KTT Iklim kian Teguhkan Dominasi Negara Maju

DENPASAR--MEDIA: Walhi mengkhawatirkan konferensi PBB tentang kerangka kerja perubahan iklim atau United Nation Framework
Convention for Climate Change (UNFCCC), hanya menjadi forum seremonial meneguhkan dominasi negara-negara maju.
Kekhawatiran itu disampaikan Pantoro Kuswardono, Koordinator Kampanye
Perubahan Iklim Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), pada workshop Meliput isu
perubahan iklim yang berlangsung dua hari hingga Minggu (25/11), di Desa Budaya
Kertalangu, Denpasar Timur.
"Kita patut khawatir mengingat kecenderungan negara maju untuk memaksakan kehendaknya. Apalagi Indonesia tidak memiliki banyak pilihan untuk bersikap. Pemerintah kita terlalu pragmatis," kata Tori, panggilan
Pantoro Kuswardono.
Pelatihan diikuti sekitar 20 jurnalis, menyambut UNFCCC di Nusa Dua, 3-14 Desember 2007 itu, diselenggarakan Walhi Bali, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, dan Sloka Institute, 24-25 Nopember.
Menurut Tori, berdasarkan informasi yang didapat dari tim Menteri Lingkungan Hidup, pemerintah Indonesia akan lebih banyak bicara
tentang uang dalam konferensi yang akan diikuti sekitar 180 negara tersebut. "Delegasi pemerintah Indonesia tidak akan banyak membahas masalah penurunan emisi sebagai jalan keluar menekan pemanasan global. Pemerintah kita akan cenderung memanfaatkan apa yang bisa didapat secara ekonomi," ucapnya.
Dalam konferensi tersebut ada empat isu besar yang sebenarnya akan dibawa Indonesia, meliputi penurunan emisi, transfer teknologi, adaptasi, dan mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanisme/CDM). "Tapi pemerintah Indonesia sepertinya akan fokus pada upaya jual beli karbon," lanjutnya.
Dari situ akan banyak proyek yang bisa diperjualbelikan. Misalnya pelestarian hutan yang nantinya akan dikapling oleh negara-negara penghasil emisi. "Jadi hutan kita nanti bukan lagi milik masyarakat setempat tapi seolah-olah milik negara maju yang sudah membayar konsekuensi pembuangan
emisi mereka," kata Tori.
Parahnya lagi, harga hutan itu sangat murah. Hanya US$5 hingga US$20 per hektare, atau setara dengan sekitar Rp5 per meter persegi. "Karena itu kita akan menyuarakan bahwa atmosfer bukan barang dagangan. Jadi tidak semua orang punya hak untuk memperjualbelikan. Sebab perdagangan karbon adalah perdagangan hak meng-emisi orang," ujarnya.
Aktivis Walhi ini memberikan contoh saat berada di ruangan, ada yang merokok cerutu hingga asapnya banyak. Kemudian perokok kaya raya itu akan terus merokok dengan memberikan kompensasi membayar orang lain yang ada. Si
perokok akan terus merokok dan orang lain tidak boleh merokok.
"Praktik jual-beli emisi seperti itu yang akan didesakkan negara emitor terbesar Amerika Serikat di Nusa Dua nanti," kata Tori.
Menurut dia, perubahan iklim sering dilihat sebagai masalah lingkungan semata. Padahal harus dilihat ada konteks politik ekonomi di belakangnya. Ada model ketidakadilan yang tumbuh berkembang selama hampir 4-5 abad.
"Industrialisasi itu beralas darah. Ini akar cerita perubahan iklim," tambahnya, seraya mengingatkan, bahwa global warming atau pemanasan global tidak akan terjadi secara mendadak, dampaknya akan perlahan.(Ant/OL-03)