifikasi Konvensi ini dibagi dalam 2 kelompok, yaitu Negara Annex I dan Negara Non-Annex I.

Negara Annex I adalah negara-negara yang telah menyumbangkan pada GRK akibat kegiatan manusia sejak revolusi industri tahun 1850-an, yaitu: Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belarusia, Belgia, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Federasi Rusia, Jerman, Hongaria, Irlandia, Italia, Inggris, Islandia, Jepang, Kanada, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Monako, Norwegia, Polandia, Portugal, Perancis, Rumania, Selandia Baru, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Uni Eropa dan Yunani.

Sedangkan Negara Non-Annex I adalah negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex I, yang kontribusinya terhadap GRK jauh lebih sedikit serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. Indonesia termasuk dalam negara Non-Annex I.

Selain itu UNFCCC mencantumkan Annex II yaitu negara-negara maju yang diwajibkan menyediakan sumberdaya keuangan guna membayar biaya adaptasi yang dikeluarkan negara berkembang untuk menghadapi perubahan iklim (Pasal 4(3)).

Kapan Konvensi Perubahan Iklim mulai berlaku?

Konvensi Perubahan Iklim berkekuatan hukum sejak 21 Maret 1994 setelah diratifikasi 50 negara. Hingga Agustus 2007 Konvensi tersebut telah diratifikasi 195 negara dan Masyarakat Uni Eropa (European Union Community). Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi disebut Para Pihak atau Parties, dan terikat secara hukum pada ketentuan dalam Konvensi.

Bagaimana Cara Kerja Konvensi Perubahan Iklim?

Untuk menjalankan kegiatan, UNFCCC membentuk badan pengambilan keputusan tertinggi yaitu Pertemuan Para Pihak (COP -- Conference of the Parties) yang mengadakan pertemuan rutin sekali setahun, atau ketika dibutuhkan.

Fungsi dari Pertemuan Para Pihak adalah mengkaji pelaksanaan Konvensi, memantau pelaksanaan kewajiban para Pihak sesuai tujuan Konvensi, mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi; membuat rekomendasi kepada Para Pihak; mendirikan badan badan pendukung jika dipandang perlu.

Selain itu, dibentuk dua badan pendukung yaitu Badan Pendukung Untuk Nasehat Ilmiah dan Teknologi (SBSTA - Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) dan Badan Pendukung Untuk Pelaksanaan (SBI - Subsidiary Body for Implementation). Dua badan pendukung ini mengadakan pertemuan dua kali setahun atau ketika dibutuhkan. SBSTA memberikan informasi dan rekomendasi ilmiah serta teknologis secara tepat waktu kepada COP. SBI membantu COP mengkaji pelaksanaan dari Konvensi.

Apa itu Protokol Kyoto?

Protokol Kyoto dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim (Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change) adalah kesepakatan yang mengatur upaya penurunan emisi GRK oleh negara maju, secara individu atau bersama-sama. Protokol ini disepakati pada Konferensi Para Pihak Ketiga (COP III) yang diselenggarakan di Kyoto pada Desember 1997

Protokol Kyoto adalah sarana untuk mencapai tujuan Konvensi Perubahan Iklim dengan menetapkan sasaran penurunan emisi keseluruhan oleh negara industri sebesar 5% di bawah tingkat emisi 1990 dalam periode 2008-2012.

Apa perbedaan Protokol Kyoto dengan Konvensi Perubahan Iklim?

Konvensi adalah seperti Undang-undang dan Protokol adalah penjabaran langkah-langkah lebih rinci dan spesifik untuk mencapai tujuan dari undang-undang layaknya sebuah peraturan pemerintah. Jadi Protocol Kyoto adalah penjabaran sebagian ketentuan dalam Konvensi Perubahan Iklim. Negara yang meratifikasi sebuah protokol akan terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan di dalamnya.

Apa yang diatur Protokol Kyoto?

Protokol Kyoto terdiri dari 28 pasal dan dua lampiran (annex) serta menetapkan penurunan emisi GRK akibat kegiatan manusia, mekanisme penurunan emisi, kelembagaan, serta prosedur penataan dan penyelesaian sengketa. Annex A mencantumkan jenis GRK yang diatur protokol yaitu : karbondioksida (C02), metana (CH4), nitrogen oksida (N20), hidrofluorokarbon (HFC), Perfluorokarbon (PFC) dan sulfur heksaflourida (SF6) beserta sumber emisinya seperti energi, proses industri, pertanian dan pengolahan limbah.

Negara berkembang tidak diwajibkan menurunkan emisi tetapi bisa melakukannya secara sukarela dan diminta melaksanakan pembangunan industri yang lebih bersih dan lebih ramah iklim. Untuk itu, negara maju diwajibkan memfasilitasi alih teknologi dan menyediakan dana bagi program pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim.

Apa Saja Mekanisme Protokol Kyoto?

Protokol Kyoto menyatakan bahwa negara Annex 1 pada Konvensi Perubahan Iklim harus mengurangi emisi melalui kebijakan dan langkah-langkah di dalam negeri, antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan energi, perlindungan perosot (peresap) GRK, teknologi yang ramah iklim dsb. Selain itu, untuk memudahkan negara maju memenuhi sasaran penurunan Emisi, Protokol Kyoto juga mengatur mekanisme fleksibel, yakni:

1. Implementasi Bersama (Joint Implementation);

Yaitu mekanisme penurunan emisi dimana negara-negara Annex satu dapat mengalihkan pengurangan emisi melalui proyek bersama dengan tujuan mengurangi emisi akibat kegiatan manusia atau yang meningkatkan peresapan GRK (Pasal 6). Hal ini dapat dilaksanakan dengan beberapa persyaratan, yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut hanya bersifat tambahan dari langkah-langkah yang diambil di tingkat nasional untuk memenuhi target pengurangan emisi. .

2. Perdagangan Emisi (Emission Trading);

Ini adalah mekanisme perdagangan emisi yang hanya dapat dilakukan antar negara industri untuk memudahkan mencapai target. Negara industri yang emisi GRK-nya di bawah batas yang diizinkan dapat menjual kelebihan jatah emisinya ke negara industri lain yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Namun, jumlah emisi GRK yang diperdagangkan dibatasi agar negara pembeli emisi tetap memenuhi kewajibannya.

3. Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism--CDM)

Pasal 12 Protokol Kyoto menguraikan prosedur penurunan emisi GRK dalam rangka kerja sama negara industri dengan negara berkembang. Mekanisme ini diharapkan membantu negara Annex 1 mencapai target pengurangan emisi dan negara non Annex 1 dapat melaksanakan program pembangunan berkelanjutan. Caranya adalah negara Annex 1 melakukan investasi dalam program pengurangan emisi atau program yang berpotensi mengurangi emisi dan/atau menyerap GRK di negara berkembang. Hasilnya akan dihitung sebagai pengurangan emisi di negara Annex 1 yang melakukan investasi tersebut. Mekanisme ini melibatkan berbagai persyaratan dan diawasi oleh sebuah badan operasional (Executive Board) yang ditunjuk COP. Dalam pelaksanaannya CDM adalah murni bisnis jual beli emisi.

Ketiga mekanisme fleksibilitas ini mengutamakan cara-cara yang paling murah dan mudah untuk mengurangi emisi GRK. Dalam kenyataannya, justru mekanisme ini yang berjalan sementara komitmen untuk pengurangan emisi di tingkat nasional negara Annex 1 tersendat-sendat. yang paling menguntungkan.

Kapan Protokol Kyoto mulai berlaku?

Ada dua syarat utama agar Protokol Kyoto berkekuatan hukum:
1. Protokol harus diratifikasi oleh sedikitnya 55 negara yang sudah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim

2. Jumlah emisi total dari negara-negara Annex I yang meratifikasi protokol minimum 55% dari total emisi mereka pada 1990.

Pada 23 Mei 2002, syarat pertama dipenuhi ketika Islandia menandatangani protokol tersebut. Kemudian pada 18 November 2004 Rusia meratifikasi Protokol Kyoto dan menandai jumlah emisi total dari negara Annex I sebesar 61.79%. Ini berarti semua syarat telah dipenuhi dan Protokol Kyoto akhirnya berkekuatan hukum 90 hari setelah ratifikasi Rusia, yaitu pada 16 Februari 2005.

Kenapa Amerika Serikat dan Australia tidak meratifikasi Protokol Kyoto?

Pemerintah AS dan Australia menolak meratifikasi Protokol kyoto karena khawatir akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi lapangan pekerjaan. Mereka juga tidak sepakat apabila negara berkembang, terutama yang dianggap sebagai berpotensi menjadi penyumbang emisi GRK (India, China dan Brazil, misalnya) tidak diwajibkan menurunkan emisi. Hal ini membuat Protokol Kyoto ”agak pincang” terutama karena usulan mekanisme fleksibilitas terutama perdagangan emisi justru berasal dai AS.

Apakah Protokol Kyoto bisa memenuhi target?

Banyak pakar berpendapat walaupun sudah ada prosedur untuk implementasinya, Protokol Kyoto dapat dikatakan belum efektif dapat mengurangi emisi GRK. Hal ini karena , jumlah negara maju yang meratifikasi belum memenuhi persyaratan. Saat ini 109 negara sudah meratifikasinya, tetapi emisi 24 negara maju yang terdapat di dalamnya baru mencapai 43 %. Padahal, baru dapat dikatakan efektif apabila pengurangan emisi minimum 55%. Dalam salah satu pertemuan di PBB, wakil dari Brazil mengatakan bahwa emisi justru meningkat dua kali lipat dibandingkan ketika Konvensi Perubahan Iklim ditandatangani pada 1992.

Alasan utama mengapa kesepakatan iklim tidak efektif adalah karena kedua perjanjian ini sebenarnya tidak merundingkan secara lugas pengurangan emisi. Sebaliknya keduanya adalah bagian dari tawar-menawar yang lebih luas antara negara-negara kaya dan negara miskin, perebutan sumberdaya dan hak untuk menggunakan energi, dan persaingan ekonomi (Sonia Boehmer – Christiansen, 1994). Mekanisme fleksibilitas memberikan ruang bagi negara maju untuk tidak melaksanakan langkah berarti dalam menurunkan emisi dalam negeri, tetapi justru menggunakan instrumen pasar dan menjadikan persoalan penting ini komoditi di pasar internasional.

Bagaimana Dengan Indonesia?

Indonesia telah meratifikasi kedua kesepakatan iklim melalui Undang-Undang No. 6/1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) dan Undang-Undang No 17/2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan). Setelah meratifikasi, pemerintah Indonesia kemudian menyusun Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Tetapi seperti banyak UU lain di Indonesia, pelaksanaan kedua UU ini juga lemah.

Ada Apa di Bali Desember 2007?

Bali menjadi tempat Konferensi Para Pihak atau COP 13 UNFCCC dan pertemuan para pihak atau meeting of the Parties (MOP) ke 3 Protokol Kyoto (disingkat COP13/CMP3). Konferensi ini amat penting karena diharapkan menghasilkan semacam Bali Mandate yang menjadi pedoman bagi pembahasan mengenai pengurangan emisi GRK di masa mendatang karena kesepakatan pengurangan emisi periode pertama dalam Protokol Kyoto akan berakhir pada 2012. Dunia mengharapkan para pemimpin negara-negara akan menyepakati butir-butir perundingan yang menjadi landasan bagi perundingan kesepakatan pengurangan emisi di masa datang. Hal ini diperlukan demi keselamatan bumi dan seluruh isinya. Karena itu Bali akan menjadi sorotan dunia pada Desember 2007 ini.

Isu penting lain yang akan dibahas di Bali?

Walaupun kesepakatan pasca 2012 dianggap sebagai yang terpenting COP13/CMP3 di Bali akan membahas banyak isu penting lain, diantaranya:

1. Dana dan Pelaksanaan Program Adaptasi Perubahan Iklim

Negara berkembang perlu melaksanakan program adaptasi terhadap perubahan iklim dengan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bencana seperti badai tropis, banjir, kekeringan, longsor, abrasi, erosi, dan gangguan kesehatan akibat perubahan iklim. Program tersebut memerlukan dana, sementara negara berkembang juga masih dalam proses melaksanakan pembangunan. Karena itu, perlu dirundingkan penyediaan dana tambahan oleh negara maju serta mekanisme yang adil untuk mengakses dana tersebut.

2. Pengurangan Emisi dari Kerusakan Hutan di Negara Berkembang/ Reducing Emission from Deforestation in Developing Country (REDD)

Selama ini, upaya pelestarian hutan tidak diperhitungkan sebagai upaya mengurangi emisi, tetapi perusakan hutan, terutama melalui kebakaran, dihitung sebagai peningkatan emisi. Karena itu diperlukan pengaturan yang lebih adil bagi negara-negara yang kaya hutan dalam memperhitungkan sumberdaya hutan sebagai aset untuk mitigasi emisi GRK. Beberapa hal penting adalah:

a.Memasukkan AD (Avoided Deforestation atau pencegahan kerusakan hutan) agar dipertimbangkan sebagai program pengurangan emisi.

b.Mekanisme pendanaan oleh pasar (dibiayai oleh swasta) dan non-pasar (dibiayai pemerintah)

c.Pengelolaan Hutan Berkelanjutan/ Sustainable Forest Management (SFM) baik pada hutan buatan maupun hutan alami, dan rehabilitasi lahan melalui aforestasi dan reforestasi agar diperhitungkan sebagai program pengurangan emisi.

3. Transfer Teknologi
Negara maju berkewajiban melaksanakan alih teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang sesuai ketentuan dalam kedua kesepakatan iklim ini. Namun hal itu belum diwujudkan sama sekali. Bila negara berkembang diminta berpartisipasi dalam pengurangan emisi GRK, maka salah satu alat penting adalah teknologi yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar di negara maju. Tanpa alih teknologi negara berkembang akan kesulitan melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan iklim.

Mengapa kita perlu memahami kesepakatan mengenai perubahan iklim?

Dampak perubahan iklim akan mempunyai pengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Pada Lembar Informasi No.1, disebutkan bahwa masyarakat yang paling miskin, yang tidak menyumbangkan pada GRK secara berarti, justru yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kesepakatan perubahan iklim dirundingkan oleh para pejabat pemerintah mewakili negara dalam kerangka PBB. Sebagai warga negara kita berhak mengetahui apa yang dirundingkan dan bahkan memberikan masukan kepada pemerintah untuk merumuskan posisi yang mementingkan kepentingan nasional dan rakyat. Apabila tidak, maka dikhawatirkan kesepakatan yang diambil pemerintah justru merugikan kepentingan masyarakat.

Sebagai contoh, saat ini beberapa mekanisme baru diusulkan dalam dalam upaya menurunkan GRK misalnya melalui penyerapan karbon oleh hutan (carbon sinks). Namun usulan ini ditentang aktivis lingkungan dan masyarakat adat karena dikhawatirkan merupakan upaya pengambilalihan sumberdaya masyarakat adat dan lokal. Seperti dicetuskan peserta Forum Internasional Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim Pertama (The First International Forum Of Indigenous Peoples on Climate Change) menyatakan bahwa “sinks (penyerapan) ”mekanisme CDM akan mengandung strategi skala dunia dalam rangka pengambilalihan tanah-tanah dan hutan-hutan kami.”

Masyarakat berhak mengetahui mekanisme apa yang akan disepakati dan memastikan bahwa pemerintah menyepakati mekanisme baru penurunan emisi karbon yang lebih adil Yang lebih penting, mekanisme baru tersebut harus mampu menjawab permasalahan dasar dari perubahan iklim ini yakni kerakusan negara maju) dalam mengkonsumsi energi dan sumber daya alam.

Catatan:

Aforestasi adalah pengalihan fungsi dari lahan bukan hutan menjadi lahan hutan melalui kegiatan penanaman (biasa disebut penghijauan) dengan menggunakan jenis tanaman asliatau dari luar. Menurut Kesepakatan Marrakesh pada 2001 kegiatan penghijauan tersebut dilakukan pada kawasan yang 50 tahun sebelumnya bukan merupakan hutan.

Carbon Sink adalah penyerapan atau perosot karbon. Penyerapan disini mengacu pada penggunaan pohon, tanah, dan laut untuk menyerap karbon dari permukaan udara.

GRK adalah gas rumah kaca yang ada di lapisan udara bumi (lihat Lembar Informasi No.1).
Mitigasi adalah upaya untuk membuat keadaan tidak menjadi lebih buruk
Ratifikasi adalah adalah proses adopsi/legalisasi sebuah perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat internasional melalui mekanisme hukum nasional.

Reforestasi berarti penanaman kembali pada lahan hutan yang rusak. Menurut Kesepakatan Marrakesh pada 2001, kegiatan penanaman kembali ini dilakukan pada hutan yang telah rusak sebelum 31 Desember 1989.

Sumber:
1. Carbon Justice, Friends of The Earth International
2. Climate Change a Cap Guide, Consumer Association of Penang
3. Kementrian Lingkungan Hidup, JICA, Pelangi. 2004. Bumi Makin Panas : Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia. Jakarta
4. The Politics of Climate Change, Friends of The Earth International
5. http://www.wwf.or.id/climate
6. http://www.ri.go.id/ UU RI No. 17 Tahun 2004
7. http://unfccc.int/ kyoto protocol
8. http://www.climnet.org
9. http://satudunia.oneworld.net
10. http://www.menlh.go.id/unccc/web/UntitledFrameset-50.htm
11. http://www.fiskal.depkeu.go.id/bapekki/klip/
12. http://kompas.com/kompas-cetak/0306/10/iptek/358855.htm
13. www.carbontradewatch.org

Lembar informasi ditulis Untuk Kolaborasi Bali Climate Change oleh Agung Wardana dan Kadek Lisa, dengan tambahan dan penyuntingan oleh Hira Jhamtani, tata letak oleh …… dst.

Jangan ketinggalan ... fact sheet Lainnya :

Fact sheet NO. 1 Sekilas tentang Pemanasan Global dan Perubahan Iklim
Fact Sheet No. 3 Apa yang Harus Dilakukan Menghadapi Dampak Perubahan Iklim?
Fact Sheet No. 4. Pesan Kearifan Bali untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Bali Kolaborasi Climate Change merupakan forum yang terdiri dari organisasi non-pemerintah dan eksponen masyarakat sipil yang berjuang untuk mengkampanyekan nilai-nilai Nyepi sebagai salah satu solusi yang adil dan murah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Forum ini pertama kali dibentuk oleh empat organisasi non pemerintah, yakni: Yayasan WISNU, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali dan Bali Organic Association (BOA).

Hutan Kita Bukan ’Toilet Karbon’ Negara Maju

2007-10-17T00:04:00.000-07:00

Oleh;
Agung Wardana

”Masuknya Carbon sinks (penyerapan karbon) dalam mekanisme CDM akan mengandung strategi skala dunia dalam rangka pengambil alihan tanah-tanah dan hutan-hutan kami.”

Forum Internasional Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim Pertama
(The First International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change)

Kenaikan suhu bumi 0,6º C saat ini menyebabkan banyak pihak mencari cara untuk membuat keadaan tidak menjadi lebih buruk lagi (mitgasi). Akibat konsentrasi karbon yang bertambah secara signifikan di permukaan udara (atmosfir) pasca Revolusi Industri, kenaikan suhu bumi ini tidak dapat dihindari sehingga kenaikannya harus dibatasi dibawah 2º C. Jika tidak mengambil langkah nyata ( business as usual) maka diperkirakan suhu bumi akan naik 5º C yang berakibat pada kekacauan iklim di semua belahan bumi.

Untuk menjawab permasalahan itu di buatlah Konvensi Perubahan Iklim yang kemudian dilanjutkan dengan Protokol Kyoto. Pertanyaannya, apakah aturan internasional tersebut berjalan efektif?

Ternyata banyak pakar menyatakan Protokol Kyoto tidak berjalan efektif. Protokol Kyoto mempunyai target untuk mengurangi emisi sebesar 55 % dari total emisi semula (baseline; tahun 1990) ternyata dibuat tidak berdaya oleh Amerika Serikat dan Australia yang tidak mau tunduk terhadap aturan tersebut. Bahkan salah seorang delegasi Brazil dalam Pertemuan PBB menyatakan emisi justru meningkat dua kali lipat.

Akal-akalan Negara Maju
Memang sejak awal banyak aktivis lingkungan dan ahli yang skeptik dengan efektifitas kesepatakan perubahan iklim yang sebenarnya tidak pernah membicarakan pengurangan emisi secara tegas dan lugas. Kesepakatan ini hanya menjadi ajang tawar menawar (pasar) yang lebih luas antara negara-negara kaya dan negara miskin, perebutan sumberdaya dan hak untuk menggunakan energi, dan persaingan ekonomi (Sonia Boehmer – Christiansen, 1994).

Prinsip-prinsip Konvensi Perubahan Iklim seperti Kesetaraan (equity) justru dilanggar oleh negara maju sendiri. Negara Maju (Eropa dan Amerika Utara) merupakan kontributor terbesar yakni 85% dari total emisi dunia ditambah emisi sejarah mereka yang dampaknya kita rasakan saat ini. Namun negara pulau kecil dan negara-negara miskin yang menjadi korban pertama karena negara-negara ini tidak sumber daya yang cukup untuk menyesuaikan diri (adaptasi).

Bantuan-bantuan yang diberikan negara maju kepada negara miskin ini pun dianggap sebagai sebuah kedermawanan negara maju sehingga memposisikan negara miskin tetap sebagai pengemis. Padahal konteks pemberian dana adaptasi seharusnya merupakan tanggung jawab negara maju yang menyebabkan negara miskin yang rentan secara ekologi akibat sumber daya alamnya diekspoitasi terus-menerus untuk memenuhi konsumsi negara maju.

Bali dan Pasca 2012
Di Bali akan dibahas mengenai kesepakatan baru setelah berakhinya Protokol Kyoto 2012 nanti. Indonesia sebagai tuan rumah, diharapkan menjadi pemimpin bagi negara-negara selatan untuk mengambil tindakan yang lebih strategis untuk mengangkat posisi tawar negara selatan ketika bernegosiasi dengan negara maju.

Namun posisi Indonesia justru malah menjadi ’calo’ dengan jalan ‘mengkontrakkan’ hutan yang ada sebagai penyerap karbon bagi negara maju. Hal ini menunjukkan posisi pemerintah yang masih menggunakan mainset pasar dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim.

Mekanisme Penyerapan Karbon (Carbon sink) adalah mekanisme penyerapan atau perosot karbon dengan menggunakan pohon, tanah, dan laut untuk menyerap karbon yang ada di atmosfir. Hutan maupun lahan yang digunakan hanya dihargai sebesar 5 – 20 US dollar per hektar dan tidak boleh digangu oleh aktivitas apapun juga. Harga ini dibangun atas asumsi kemampuan setiap hektar hutan dalam menyerap karbon. Sangatlah naif jika hutan hanya dinilai dari penyerapan kabonnya, tanpa mempertimbangkan jasa layanan lingkungannya (ecosystem services) sebagai daerah tangkapan air, keanekaragaman hayati, dan sumber kehidupan bagi masyarakat adat yang ada disekitarnya.

Negara maju yang mengeluarkan uangnya untuk mekanisme penyerapan karbon di negara berkembang akan mendapatkan ’surat ijin’ untuk tetap berhak mencemari atmosfir tanpa harus menurunkan emisi mereka (membayar untuk mencemari).

Hutan Indonesia merupakan salah satu komoditas yang seksi untuk dijadikan ’real estate’ negara maju bagi penyerapan karbon yang mereka hasilkan. Padahal kenyataannya, hutan Indonesia sendiri penuh dengan permasalahan yang belum selesai, seperti konflik penguasaan antara masyarakat adat dengan negara maupun dengan perusahaan HPH, HTI dan perkebunan sawit. Jika kemudian masuk upaya menjadikan hutan Indonesia sebagai penyerap karbon, dikhawatirkan akan menyebabkan bertambah kompleksnya konflik yang terjadi. Akibatnya, masyarakat adat akan kembali terusir dari sumber kehidupan mereka karena hutan tidak boleh disentuh dan sudah dikapling-kapling oleh negara maju. Posisi pemerintah Indonesia saat ini sama saja seperti orang yang mengontrakkan sebidang tanah, namun tanah tersebut masih dalam sengketa.
Berubah atau dirubah
Pertemuan di Bali, desember nanti merupakan ajang yang penting untuk melahirkan kesepakatan baru yang lebih adil dan efektif untuk merubah gaya hidup negara maju yang rakus akan energi dan sumber daya alam yang merupakan pola pembangunan yang dominan saat ini. Kesepakatan tersebut haruslah berbicara lebih menukik pada akar permasalahan perubahan iklim bukan justru menjadi ajang tawar-menawar lewat mekanisme pasar, kemudian emisi karbon yang dihasilkan tetap saja meningkat konsentrasinya di atmosfir kita. Maka kita juga harus ikut bersuara karena Bali juga rentan menjadi korban perubahan iklim ini, karena apa yang dihasilkan dalam pertemuan itu akan menentukan keberlanjutan hidup kita di bumi ini.

Penulis, Aktivis WALHI/
Friends of the Earth Indonesia
Tinggal di Tabanan

JAKARTA, Oct 8 (Reuters) - Indonesia wants to be paid $5-$20 per hectare

2007-10-16T23:49:00.000-07:00

not to destroy its remaining forests, the environment minister said on Monday, for the first time giving an actual figure that he wants the world's rich countries to pay.Participants from 189 countries are expected to gather in Bali for global climate talks at a U.N.-led summit in December.They will hear a report on Reduced Emissions from Deforestation (RED) -- a new scheme that aims to make emission cuts from forest areas eligible for global carbon trading.But apart from carbon trading, Indonesia also wants big emitters such as the United States and the European Union to pay the country to preserve its pristine rainforests."We will ask for a compensation of $5-20 per hectare. It's not fixed; it is open to negotiation," Environment Minister Rachmat Witoelar told reporters after a cabinet meeting at the presidential palace on Monday.With a total forest area of 91 million ha (225 million acres), Indonesia could receive as much as $1.8 billion for preserving its forests under the proposal.Indonesia will also negotiate a fixed price for other forms of biodiversity, including coral reefs, Witoelar added.He later told Reuters that the figure matches the amount needed for preservation efforts and to create alternative employment for the local communities.However, some critics say it is not clear how the funds would be supervised to ensure they are used properly.Under the Kyoto Protocol's first round, which runs through 2012, about 35 rich nations are obliged to cut emissions by 5 percent below 1990 levels by 2008-12 to fight global warming.The Bali meeting in December will initiate talks on clinching a new deal by 2009.Kyoto focused on reducing emissions from industry and capturing greenhouse cases, but did not include a scheme to cut emissions from forestry or to protect existing forests, which could reduce global emissions by 20 percent.The sprawling archipelago is also home to 60 percent of the world's threatened tropical peatlands -- dense tropical swamps that release big amounts of carbon dioxide when burnt or drained to plant crops such as palm oil.Indonesia is one of the world's top three carbon emitters when peat emissions are added in, according to a report sponsored by the World Bank and Britain's development arm."So far we have not received anything for what we have done," Witoelar said. "Now that there is a price tag for preservation, the amount of money we get will increase multifold."(Writing by Adhityani Arga; editing by Jeremy Laurence; Reuters Messaging sugita.katyal@reuters.com@reuters.net; +6221 384 6364)

Indegenous People Dilupakan Konvensi Perubahan Iklim

2007-10-16T23:44:00.000-07:00

Bonn - Indegenous people yang biasanya diterjemahkan sebagai masyarakat adat di Indonesia, adalah kelompok yang dilupakan di dalam negosiasi COP 6 bagian kedua UNFCCC di Bonn.
"Dari lima juta kata di dalam teks negosiasi yang disepakati para pihak, tidak ada satu pun kata yang menyinggung hak masyarakat adat," kata Hector Huertas, Indegenous Lawyer untuk Kuna People di Panama, mengungkapkan kekecewaannya saat jumpa pers hari Kamis (26/7), di Bonn. Huertas juga adalah koordinator Indegenous People on Climate Change untuk Meso-American.
"Keputusan yang diambil di Bonn bertentangan dengan instrumen legal internasional lainnya," kata Jocelyn Therese, Wakil Koordinator Indegenous Poeple of Amazon Basin, Karina People of French Guyana. Seharusnya instrumen internasional seperti UNFCCC tidak bertentangan dengan instrumen internasional lainnya yang menjamin hak masyarakat adat.
Therese menyebutkan paling tidak ada tiga instrumen internasional yang mengakui hak masyarakat adat yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Desertifikasi, dan aturan No 169 dari International Labour Organisation.
Salah satu dari butir keputusan COP 6 yang akan mengancam hutan dan masyarakat adat adalah dimasukkannya sink ke dalam CDM (Clean Development Mechanism). "Masuknya sink ke dalam CDM akan berdampak pada masyarakat adat, gaya hidup, pelestarian keanekaragaman hayati, dan melanggar hak azasi manusia," kata Huertas dalam bahasa lokal, yang kemudian diterjemahkan.
Tawaran proyek sink akan mendorong lebih banyak hutan tropis ditebang untuk ditanami pinus, eukaliptus, dan pohon cepat tumbuh lainnya. Semua keuntungan akan didapat oleh pengusaha, masyarakat adat yang akan tergusur.
"Ada tanggung jawab moral bagi semua ORNOP dan pemerintah untuk memastikan hak indegenous people dimasukkan ke dalam ketentuan pelaksanaan CDM," kata mereka meminta.
Salah satu ketentuan yang bisa melibatkan indegenous people adalah mereka meminta inform concern sebelum pelaksanaan proyek CDM. Mudah-mudahan proyek sink tidak menenggelamkan hutan Indonesia dan masyarakat hutan. (Harry Surjadi)
(http://pelangi.or.id)

Sebagian Bali Terancam Tenggelam

2007-09-23T22:37:00.000-07:00

posted in Teknologi, Kabar Anyar contributor : admin

Oleh Anton Muhajir

Akibat pemanasan global (global warming), sebagian wilayah Bali terancam tenggelam. Parahnya lagi, kenaikan air laut hingga 6 meter itu mengancam daerah-daerah pusat kegiatan pariwisata.

Hal tersebut dikatakan Hira Jhamtani, aktivis Third World Network, jaringan negara ketiga yang terutama aktif di gerakan anti-globalisasi. Hira, yang sering mewakili lembaga swadaya masyarakat (LSM) di berbagai kegiatan internasional, menyatakan adanya ancaman itu pada diskusi yang digelar Koalisi LSM untuk perubahan iklim di Denpasar Bali hari ini.

Diskusi setengah hari di Gedung Nari Graha Renon Denpasar tersebut digelar Koalisi LSM di bidang lingkungan antara lain Yayasan Wisnu, Bali Organic Assosiation (BOA), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali, dan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali. Menurut Nyoman Sri Widianti, Eksekutif Daerah Walhi Bali, diskusi itu merupakan upaya sosialisasi persoalan pemanasan global pada masyarakat.

Selain Hira, pembicara di diskusi yang dimoderatori I Wayan Juniartha, wartawan The Jakarta Post, itu adalah Gde Prama, Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa, dan I Nyoman Sadra. Sebab tema diskusi yang dihadiri sekitar 200 peserta itu memang tentang menggali budaya lokal untuk mengantisipasi global warming. “Ini akan jadi masukan pada pertemuan PBB tentang perubahan iklim di Nusa Dua Desember nanti,” kata Aik, panggilan Sri Widianti.

Hira Jhamtani, yang pernah aktif di Institute for Global Justice mengungkapkan data bahwa akibat global warming juga mengakibatkan perubahan iklim (climate change). Mengutip pemberitaan Bali Post (16/08/07), dia mengatakan bahwa saat ini ada 140 titik abrasi dari 450 bentangan garis pantai di Bali. Fakta tersebut ditambah faktor adanya lahan kritis dan perubahan iklim akan mengakibatkan kenaikan air laut hingga 6 meter. Akibatnya, sebagian wilayah Bali pun terancam tenggelam pada 2030.

Wilayah yang terancam tenggelam itu memang terutama di bagian pinggir Bali seperti Kuta, Sanur, Nusa Dua, Tanah Lot, Candi Dasa, Tulamben, Nusa Lembongan, Lovina, dan seterusnya. Namun jika tidak diantisipasi, maka kenaikan air laut itu juga bisa sampai menenggelamkan kota-kota lain yang ada di pinggir pantai termasuk Denpasar dan Singaraja. Melalui sebuah peta, Hira menunjukkan titik-titik di pinggir Bali yang rentan tenggelam tersebut.

Pemanasan global, lanjut Hira, adalah peningkatan suhu rata-rata bumi. Mengutip data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), peningkatan suhu bumi saat ini sekitar 0,6 derajat Celcius dibanding pada tahun 1750 lalu. “Kenapa perbandingannya tahun 1750 adalah karena itulah dimulainya Revolusi Industri yang mengakibatkan penggunaan energi secara besar-besaran,” kata alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.

Peningkatan suhu itu akan terjadi antara 1 hingga 1,5 derajat Celcius. Karena itu ada kesepakatan bersama antara negara-negara di dunia yang tergabung dalam IPCC bahwa suhu harus dibatasi maksimal 2 derajat Celcius. “Kenyataannya, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan,” kata Hira.

Perubahan iklim, lanjutnya, adalah perubahan pola iklim dalam waktu tertentu yang mengakibatkan perubahan komposisi atmosfer global. Perubahan itu terjadi pada suhu udara, pola air hujan dan salju yang jatuh dari udara, cuaca dan musim, serta naiknya permukaan air laut. Hal ini terjadi langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan manusia.

Secara ilmiah, iklim berubah akibat naiknya konsentrasi gas rumah kaca antara lain karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (NOx), metan (CH4), HCFC, ozon troposferik (O3), dan uap air. Gas rumah kaca itu sendiri sebenarnya terjadi secara alami untuk menangkap radiasi matahari sehingga membuat suhu dan iklim bumi stabil. Namun akibat terlalu banyaknya gas rumah kaca, radiasi matahari pun makin banyak sehingga suhu bumi pun makin hangat.

“Gas rumah kaca meningkat akibat emisi dari penggunaan bahan bakar fosil untuk transportasi, industri, dan listrik serta perubahan dalam tata guna lahan dan penggundulan hutan,” kata Hira yang sekarang tinggal di Batubulan, Gianyar tersebut.

Mengutip data World Resources Institute Climate Analysis Indicator Tools, hingga tahun 2000 lalu, ada 42 giga ton gas CO2 di atmosfir. Listrik (24 persen) adalah sumber emisi gas rumah kaca paling besar disusul tata guna lahan (18 persen), industri (14 persen), transportasi (14 persen), pertanian (14 persen), bangunan (8 persen), terkait energi lain (5 persen), dan limbah (3 persen).

Secara per kapita, Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca. “Orang Amerika menggunakan pendapatan dan daya beli per kapita delapan kali lebih besar dan melepaskan proporsi CO2 lebih tinggi dibandingkan orang di tempat lain,” urai Hira. Setelah Amerika, negara lainnya adalah Australia, Kanada, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Selandia Baru, Malaysia, Hong Kong, dan Thailand. Data ini hanya untuk emisi CO2.

Namun untuk keseluruhan emisi gas rumah kaca, negara paling banyak tetap Amerika Serikat. Berturut-turut setelah itu kemudian Uni Eropa, Cina, Indonesia, Brazil, Rusia, Jepang, India, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. “Kalau faktor kebakaran hutan tidak dihitung, pembuangan emisi gas rumah kaca di Indonesia sebenarnya kecil, mungkin di bawah Korea Selatan,” kata Hira.

Berangkat dari data-data di atas, menurutnya, saat ini sedang terjadi ketidakadilan iklim global. “Negara-negara maju adalah penghasil emisi gas rumah kaca paling besar di dunia saat ini. Namun dampaknya justru dirasakan negara-negara miskin,” tegas Hira.

Dampak itu bisa dilihat dari data di perusahaan Asuransi Swiss Re bahwa 90 persen bencana terkait perubahan iklim justru terjadi di Asia. Misalnya berupa banjir di India, gelombang besar di Jepang, dan badai di berbagai negara. Jika ini tidak diantisipasi, ada kemungkinan bahwa pada 2050 akan terjadi kebanjiran tiap tahun di Asia dan Afrika yang mengakibatkan pengungsian besar-besaran hingga 200 juta orang. “Itu pengungsi yang jauh lebih besar dibandingkan korban perang,” kata Hira.

Indonesia pun sudah mengalami dampak perubahan iklim tersebut. Misalnya kenaikan air di Teluk Jakarta setinggi 57 mm tiap tahun. Daerah lain di Indonesia, termasuk Bali, pun mengalami hal yang tak jauh berbeda.

Di Bali, daerah-daerah yang rentan mengalami dampak global warming itu terutama pada daerah pantai. Sebagai contoh, seperti pernah disebut Iwan Dewantama dari WWF Bali Barat, di perairan Pulau Menjangan dan Taman Nasional Bali Barat lainnya terjadi coral bleaching (pemutihan terumbu karang), yang salah satu sebabnya adalah kenaikan suhu air laut.

Jika terumbu karang sudah rusa, maka ekosistem pantai akan erosi. Atau tidak usah jauh-jauh lah. Sehari-hari pun cuaca sudah terasa tidak jelas. Bisa saja terjadi panas berlebihan pada bulan yang seharusnya sudah musim hujan. Atau sebaliknya, bisa hujan deras pada bulan yang seharusnya musim panas. Karena itu ada joke bahwa Indonesia pun saat ini punya empat musim: hujan, kemarau, hujan pada musim kemarau, dan kemarau pada musim hujan.

Lalu bagaimana Bali mengantisipasinya?

Ida Pedanda Tianyar Arimbawa mengatakan umat Hindu Bali sebenarnya sudah mampu menyikapi perubahan iklim secara sekala dan niskala. Secara sekala (alam nyata) melalui penghormatan terhadap alam. Sedangkan secara niskala (alam tak nyata) melalui upacara keagamaan sesuai sasih, tahun, serta situasi alam sesuai wariga (penanggalan) sebagai pedoman membaca perubahan cuaca dan musim.

“Namun dalam praktiknya, tidak sedikit pula upacara yang malah mendukung terjadinya kerusakan secara langsung maupun tidak,” katanya. Pedanda yang juga aktif menolak pembangunan geothermal di Bedugul itu memberi contoh bagaimana setelah upacara justru banyak sampah di sekitar lokasi upacara. Selain itu perilaku tidak hemat ketika upacara juga mendukung komersialisme sebagai salah satu sumber terjadinya kerusakan lingkungan.

Hal senada dikatakan I Nyoman Sadra, Kepala Ashram Gandhi Candi Dasa Karangasem. “Masa orang upacara saja harus pakai buah impor dari Selandia Baru dan Australia. Padahal transportasi untuk impor kan salah satu sumber pembuangan emisi gas rumah kaca,” kata mantan Kepala Desa Tenganan yang kini jadi penerus Ibu Gedong Bagoes Oka tersebut.

Sadra menambahkan bahwa kearifan budaya lokal Bali melalui konsep zonasi, ritual, dan awig-awig sudah menyadari perlunya menjaga keberlangsungan lingkungan. “Tapi kita yang justru sekarang merusaknya,” kata Sadra. [b]

(Sumber: http://www.balebegong.net)

Pemanasan Global Picu Konflik Antar Negara

2007-09-18T00:20:00.000-07:00

Konsulat Bidang Politik Kedutaan Besar Inggris, Piers Cazalet, mengatakan pemanasan global tidak hanya menyebabkan bencana alam yang dahsyat, tapi juga dapat menyebabkan konflik besar di dunia."Perubahan iklim akan memperparah konflik yang sudah ada dan menciptakan konflik baru di dunia," katanya dalam Seminar Global Warming: Implikasi Sosial Ekonomi dan Keamanan Dunia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Selasa (15/05).Menurut dia, naiknya permukaan laut akibat pemanasan global dapat membuat batas antarnegara menjadi tidak jelas. Hal ini, katanya, berpotensi melahirkan konflik antarnegara. Selain itu, naiknya air laut juga mengakibatkan jutaan orang yang tinggal di wilayah pesisir akan bermigrasi. Perpindahan penduduk ini, dia menambahkan, sangat mungkin melahirkan konflik. "Tujuh tahun lalu di Bangladesh terjadi bencana besar. Banyak penduduk yang bermigrasi ke India sehingga melahirkan konflik di sana," katanya mencontohkan.Persediaan energi dan ketersediaan air bersih yang semakin menipis, katanya, sebagai akibat pemanasan global juga bisa menjadi sumber pemicu konflik. Dia kembali mencontohkan dalam beberapa tahun ke depan, kapasitas air Sungai Nil akan berkurang hingga 80 persen akibat pemanasan global. Meskipun masing-masing negara mengurangi emisi, katanya, pemanasan global tetap akan terjadi. "Kami melalui duta besar telah meminta Perserikatan Bangsa Bangsa untuk lebih fokus menangani masalah ini," katanya.
diposting dari Tempo interaktif,19 september 2007: 11.35

Lembar Informasi No. 1

2007-09-13T23:32:00.000-07:00

KETIKA SELIMUT BUMI MAKIN TEBAL:

Sekilas tentang Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

Apa itu Pemanasan Global?

Pemanasan Global adalah proses kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi. Ada petunjuk hal itu terjadi akibat peningkatan jumlah emisi (buangan) Gas Rumah Kaca (GRK) di udara.

Panel antar pemerintah mengenai perubahan iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* melaporkan bahwa suhu rata-rata permukaan bumi meningkat sekitar 0.6°C pada abad ke-20 dibandingkan suhu pada tahun 1750, saat awal proses industrialisasi. Angka 0.6°C nampaknya merupakan perubahan yang kecil. Namun perubahan kecil itu mulai menimbulkan dampak yang merugikan bagi kehidupan kita.

Apa Penyebab Pemanasan Global ?

Pemanasan Global terjadi karena peningkatan jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di lapisan udara dekat permukaan bumi (atmosfer). Gas tersebut memperangkap panas dari matahari sehingga menyebabkan suhu bumi lebih panas daripada suhu normal.

Apa Itu Gas Rumah Kaca (GRK)?

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas di udara pada lapisan permukaan bumi yang memungkinkan sebagian panas dari matahari ditahan di permukaan bumi. Secara alami gas-gas rumah kaca ini juga memancarkan kembali panas matahari agar tidak semuanya diserap bumi tetapi juga agar sebagian diserap bumi. Dengan demikian gas rumah kaca membuat suhu di bumi pada titik yang layak huni bagi makhluk hidup. GRK secara alami juga menjaga agar iklim menjadi stabil.

Namun meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca akan menyebabkan pemanasan global. GRK terdiri dari beberapa unsur, diantaranya :
• Karbon dioksida (CO2), dihasilkan terutama dari pembakaran bahan bakar fosil (seperti minyak bumi dan batubara) untuk mendapatkan energi, serta kebakaran hutan dan lahan.
• Nitrogen oksida (NOx), dihasilkan dari penggunaan pupuk kimia pada pertanian.
• Metan (CH4) dihasilkan dari pembusukan sampah yang tidak dikelola dengan baik, tanaman padi sawah dan ternak.

Mengapa Emisi Gas Rumah Kaca Meningkat?

Emisi GRK berasal dari kegiatan manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil (seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam). Pembakaran bahan bakar fosil sebagai sumber energi untuk listrik, transportasi, dan industri akan menghasilkan karbondioksida dan gas rumah kaca lain yang dibuang ke udara. Proses ini meningkatkan efek rumah kaca. Emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil menyumbang 2/3 dari total emisi yang dikeluarkan ke udara. Sedangkan 1/3 lainnya dihasilkan kegiatan manusia dari sektor kehutanan, pertanian, dan sampah.

Pada tahun 2000 buangan total di atmosfer mencapai 42 miliar ton (Gigaton) setara karbondioksida. Satu liter bensin mengeluarkan buangan 2,4 kg setara CO2.

Siapa Penghasil Emisi terbesar?

Negara-negara maju adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Menurut data dari PBB, urutan beberapa negara penghasil emisi karbondioksida per kepala per tahun sebagai berikut:
- Amerika Serikat 20 ton
- Kanada dan Australia 18 ton
- Jepang dan Jerman 10 ton
- China 3 ton
- India 1 ton
- Afrika >1 ton

Kebakaran hutan dan lahan juga melepaskan karbondioksida dalam jumlah cukup besar, seperti yang terjadi di Indonesia hampir setiap tahun terutama bila kebakaran sangat luas seperti pada tahun 1997.

Gambar 2 menunjukkan bahwa buangan dari sektor energi di negara berkembang jauh lebih kecil daripada di negara maju. Tetapi bila digabungkan dengan sektor non energi (perubahan tata guna lahan dan penggundulan hutan) maka angka buangan di negara berkembang juga cenderung tinggi walaupun tetap tidak setinggi di negara maju. Angka untuk sektor non energi masih jadi perdebatan. Indonesia, misalnya, memang menyumbangkan emisi yang cukup tinggi saat terjadi kebakaran hutan, tapi emisi ini terjadi secara musiman dan perhitungannya belum bisa dipastikan. Walaupun demikian, kebakaran hutan dan lahan tetap harus dicegah demi menjaga kelestarian ekosistem dan mencegah pencemaran udara untuk kepentingan masyarakat Indonesia sendiri.

Apa itu Perubahan Iklim?

Perubahan Iklim adalah perubahan pola perilaku iklim dalam kurun waktu tertentu. Ini bisa terjadi karena efek alami. Namun, saat ini yang terjadi adalah perubahan iklim akibat kegiatan manusia. Perubahan iklim adalah perubahan dalam kandungan gas-gas yang terkandung dalam atmosfer global akibat peningkatan emisi gas rumah kaca. Perubahan iklim mencakup perubahan dalam pola curah hujan, tekanan udara, pola angin dan suhu permukaan bumi.

Apa hubungan antara Pemanasan Global dan Perubahan Iklim ?

Salah satu akibat dari pemanasan global adalah pencairan gunung-gunung es di kedua kutub bumi. Hal ini berakibat langsung pada pola tekanan udara, volume air dan pergerakan ombak di laut sehingga mempengaruhi cuaca*. Pemanasan global juga meningkatkan radiasi matahari sehingga bisa mengganggu kestabilan iklim bumi.

Apa Dampak Perubahan Iklim?

Perubahan iklim menimbulkan perubahan pada pola musim sehingga menjadi sulit diprakirakan. Pada beberapa bagian dunia hal ini meningkatkan intensitas curah hujan yang berpotensi memicu terjadinya banjir dan tanah longsor. Sedangkan belahan bumi yang lain bisa mengalami musim kering yang berkepanjangan, karena kenaikan suhu.

Menurut perusahaan asuransi Swiss Re, 90% dari bencana terkait iklim terjadi di Asia. Pola cuaca akan menjadi ekstrim – kemungkinan cuaca panas sekali, gelombang panas, dan hujan lebat akan lebih sering terjadi. Selain itu, badai siklon tropis kemungkinan lebih intensif, disertai angin kencang dan hujan deras.

Selanjutnya perubahan iklim akan berdampak pada kehidupan kita seperti:
 Ketahanan Pangan Terancam – Produksi pertanian tanaman pangan dan perikanan akan berkurang akibat banjir, kekeringan, pemanasan dan tekanan air, kenaikan air laut, serta angin yang kuat. Perubahan iklim juga akan mempengaruhi jadwal panen dan jangka waktu penanaman. Diperkirakan 65 negara berkembang akan kehilangan sekitar 280 juta ton potensi produksi sereal. Peningkatan suhu 10C diperkirakan menurunkan panen padi 10%.

 Dampak Lingkungan – Banyak jenis makhluk hidup akan terancam punah akibat perubahan iklim dan gangguan pada kesinambungan wilayah ekosistem (fragmentasi ekosistem). Terumbu karang akan kehilangan warna akibat cuaca panas, menjadi rusak atau bahkan mati karena suhu tinggi. Para peneliti memperkirakan, melalui simulasi model komputer, bahwa 15% – 37% dari seluruh spesies dapat menjadi punah di enam wilayah bumi pada 2050. Keenam wilayah yang dipelajari mewakili 20% muka bumi.

 Risiko Kesehatan – Cuaca yang ekstrim akan mempercepat penyebaran penyakit baru dan bisa memunculkan penyakit lama. Badan Kesehatan PBB memperkirakan bahwa peningkatan suhu dan curah hujan akibat perubahan iklim sudah menyebabkan kematian 150.000 jiwa setiap tahun. Penyakit seperti malaria, diare, dan demam berdarah diperkirakan akan meningkat di negara tropis seperti Indonesia.

 Air – Ketersediaan air berkurang 10% – 30% di beberapa kawasan terutama di daerah tropik kering. Kelangkaaan air akan menimpa jutaan orang di Asia Pasifik akibat musim kemarau berkepanjangan dan intrusi air laut ke daratan.

 Ekonomi – Kehilangan lahan produktif akibat kenaikan permukaan laut dan kekeringan, bencana, dan risiko kesehatan semuanya mempunyai dampak pada ekonomi. Sir Nicolas Stern, ekonom dari Bank Dunia mengatakan bahwa dalam 10 atau 20 tahun mendatang perubahan iklim akan berdampak besar terhadap ekonomi. Walaupun tindakan mencegah dampak perubahan iklim sudah terlambat, Stern mengatakan bahwa dunia harus berupaya mengurangi emisi dan membantu negara-negara miskin untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa dibutuhkan investasi sebesar 1% dari total pendapatan dunia untuk mencegah hilangnya 5% - 20% pendapatan di masa mendatang akibat dampak perubahan iklim.

 Dampak sosial, budaya dan politik. Bencana terkait perubahan iklim akan meningkatkan jumlah pengungsi di dalam suatu negara maupun antar negara. Proses mengungsi ini membuat orang menjadi miskin dan tercerabut dari aka sosial dan budaya mereka, terutama hubungan dengan tanah leluhur dan kearifan budaya mereka. Di sisi lain, krisis pangan, air dan sumberdaya, serta peningkatan jumlah pengungsi akan menimbulkan konflik horizontal sehingga bisa memicu konflik politik di dalam negara maupun antar negara.

Siapa paling menderita?

Seluruh dunia akan merasakan dampak perubahan iklim. Tetapi negara dan masyarakat miskinlah yang paling rawan terkena dampaknya. Dampak perubahan iklim tidak dipikul dengan adil. Negara kepulauan kecil dan negara berkembang lain yang merupakan penyumbang terkecil pada emisi GRK, justru yang akan mengalami dampak paling besar dan paling tidak siap menghadapi perubahan iklim. Sebagai contoh, negara-negara pulau kecil di Pasifik hanya menyumbankgan 0,06 % dari total emisi seluruh dunia, tapi akan menjadi korban paling pertama akibat naiknya permukaan air laut. Demikian pula, masyarakat pesisir yang paling miskin yang akan menjadi korban terlebih dahulu. Diperkirakan 200 juta orang akan menjadi pengungsi akibat bencana iklim pada 2050, sebagian besar di antaranya adalah masyarakat miskin di pesisir dan kelompok petani di negara sedang berkembang.

Bagaimana di Indonesia?

Belum ada data komprehensif mengenai dampak perubahan iklim di Indonesia. Namun beberapa data menunjukkan bahwa:

 Suhu rata-rata tahunan menunjukkan peningkatan 0,30C sejak tahun 1990.

 Musim hujan datang lebih lambat, lebih singkat, namun curah hujan lebih intensif sehingga meningkatkan risiko banjir. Pada 2080 diperkirakan sebagian Sumatera dan Kalimantan menjadi 10-30% lebih basah pada musim hujan; sedangkan Jawa dan Bali 15% lebih kering.

 Variasi musiman dan cuaca ekstrim diduga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di Selatan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (CIFOR 2004)

 Perubahan pada kadar penguapan air, dan kelembaban tanah akan berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Perubahan iklim akan menurunkan kesuburan tanah sekitar 2% sampai dengan 8%, diperkirakan akan mengurangi panen padi sekitar 4% per tahun, kacang kedelai sekitar 10%, dan jagung sekitar 50%.

 Kenaikan permukaan air laut akan mengancam daerah dan masyarakat pesisir. Sebagai contoh air Teluk Jakarta naik 57 mm tiap tahun. Pada 2050, diperkirakan 160 km2 dari kota jakarta akan terendam air, termasuk Kelapa Gading, Bandara Sukarno-Hatta dan Ancol (Susandi, Jakarta Post, 7 Maret 2007).

Di Bali kerusakan lingkungan pada 140 titik abrasi dari panjang panti sekitar 430 km. Laju kerusakan pantai di Bali diperkirakan 3,7 Km per tahun dengan erosi ke daratan 50-100 meter per tahun (Bali Membangun, 2004). Kerusakan ini ditambah potensi dampak dari perubahan iklim diduga akan menyebabkan muka air laut naik 6 meter pada 2030, sehingga Kuta dan Sanur akan tergenang (Bali Post, 16 Agustus 2007). Hal ini mengancam keberlangsungan pendapatan dari pariwisata yang mengandalkan kekayaan dan keindahan pantai dan laut di Bali.

 Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi risiko kehilangan banyak pulau-pulau kecilnya dan penciutan kawasan pesisir akibat kenaikan permukaan air laut. Wilayah geografis Indonesia akan berkurang dan akan ada pengungsi dalam negeri.

 Dampak kenaikan muka air laut akan mengurangi lahan pertanian dan perikanan, yang pada akhirnya akan menurunkan potensi pendapatan rata-rata masyarakat petani dan nelayan. Kerusakan pesisir dan bencana yang terkait dengan hal itu akan mengurangi pendapatan negara dan masyarakat dari sektor pariwisata. Sementara itu, negara harus menaikkan anggaran untuk menanggulangi bencana yang meningkat, mengelola dampak kesehatan, dan menyediakan sarana bagi pengungsi yang meningkat akibat bencana. Industri di kawasan pesisir juga kemungkinan besar akan menghadapi dampak ekonomi akibat permukaan air laut naik. Kesemuanya ini akan meningkatkan beban anggaran pembangunan nasional dan daerah.

Dampak-dampak ini memang sering dikatakan sebagai ”diperkirakan”. Tetapi perubahan pola cuaca, intensitas hujan dan musim kering, serta peningkatan bencana sudah mulai kita rasakan sekarang, tidak perlu menunggu 2030 atau 2050. Kalau peningkatan suhu rata-rata bumi tidak tidak dibatasi pada 20C maka dampaknya akan sulit dikelola manusia maupun alam!

Ketika bumi mengalami suhu tinggi tapi selimutnya makin tebal, .... masa depan umat manusia terancam.

Sumber informasi

Bali Post, 16 Agustus 2007.
Climate Change, A CAP (Consumers Association of Penang) Guide.
Godrej, Dianyar. 2001.
The No-Nonsense Guide to Climate Change
Jakarta Post, 7 Maret 2007.
Stern Review on The Economics of Climate Change
PEACE, 2007.
Ringkasan Eksekutif. Indonesia dan Perubahan Iklim : Status Terkini dan Kebijakannya.
World Resources Institute. 2007. Climate Analysis Indicators Tool (WRI-CAIT) Version 4.0.

Catatan*:
IPCC – panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, sebuah lembaga internasional, terdiri dari para ahli dan utusan pemerintahan, yang secara berkala mengkaji pemanasan global, perubahan iklim, dampaknya serta menyarankan langkah-langkah untuk mengatasinya. Ini adalah lembaga yang otoritasnya diakui sebagian besar negara di dunia.

Iklim : Pola cuaca yang terbentuk dalam jangka waktu panjang misalnya 30-100 tahun. Contoh: iklim tropis, sub-tropis, iklim panas, iklim dingin.

Cuaca : gejala alam yang terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Contoh: suhu, angin, dll. Cuaca di kawasan tertentu sulit untuk diramalkan secara detail dari minggu ke minggu. Sementara, pola cuaca selama bertahun-tahun (iklim), lebih mudah untuk diketahui, dimengerti dan diramalkan

Jangan ketinggalan ... fact sheet selanjutnya:

Fact sheet NO. 2 MEMAHAMI KESEPAKATAN IKLIM INTERNASIONAL
Fact Sheet No. 3 Apa yang Bisa Dilakukan Menghadapi Dampak Perubahan Iklim?
Fact Sheet No. 4. Pesan Kearifan Bali untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

dirangkum oleh Hira Jhamtani dan Kadek Lisa masukan dari Agung Wardana untuk Kolaborasi Bali Climate Change.

Jika Anda tertarik dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang Perubahan Iklim dan Pemanasan Global, silakan menghubungi

Bali Kolaborasi Climate Change merupakan forum yang terdiri dari organisasi non-pemerintah dan eksponen masyarakat sipil yang berjuang untuk mengkampanyekan nilai-nilai Nyepi sebagai salah satu solusi yang adil dan murah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Forum ini pertama kali dibentuk oleh empat organisasi non pemerintah, yakni: Yayasan WISNU, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali dan Bali Organic Association (BOA).

walhi bali events

2007-09-04T05:30:00.000-07:00

2007-09-04T01:06:00.000-07:00

Aktivis Lingkungan Goyang APEC

Para aktivis yang menaruh perhatian pada isu perubahan iklim mendobrak masuk ke sebuah stasiun pembangkit listrik Australia, Senin (3/9), seiring mulai dilancarkannya penyerbuan bergaya gerilya oleh para aktivis menjelang digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC),di Sydney, pada 8-9 September.[Sydney]

Empat aktivis lingkungan hidup bahkan nekat merantai tubuh mereka ke ban berjalan pengangkut batu bara di stasiun pembangkit listrik Loy Yang, di Negara Bagian Victoria, sehari setelah para aktivis menyerbu kapal NSS Endeavor yang mengangkut batu bara di sebuah pelabuhan dekat Sydney.Pembangkit listrik, yang memasok hampir sepertiga kebutuhan listrik di Victoria, mengurangi pasokan listriknya selama lima jam sebelum akhirnya rantai pengikat tubuh tiga laki-laki dan satu perempuan tersebut dilepaskan polisi. Empat aktivis itu pun ditahan, ungkap seorang juru bicara pemerintah negara bagian Victoria. Michaela Stubbs, juru bicara para aktivis, mengatakan sejumlah unjuk rasa yang lain juga telah direncanakan untuk menentang industri pengguna bahan bakar fosil. Aksi dilancarkan untuk menekankan kesadaran pentingnya pengurangan emisi gas rumah kaca yang dituding bertanggung jawab atas pemanasan global. Demonstrasi-demonstrasi itu dirancang untuk mengirimkan pesan kepada 21 pemimpin yang hadir dalam pertemu-an tahunan APEC di Sydney pekan ini.
"Kita ingin melihat tindakan nyata saat ini. Target-target mereka yang aspirasional dan tanpa komitmen benar-benar tidak memadai untuk menghentikan perubahan iklim yang membahayakan," kata Michaela. Pemanasan global merupakan isu yang menonjol dalam agenda KTT. Tetapi, Perdana Menteri Australia John Howard menegaskan, KTT kali ini tidak akan menghasilkan kesepakatan berupa target-target bersifat mengikat terkait pengurangan gas rumah kaca, meskipun tetap akan dibahas. APEC tampaknya akan menyetujui sasaran "aspirasional" jangka panjang tentang pengurangan emisi, untuk menggantikan perjanjian internasional tentang perubahan iklim, yakni Protokol Kyoto, yang habis masa berlakunya pada 2012. Tiga anggota APEC, yakni AS, Tiongkok, dan Rusia, selama ini dikenal sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Sedangkan Australia selama ini merupakan eksportir batu bara terbesar. Aksi protes semakin meningkat bersamaan mulai diperketatnya langkah-langkah keamanan, terutama menjelang kedatangan Presiden AS George W Bush ke Sydney, Selasa (4/9). Sebelumnya, pada Minggu (2/9), 12 aktivis Greenpeace ditangkap bersamaan dibukanya rangkaian pertemuan APEC di Sydney. Terhadap sebelas demonstran, polisi menjatuhkan dakwaan mereka telah melakukan aksi pengrusakan karena mengecat tulisan "Australian Mendorong Ekspor Batubara (Australia Pushing Export Coal)", yang jika dicermati akronimnya berbunyi APEC, ke lambung kapal NSS Endeavor, ketika baru lepas sandar dari Newcastle, utara Sydney. Sedangkan demonstran yang ke-12 dijatuhi dakwaan melakukan navigasi yang membahayakan. Pemerintah Australia mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa. Sejumlah pejabat pada Senin (3/9) membela tindakan polisi yang memaksa tiga turis Jerman menghapus foto-foto di kamera mereka yang mengabadikan dinding pengamanan yang dibangun di Sydney terkait penyelenggaraan KTT. Tindakan polisi itu mungkin "berlebihan", tetapi juga dianggap perlu karena para demonstran juga dilaporkan tengah mencari titik-titik kelemahan di tembok pengaman tempat mereka dapat melancarkan serangan. Demikian penjelasan Menteri Transportasi Negara Bagian New South Wales, John Watkins.Sekitar 3.500 polisi, yang didukung 1.500 personel militer dari pasukan khusus dan pasukan kontraterorisme, mulai memberlakukan zona tertutup di pusat Kota Sydney.

Perdagangan Bebas

Selain perubahan iklim, yang juga jadi agenda utama di KTT adalah perdagangan. Para pemimpin APEC direncanakan mendesak dihidupkannya kembali perundingan perdagangan dunia yang mengalami kebuntuan. Wakil Departemen Perdagangan Amerika Serikat Susan Schwab, Senin (3/9) mengungkapkan, keinginan membahas perdagangan global dapat membawa kembali pembicaraan itu ke jalur yang benar, jika negara-negara kaya dan miskin mau mempertimbangkan dua usul baru untuk menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai hambatan-hambatan perdagangan. Schawb menjelaskan, usul yang diajukan WTO Juli lalu dimaksudkan untuk mengatasi kebuntuan mengenai subsidi AS, proteksi pertanian, dan tarif barang impor negara berkembang. Dia menolak menjelaskan terperinci usulan baru itu.
Tetapi menurut data yang ada, usulan tersebut salah satunya berbunyi, AS akan mengurangi subsidi pertanian antara US$ 13 miliar-US$ 16,4 miliar. Sementara negara berkembang, seperti Brasil, Tiongkok, dan India akan mengurangi tarif industri. [AP/AFP/SMH/E-9/E-4]

Bali Principles of Climate Justice

2007-09-03T01:23:00.000-07:00

Bali Principles of Climate Justice
International Climate Justice Network
August 28th, 2002

An international coalition of groups gathered in Johannesburg for the Earth Summit has released a set of principles aimed at "putting a human face" on climate change. The Bali Principles of Climate Justice redefine climate change from a human rights and environmental justice perspective. The principles were developed by the coalition -- which includes CorpWatch, Third World Network, Oil Watch, the Indigenous Environmental Network, among others -- at the final preparatory negotiations for the Earth Summit in Bali in June 2002.
Climate change may very well be the biggest threat facing humanity. Yet, the negotiations to find solutions have so far been mired mostly in the technical arena, and have been derailed by special interest groups such as large oil, coal and utility companies and governments such as the United States. The latest example are the efforts to sideline renewable energy plans at the Johannesburg Summit. For many, the issue of climate is a matter of life and death. The biggest injustice of climate change is that the hardest hit are the least responsible for contributing to the problem. The Bali Principles of Climate Justice seek to broaden the constituency providing leadership on climate change. They do so by linking local community issues to climate change.
The Climate Justice coalition -- together with its members from India -- the National Fishworkers Forum, the National Alliance of People's Movements and Mines, Minerals and People -- also extend an invitation to the international community to participate in the Climate Justice Summit slated for New Delhi from October 26-28, 2002- parallel to the COP8 meeting on the Kyoto Protocol. The Summit will consist of a series of events that will emphasize the real impacts of climate change on people, while exposing the special interests at work in derailing the efforts to genuinely address the problem.
The International Climate Justice Network includes: CorpWatch, Friends of the Earth International, Greenpeace International, groundwork, Indigenous Environmental Network, Indigenous Information Network, National Alliance of People's Movements, National Fishworkers Forum, OilWatch Africa, OilWatch International, Southwest Network for Environmental and Economic Justice, Third World Network and World Rainforest Movement.
________________________________________
Bali Principles of Climate Justice
29 August 2002
P R E A M B L E
Whereas climate change is a scientific reality whose effects are already being felt around the world;
Whereas if consumption of fossil fuels, deforestation and other ecological devastation continues at current rates, it is certain that climate change will result in increased temperatures, sea level rise, changes in agricultural patterns, increased frequency and magnitude of "natural" disasters such as floods, droughts, loss of biodiversity, intense storms and epidemics;
Whereas deforestation contributes to climate change, while having a negative impact on a broad array of local communities;
Whereas communities and the environment feel the impacts of the fossil fuel economy at every stage of its life cycle, from exploration to production to refining to distribution to consumption to disposal of waste;
Whereas climate change and its associated impacts are a global manifestation of this local chain of impacts;
Whereas fossil fuel production and consumption helps drive corporate-led globalization ;
Whereas climate change is being caused primarily by industrialized nations and transnational corporations;
Whereas the multilateral development banks, transnational corporations and Northern governments, particularly the United States, have compromised the democratic nature of the United Nations as it attempts to address the problem;
Whereas the perpetration of climate change violates the Universal Declaration On Human Rights, and the United Nations Convention on Genocide;
Whereas the impacts of climate change are disproportionately felt by small island states, women, youth, coastal peoples, local communities, indigenous peoples, fisherfolk, poor people and the elderly;
Whereas local communities, affected people and indigenous peoples have been kept out of the global processes to address climate change;
Whereas market-based mechanisms and technological "fixes" currently being promoted by transnational corporations are false solutions and are exacerbating the problem;
Whereas unsustainable production and consumption practices are at the root of this and other global environmental problems;
Whereas this unsustainable consumption exists primarily in the North, but also among elites within the South;
Whereas the impacts will be most devastating to the vast majority of the people in the South, as well as the "South" within the North;
Whereas the impacts of climate change threaten food sovereignty and the security of livelihoods of natural resource-based local economies;
Whereas the impacts of climate change threaten the health of communities around the world-especially those who are vulnerable and marginalized, in particular children and elderly people;
Whereas combating climate change must entail profound shifts from unsustainable production, consumption and lifestyles, with industrialized countries taking the lead;
We, representatives of people's movements together with activist organizations working for social and environmental justice resolve to begin to build an international movement of all peoples for Climate Justice based on the following core principles:
1. Affirming the sacredness of Mother Earth, ecological unity and the interdependence of all species, Climate Justice insists that communities have the right to be free from climate change, its related impacts and other forms of ecological destruction.
2. Climate Justice affirms the need to reduce with an aim to eliminate the production of greenhouse gases and associated local pollutants.
3. Climate Justice affirms the rights of indigenous peoples and affected communities to represent and speak for themselves.
4. Climate Justice affirms that governments are responsible for addressing climate change in a manner that is both democratically accountable to their people and in accordance with the principle of common but differentiated responsibilities.
5. Climate Justice demands that communities, particularly affected communities play a leading role in national and international processes to address climate change.
6. Climate Justice opposes the role of transnational corporations in shaping unsustainable production and consumption patterns and lifestyles, as well as their role in unduly influencing national and international decision-making.
7. Climate Justice calls for the recognition of a principle of ecological debt that industrialized governments and transnational corporations owe the rest of the world as a result of their appropriation of the planet's capacity to absorb greenhouse gases.
8. Affirming the principle of ecological debt, Climate Justice demands that fossil fuel and extractive industries be held strictly liable for all past and current life-cycle impacts relating to the production of greenhouse gases and associated local pollutants.
9. Affirming the principle of Ecological debt, Climate Justice protects the rights of victims of climate change and associated injustices to receive full compensation, restoration, and reparation for loss of land, livelihood and other damages.
10. Climate Justice calls for a moratorium on all new fossil fuel exploration and exploitation; a moratorium on the construction of new nuclear power plants; the phase out of the use of nuclear power world wide; and a moratorium on the construction of large hydro schemes.
11. Climate Justice calls for clean, renewable, locally controlled and low-impact energy resources in the interest of a sustainable planet for all living things.
12. Climate Justice affirms the right of all people, including the poor, women, rural and indigenous peoples, to have access to affordable and sustainable energy.
13. Climate Justice affirms that any market-based or technological solution to climate change, such as carbon-trading and carbon sequestration, should be subject to principles of democratic accountability, ecological sustainability and social justice.
14. Climate Justice affirms the right of all workers employed in extractive, fossil fuel and other greenhouse-gas producing industries to a safe and healthy work environment without being forced to choose between an unsafe livelihood based on unsustainable production and unemployment.
15. Climate Justice affirms the need for solutions to climate change that do not externalize costs to the environment and communities, and are in line with the principles of a just transition.
16. Climate Justice is committed to preventing the extinction of cultures and biodiversity due to climate change and its associated impacts.
17. Climate Justice affirms the need for socio-economic models that safeguard the fundamental rights to clean air, land, water, food and healthy ecosystems.
18. Climate Justice affirms the rights of communities dependent on natural resources for their livelihood and cultures to own and manage the same in a sustainable manner, and is opposed to the commodification of nature and its resources.
19. Climate Justice demands that public policy be based on mutual respect and justice for all peoples, free from any form of discrimination or bias.
20. Climate Justice recognizes the right to self-determination of Indigenous Peoples, and their right to control their lands, including sub-surface land, territories and resources and the right to the protection against any action or conduct that may result in the destruction or degradation of their territories and cultural way of life.
21. Climate Justice affirms the right of indigenous peoples and local communities to participate effectively at every level of decision-making, including needs assessment, planning, implementation, enforcement and evaluation, the strict enforcement of principles of prior informed consent, and the right to say "No."
22. Climate Justice affirms the need for solutions that address women's rights.
23. Climate Justice affirms the right of youth as equal partners in the movement to address climate change and its associated impacts.
24. Climate Justice opposes military action, occupation, repression and exploitation of lands, water, oceans, peoples and cultures, and other life forms, especially as it relates to the fossil fuel industry's role in this respect.
25. Climate Justice calls for the education of present and future generations, emphasizes climate, energy, social and environmental issues, while basing itself on real-life experiences and an appreciation of diverse cultural perspectives.
26. Climate Justice requires that we, as individuals and communities, make personal and consumer choices to consume as little of Mother Earth's resources, conserve our need for energy; and make the conscious decision to challenge and reprioritize our lifestyles, re-thinking our ethics with relation to the environment and the Mother Earth; while utilizing clean, renewable, low-impact energy; and ensuring the health of the natural world for present and future generations.
27. Climate Justice affirms the rights of unborn generations to natural resources, a stable climate and a healthy planet.
________________________________________
Adopted using the "Environmental Justice Principles" developed at the 1991 People of Color Environmental Justice Leadership Summit, Washington, DC, as a blueprint.
Endorsed by:
CorpWatch, US
Friends of the Earth International
Greenpeace International
groundwork, South Africa
Indigenous Environmental Network, North America
Indigenous Information Network, Kenya
National Alliance of People's Movements, India
National Fishworkers Forum, India
OilWatch Africa
OilWatch International
Southwest Network for Environmental and Economic Justice, US
Third World Network, Malaysia
World Rainforest Movement, Uruguay

Bali Simpan 20 Ton Freon Perusak Ozon

2007-09-01T01:20:00.000-07:00

Oleh Agustinus Wibowo
[Tulisan ini pernah dipublikasikan di Harian NusaBali]

Penggunaan bahan-bahan tak ramah lingkungan di Bali dalam sektor mesin pendingin masih terhitung tinggi. Diperkirakan sedikitnya masih ada sekitar 20 ton refrigeran atau freon jenis R12 yang mampu melubangi lapisan ozon, masih terus digunakan. Celakanya lagi, bahan penggantinya yang ramah lingkungan dan beredar di Bali, 90 persen juga palsu.
Hal ini disampaikan Hartawan Setjodiningrat, Project Manager PT Dasa Windu Agung yang bergerak dalam bidang koordinator dan pengawasan bahan perusak ozon (BPO) foam dan Mac Sector. Dari hasil penelitian badan itu, diketahui bahwa di Indonesia sedikitnya ada 915 ton bahan klorokarbon atau chlorofluorocarbon (CFC) jenis R12 yang biasa digunakan dalam mesin pendingin. “Dari jumlah ini, untuk Bali kita perkirakan konsumsinya masih mencapai 20 ton,” ujar Hartawan beberapa waktu lalu.
Jumlah ini didapatkan dari penghitungan penggunanya di berbagai bengkel servis peralatan mesin pendingin yang ada di Bali. Dari data yang ada diketahui sedikitnya ada 70 bengkel servis mesin pendingin yang resmi dan mempunyai ijin di seluruh Bali. Persebarannya meliputi Denpasar (32 bengkel), Tabanan (12), Gianyar (8), Jembrana (10), Karangasem (7), Jembrana (10), dan Bangli (1).
Untuk tahu, bahan CFC R12 yang biasa digunakan sebagai refrigeran pada mesin pendingin seperti AC besar maupun AC mobil ini, termasuk bahan yang dilarang karena tidak ramah lingkungan. Penggunaanya bisa menyebabkan kerusakan dan penipisan lapisan ozon yang bisa menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan .
Bahan perusak ozon lainnya yang juga dilarang adalah CFC-11, CFC-113, CFC-115 yang banyak digunakan dalam industri foam, tembakau, dan aerosol, halon pada pemadam api, dan metilbromida pada pembasmi hama. Sejatinya, bahan pengganti untuk freon CFC R12 yang berbahaya ini sudah ditentukan yakni diganti dengan bahan HFC 134a yang lebih ramah lingkungan.
Namun, dari sebagian besar freon HFC 134a yang beredar di Bali, ternyata sebagian besar palsu. Meski berlabel ramah lingkungan, diperkirakan sekitar 70-90 persen tabung bahan freon ramah lingkungan R134a yang beredar ini adalah palsu. “Meski labelnya bahan ramah lingkungan, namun isinya tetap saja R12 yang dicampur dengan bahan lainnya,” ujar Hartawan sambil menunjukkan contoh jenis tabung yang palsu itu.
Selain diketahui dari kemasannya yang tidak original, juga dapat diketahui dari harganya yang sangat murah. Sebagai gambaran, satu tabung orisinil freon 134a yang asli ukuran 13,6 kg harganya mencapai Rp 1,3 juta. Namun, di Bali untuk tabung palsu dengan ukuran yang sama, harganya hanya Rp 650 ribu. “Tabung ‘aspal’ ini juga hanya berselisih Rp 50 ribu dengan tabung R12 yang dilarang,” ujar Hartawan.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ari Darmawan Pasek, peneliti dari Institut Teknologi Bandung yang pernah meneliti mengenai pemakaian BPO. Menurut Pasek, dari hasil survei di 35 bengkel servis pendingin yang berskala besar di Bali, diketahui bahwa 66 persen di antaranya masih menggunakan bahan perusak R12. Sementara, baru 34 persen saja yang sudah menggunakan bahan ramah lingkungan R134a.
Namun ternyata, papar Pasek, setelah diteliti lebih lanjut tabung R134a yang digunakan oleh 34 persen bengkel tadi, ternyata banyak yang palsu. “Kebanyakan yang dipakai merupakan bahan oplosan yang didominasi bahan R12 juga,” ujarnya. Lebih lanjut menurutnya, banyak orang tidak tahu membedakan produk asli CFC yang ramah lingkungan ini dengan palsunya. “Secara sekilas, tabung itu memang mirip dan susah dikenali perbedaannya. Untuk itu, masyarakat harus jeli dan kritis.” katanya.
Dia memberikan ilustrasi, pada tabung dengan kandungan R134a tertera merek, jenis refrigerant, nama serta alamat pabrik pembuat. Di antara tabung refrigerant R134a yang asli adalah Genetron produksi Honeywell, lalu Klea lansiran ICI, serta Suva keluaran DuPont. Selain itu bisa juga melihat warna tabung.” Semisal untuk tabung R134a berwarna hijau muda, dan R12 berkelir putih,” paparnya.
Sementara untuk mengatasi penggunaan bahan CFC yang masih marak di Bali, setidaknya 20 bengkel di Bali sudah mendapatkan bantuan peralatan daur ulang CFC secara cuma-cuma. Dengan mendaur ulang maka tidak perlu membeli CFC yang baru. Cukup yang lama didaur ulang untuk dipakai lagi. “Artinya tidak akan ada lagi CFC yang masuk dari impor lagi, cukup yang sudah ada digunakan sambil pelan-pelan diganti,”paparnya.

Diambil dari: www.balebengong.net

Seruan: BERSIAP UNTUK GLOBAL DAY OF ACTION!!!

2007-08-29T18:52:00.000-07:00

Teman-teman ED and anggota WALHI,

Saya yakin sebagin besar teman2 tau bahwa Indonesia akan menjadi tuan
rumah bagi pertemuan PBB mengenai Climate Change (Perubahan Iklim) di
Bali tanggal 3-14 Desember nanti.

Selain semakin parahnya dampak dari krisis iklim saat ini, pertemuan
ini juga sangat penting karena pertemuan ini akan membahas
kesepakatan2 baru paska 2012-- setelah kesepakatan yang diatur oleh
Protokol Kyoto selesai.

Kecenderungan utama dari rencana kesepakatan2 ini adalah 'perdagangan
emisi', penggunaan kawasan hutan sebagai penstabil iklim, adaptasi
dari perubahan iklim dan lain2. Semua ini akan sangat berdampak pada
negara2 Selatan, khususnya Indonesia, dalam jangka panjang, dan akan
memberi keleluasaan atau hak bagi negara2 industri untuk melanjutkan
pencemaran atmosfir.

Pemerintah, media, dan ornop sedunia akan mencurahkan perhatiannya
pada pertemuan ini nanti, dan hanya hanya ada satu cara untuk
membendung kecenderungan ini, yaitu membangun sebuah blok global yang
menuntut bahwa hanya melalui pengurangan emisi yang lebih
progresif-lah katastropi (bencana) perubahan iklim dapat dicegah,
bukan melalui berbagai skema2 manipulatif yang menempatkan negara2
Selatan sebagai penyerap karbon global, sementara negara2 industri
terus dapat menikmati tingkat konsumtif mereka sambil terus mencemari
atmosfir.

Aksi global ini juga menuntut negara2 industrilah yang mengeluarkan
paling banyak gas rumah kaca-lah yang harus paling bertanggung- jawab
untuk mengatasi masalah perubahan iklim ini.

Berbagai organisasi gerakan lingkungan dan sosial sedang menyiapkan
sebuah hari aksi internasional pada hari Sabtu 8 Desember 2007! Aksi
ini akan berlangsung di kota2, desa2, di jalan2 di seluruh dunia
(www.globalclimatec ampaign.org )

Mudah2an teman tertarik untuk mengorganisir aksi serupa di kota2, dan
ingin agar aksi tersebut menjadi bagian dari aksi global. Kita
sedang berupaya agar seluruh aksi lokal ini menjadi sebuah kekuatan
global yang sangat kuat. Kita ingat bahwa seluruh gerakan lingkungan
yang utama hanya berhasil bila seluruh aktivis dan orang2 melakukan
aksi di jalan.

Aksi ini tidak perlu memobilisasi ratusan orang, tetapi cukup dengan
aksi kecil tetapi yang sangat kreatif dan mampu mengirim pesan yang
jelas bagi media. Dengan strategi media yang baik dan aksi yang
kreatif, kita bisa (melalui media) menjangkau orang dan politis,
pengambil keputusan.

Bila teman2 tertarik, silahkan menghubungi saya (ginting@foei. org).

Salam hormat,

Ginting
Friends Of The Earth International

Indonesia Akan Mengalami Kegagalan Technology Untuk Kedua Kalinya??

2007-08-29T06:20:00.000-07:00

Oleh:
Ketut S Astawa

Energi, kebutuhan dan kenyataan
Kebutuhan akan Energi saat ini menjadi perhatian serius masyarakat dan Pemerintah Indonesia sebab dengan biaya produksi yg tinggi menyebabkan mahalnya harga energy (listrik, gas dll) yang dibebankan kepada pemakai (pelanggan). Masalah ini sebenarnya terjadi diseluruh dunia, khususnya di negara2 Eropa dan Amerika yang memakai energi lebih banyak dari belahan dunia yg lain. Namun disamping itu ada beberapa masalah yg lebih serius yg dihadapai masyarat dunia dewasa ini, yakni masalah global warming (pemanasan iklim gobal ) yakni iklim dunia yg sangat ekstrem dan level Emisi Carbon yg sudah sangat tinggi dari penggunaan Fosil energy selama ini.

Para ahli bersama organisasi-organisasi dunia beserta badan-badan PBB telah berusaha menghambatnya dgn berbagai kebijakan-kebijakan lingkungan, yg salah satunya (sangat penting di bidang Energi) adalah ‘Kiyoto Protocol’. Kebijakan ini memberikan ketegasan yang luarbiasa kepada Negara-negara dunia utk mengurangi secara keras produksi serta penggunaan Fosil energi di dunia, dan menggantikannya dengan energi yang betul betul ramah lingkungan dan keberadaannya sangat melimpah di dunia.

Potensi Solar Cell sebagai energi terbaharukan
Eropa telah mencanangkan pengunaan renewable energi sekitar 25% dari seluruh kebutuhan energinya pada tahun 2025, begitu pula Amerika dan Canada yg tengah gencar mengkampanyekan penggunaan renewable Energi untuk masyarakatnya. Kebijakan ini telah menjadikan produksi berskala besar akan power plan2 berbasis renewable energi. Perusahaan2 otomotif sedang berlomba lomba mencipkan mesin berbasis power gen. Inggris misalnya terus berlomba membangun wind farm di pesisir barat pantai Wales sampai Scotland, disamping tengah membangun tower lepas pantai utk energy gelombang laut. Sedangkan German dgn Amerika menjalankan program 1juta roof (install solar cell). Mei lalu misalnya Goesol dan SWE-Scotts (salah satu solar cell manufactur terbesar di German) bersama Germany government telah menginstall 20MW solar cell power plan di Leipzig German, dan akan dikembangkan sampai 50MW. Jepang sebagai negara terdepan didunia dalam hal memproduksi dan memakai solar cell bahkan telah mengambil pajak keuntungan mulai 2003 lalu dari setiap penggunaan solar cell masyarakatnya, setelah bertahun-tahun semenjak tahun 80-an mensubsidi bear-besaran untuk penggunaan solar cell, baik untuk research maupun menyebaran informasi pada masyarakatnya.

Di kawasan asia (selain jepang yg telah memiliki puluhan solar cell manufacture besar) pertumbuhan solar cell manufacture seperti jamur dimusim hujan, di China tidak kurang puluhan solar cell manufacture yg tengah pemproduksi rata-rata 20-50 MW solar panel pertahunnya, India memiliki tidak kurang 8 solar cell manufature yang telah berproduksi mulai pertengahan tahun 90-an. Di Asia Tenggara Indonesia termasuk yg paling terbelakang, sebab tercatat Thailand telah mengembangkan Solar cell dan memiliki 3 manufature dgn capasitas produksi 15-20 MW pertahun, Philipina mendapat kesempatan mengembangkan Solar cell, dimana UNI Solar USA, telah memindahkan salah satu cabang manufacture dari Amerika dan mulai pertengahan tahun ini telah diharapkan mampu memproduksi 25-30 MW solar cell pertahun. Malaysia tidak mau ketinggalan satu manufacture solar cellnya telah memproduksi 15MW per tahun dan satu manufacture lainnya tengah dikerjakan untuk produksi sekitar 30MW pertahun. Indonesia sangat jauh dalam hal ini, dengan kebijakan pemanfaatan renewable yg hanya 4% dari total kebutuhan energynya oleh kementrian Energy dan Sumber daya mineral, tampak jelas kita seakan kurang peduli akan hal ini.

Potensi dan posisi Indonesia
Dimana posisi kita?, hal ini telah dikawatirkan Prof. Welson Wenas, staff pengajar physic department ITB, bahwa Indonesia akan kembali kehilangan kesempatan untuk mengembangkan technology, setelah di tahun 80-an dimana putra2 bangsa telah mampu menguasai mobile technology (cellular mobile phone technology), namun karena kebijakan pemerintah yg kurang berpihak di bidang ini maka kita akhirnya hanya menjadi target market mobile phone, sehingga sampai sekarang kita hanya bisa konsumtif di bidang ini. Kini, Technology Solar cell kembali akan perpeluang menjadi kegagalan bangsa Indonesia setelah seluruh negara2 tetangga kita mengembangkannya. Akan sangat menyedihkan bila ahli2 dan putra2 bangsa terbaik yg telah mendapat menghargaan international seperti prof. Welson Wenas mendapat paten atas penemuan performance Amorphous-Sillicon (kerjasama dgn Kaneka Jepang, dimana sebagai salah satu manufacture solar cell terbesar di dunia), serta banyak ahli2 serta putra2 bangsa yang handal di bidang ini yg sampai saat ini justru dimanfaatkan kemampuannya oleh negara2 tetangga kita.

Sebetulnya Kita bisa memulainya dengan penyebaran luasan informassi yg benar akan potensi ini. Seperti yg telah dilakukan di Jepang di awal tahun 80-an. Dinama masyarakatnya akhirnya sadar dan mengerti bagaimana akan manfaat solar cell ini, sehingga kini masyarakat Jepang menggunakan solar cell untuk perumahannya sebagai suatu hal yg wajib. Gedung-gedung pemerintahan, sekolah2 serta pusat2 pelayanan masyarakat menggunakan solar cell sebagai sumber pembangkit listrik yg handal, sangat umum kita saksikan gedung2 dengan technology BIPV (building intergrated photovoltaic) yang menginstall solar panel sebagai pengganti kaca untuk, dinding, jendela2 serta kaca2 pintunya.

Tuhan Maha adil, bila di Kutub Utara dan selatan di ciptakan hembusan angin diatas 3.5m/dt yang memungkinkan negara2 di belahan ini mengoptimalkannya sebagai pembangkit listrik, maka untuk daerah2 dikawasan dekat dengan equator (sedikit hembusan anginnya /dibawah 3 m/dt) Irradiance matahari lah yang melimpah. Indonesia berada di kawasan ini dimana Irradiance sebesar rata-rata 200-250 W/m2 selama setahun, atau sebesar rata2 800-1100 W/m2 dalam masa penyinaran, dgn Jam penyinaran yg tinggi hampir 14 Jam dalam sehari, menjadikan potensi ini sangat luarbisa.

Potensi Solar Cell di Bali
Sebagai daerah tujuan pariwisata Bali sangat berpotensi mengembangkan technologi ini. Seperti yg telah di kembangkan oleh Sidney, di tahun 2000 bertepanan saat Negara ini menjadi tuan rumah olimpiade, dimana Sidney mengclaim sebagai kota yang bersih lingkungan dan Clean Energy pula. Tampak jelas disetiap sudut kotanya menggunakan solar cell untuk pembangkit listrik. Dari traffic light, penerangan jalan, logo2 , penunjuk jalan sampai solar panel yang di install secara luas di dinding juga jendela gedung-gedung pusat layanan dan pemerintahan, juga hampir di setiap pertokoannya. Sehingga Image Clean city, dengan Clean Energy semakin kuat untuk Sydney dan ini sangat menguntungan Sidney sebagai kota tujuan wisata di tengah issue dan campanye zero Carbon emission di negara2 barat sangat kencang saat ini. Kondisi ini bisa kita tiru untuk menguatkan isu Bali yang berbudaya serta bersih dan bebas carbon emission dengan clean energynya. Sehingga Best Island in the world ( versi travel leisure magazine ) yg tahun ini kembali didapat semakin kuat imagenya di dunia.

Disisi lain sebetulnya kita bisa bekerja bersama dgn PLN, dimana selama ini kita senantiasa menudingnya dan menyalahkannya bila terjadi pemadaman atau kegagalan energy listrik. Padahal bila kita lihat secara fair, PLN selama ini bekerja sendirian utk pembangkitan, distribusi juga maintenance energy listrik di Tanah Air. Alangkah bijaksananya bila kita bersama bisa mengurangi beban PLN dgn membangkitkan listrik sendiri dgn stand alone (solar cell utk perumahan), juga bila kita mampu menginsatll untuk gedung2 pemerintahan, public service menggunakan solar cell, yang katakanlah mengurangi sampai separuh kebutuhan listriknya. Maka PLN akan memberikan lebih banyak powernya kepada pabrik2 produksi yang menjadi salah satu kendala di dunia investasi selama ini. Juga adalah sangat mahal biaya yg harus ditanggung PLN bila harus menyediakan listrik bagi suatu daerah kecil dengan demand yg kecil dan relative jauh dalam supply /distribusi listriknya, dan juga maintenancenya.

Maka Solar Cell sekali lagi menjadi pilihan yg sangat bijaksana dalam hal ini. Kita bisa mengikuti Jepang dgn mengkampanyekan potensi ini, dari masyarakat, pemerintah daerah, sampai masyarakat ilmiah (kampus). Dan saatnya para penggembang memberikan pilihan akan perumahan dgn instalasi solar cell. Baik untuk sebagian suplai energynya (atau bahkan seluruhnya), atau bahkan sampai kebutuhan akan penerangan kawasan lingkungan dan areal public servicenya.

Potensi ini akan terus berkembang dan akhirnya akan memberikan banyak manfaat, disamping Lingkungan, energy untuk masyarakat, juga akan membuka lapangan kerja bagi pengadaan solar cell, instalasi, maintenance, dan yang pasti para ahli dan kampus akan dituntut terus untuk mengembangkan technolgi ini agar semakin efesien, murah, mudah dalam installasi dan maintence serta tentunya lasting for so long (umur pakai yg lama).

Ketut S astawa
(Staff FT UNUD yg sedang menempuh study Doctoral)
CREST (Center Renewable Energy System and Technology)
Loughborough University
UK